KILAS

Mensos dan Ketua KPK Awasi Langsung Distribusi Bansos di DKI

Kompas.com - 20/05/2020, 10:15 WIB
Menteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Ketua KPK Firli Bahuri, saat mengecek distribusi Bansos Sembako Bantuan Presiden, di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan (19/5/2020). Kehadiran Ketua KPK untuk memastikan Bansos Sembako Bantuan Presiden didistribusikan tepat sasaran. DOK. Humas Kementerian SosialMenteri Sosial Juliari P. Batubara bersama Ketua KPK Firli Bahuri, saat mengecek distribusi Bansos Sembako Bantuan Presiden, di kawasan Cipete Utara, Jakarta Selatan (19/5/2020). Kehadiran Ketua KPK untuk memastikan Bansos Sembako Bantuan Presiden didistribusikan tepat sasaran.

KOMPAS.com – Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara bersama Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengecek langsung distribusi Bantuan Sosial ( Bansos) Sembako Presiden, di RT 1 RW 2 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Hal tersebut sebagai ikhtiar dalam mengawasi penyaluran bansos di DKI Jakarta, sekaligus sebagai sarana dialog dengan para penerima bansos.

“Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos didampingi institusi seperti KPK, Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sejalan dengan keterangan Juliari, Firli menyatakan, pihaknya hadir untuk mengawasi proses penyaluran agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan di lapangan.

Baca juga: Pemerintah Kerja Sama dengan KPK Awasi Penyaluran Bansos

“Kami sengaja datang untuk memberi kepastian bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Firli.

Berdasarkan Surat Pedoman Pelaksanaan Program Bansos, data yang digunakan untuk menentukan penerima bansos adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Jika ditemukan warga yang layak menerima padahal tidak masuk DTKS, wajib dimasukkan. Sebaliknya, jika namanya ada di DTKS tapi sudah tidak layak menerima, harus dikeluarkan,” kata Firli.

Tercatat, penyaluran bansos sembako di RW 2 Kelurahan Cipete Utara ditujukan kepada 13 RT, yang dibagi menjadi III tahap. Tahap I meliputi 709 paket, tahap II 704 paket, dan tahap III 1.361 paket.

Baca juga: Diminta Jokowi Awasi Penyaluran Bansos, Ini Langkah KPK

Tidak hanya di satu lokasi, pengecekan distribusi bansos juga dilakukan di RT 14 RW 1, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak.

Di lokasi tersebut, terdapat 553 paket bansos yang disalurkan kepada 1.734 Kepala Keluarga (KK).

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

KPK Pastikan Status DPO Terhadap Sjamsul Nursalim Tetap Berlaku

Nasional
Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Pengacara Sjamsul Nursalim Minta Nama Kliennya Dihapus dari DPO KPK

Nasional
Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Akui Unggah Foto Natalis Pigai, Relawan Jokowi-Ma'ruf Amin: Itu Kritik Satire

Nasional
Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Bertambah 4 Jenazah, Total 53 Korban Sriwjaya Air SJ 182 Teridentifikasi

Nasional
Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Mendagri: Vaksin Covid-19 Bukan Obat

Nasional
Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Soal Dugaan Rasisme terhadap Natalius Pigai, Polri Imbau Masyarakat Percayakan ke Polisi

Nasional
582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

582 Tenaga Kesehatan di RSD Wisma Atlet Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Anggaran Kemenhub Dipangkas Rp 12,44 Triliun untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

PPKM Dinilai Tak Berhasil, Pemerintah Diminta Kembali Terapkan PSBB

Nasional
CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

CISDI: Sulit bagi Pemerintah Cepat Membalik Keadaan Saat Pandemi Covid-19 Jadi Lebih Baik

Nasional
Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Kasus Suap Bansos, KPK Dalami Pemberian Uang ke Dirjen Linjamsos dan Pihak Lain di Kemensos

Nasional
Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Kemensos: Sesuai Arahan Mensos Risma, Kami Bawa Makanan untuk Korban Banjir Paniai

Nasional
Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Mendagri Apresiasi Menkes Budi Gunadi yang Gunakan Data KPU untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

KPK Rampungkan Penyidikan Tersangka Penyuap Wali Kota Cimahi

Nasional
Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Perludem: Ambang Batas Parlemen Gagal Sederhanakan Sistem Kepartaian

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X