Firli Bahuri Pantau Bansos Covid-19, ICW: Seperti Politisi Ketimbang Ketua KPK

Kesimpulan itu lahir karena Firli dinilai terlalu sering mengikuti atau mengadakan acara-acara yang bersifat seremonial belaka.

"Perlahan-lahan Firli Bahuri jauh lebih terlihat sebagai politisi dibandingkan sebagai Ketua KPK," kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (21/5/2020).

Kurnia mengungkit aksi Firli unjuk keahlian memasak nasi goreng pada Januari lalu. Padahal, saat itu, kritik tajam tengah mengarah pada kinerja KPK.

Baru-baru ini, Firli mendampingi Menteri Sosial Juliari P Batubara untuk membagikan bantuan sosial penanganan Covid-19 di wilayah Jakarta di tengah situasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Menurut Kurnia, Pasal 6 UU KPK memang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPK adalah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun, implementasi dari aturan tersebut bukan berarti dimaknai bahwa seorang pimpinan KPK harus turut hadir dalam setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara.

"Menurut hemat saya, tugas KPK sebatas mengkaji kebijakan pemerintah sebagai upaya pencegahan sembari menindak tatkala ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan koruptif," ujar Kurnia.

Kurnia pun mempertanyakan maksud di balik aksi yang ditempuh Firli. Apakah sekadar untuk melakukan pengawasan, atau hanya gimik belaka.

"Pertanyaan penting lainnya, apakah Firli Bahuri juga turut hadir untuk meninjau terselenggaranya bantuan sosial kepada masyarakat dari Sabang sampai Merauke? Atau hanya sekadar gimik semata?" kata Kurnia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara bersama Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri, mengecek langsung distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Presiden, di RT 1 RW 2 Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (19/5/2020).

Hal tersebut sebagai ikhtiar dalam mengawasi penyaluran bansos di DKI Jakarta, sekaligus sebagai sarana dialog dengan para penerima bansos.

"Saya mengajak KPK meninjau proses penyaluran bansos. Ini sejalan dengan instruksi presiden yaitu penyaluran bansos didampingi institusi seperti KPK, Badan Pengawasan  Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP),” kata Juliari, seperti dalam keterangan tertulisnya.

Sejalan dengan keterangan Juliari, Firli menyatakan, pihaknya hadir untuk mengawasi proses penyaluran agar tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan di lapangan.

"Kami sengaja datang untuk memberi kepastian bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran,” kata Firli.