Daya Beli Masyarakat Turun, Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT Ketimbang Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyarankan pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dibanding mendistribusikan sembako.

Menurut Kalla, saran tersebut tak lepas dari faktor menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Dalam situasi seperti sekarang ini, orang daya belinya menurun, maka harus tingkatkan daya belinya dengan memberikannya bantuan langsung tunai, cash," ujar dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Kalla menuturkan, alasan penyaluran BLT supaya masyarakat dapat membeli kebutuhan.

Dengan begitu, secara tidak langsung daya beli masyarakat perlahan mulai merangkak naik.

Baca juga: Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

Sebaliknya, masyarakat bisa saja sedang tidak membutuhkan ketika menerima paket sembako dari pemerintah.

"Kalau BLT maka di wilayah bersangkutan bisa hidup, membeli beras ikan atau apa. Kalau diberikan bantuan dalam sembako mungkin saja dia tidak butuh," katanya.

Kalla pun mencontohkan saat program BLT ketika dirinya menjadi wakil presiden pada 2005. Menurut Kalla, saat itu pemberian BLT juga dapat terdistribusi cepat.

"Semua pengalaman kita di tahun 2005, seluruh Indonesia dalam waktu sebulan," terang dia.

Di sisi lain, dia beranggapan pemberian BLT juga akan membuat masyarakat lebih disiplin karena kebutuhannya terjamin.

"Orang akan disiplin kalau kebutuhannya dijamin. Karena itu, butuh BLT segera, orang yang tidak bekerja, orang mendapat bisa makan dan sebagainya," ungkap Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.

Diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memperpanjang masa berlaku program bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk penerima di wilayah non Jabodetabek hingga akhir Desember 2020.

Sebelumnya, bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni. Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. 

"Ini upaya untuk mengurangi dampak Covid-19 dari sisi konsumsi, yaitu memberi masyarakat bantuan agar mereka tetap bisa menjaga level konsumsi mereka," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pencairan BLT Dana Desa Terhambat Pengesahan Kepala Daerah

Sebagai informasi, bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk non Jabodetabek disalurkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah, yaitu tidak termasuk dalam penerima program keluarga harapan (PKH) maupun Kartu Sembako.