Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pencairan BLT Dana Desa Terhambat Pengesahan Kepala Daerah

Kompas.com - 19/05/2020, 09:51 WIB
Dani Prabowo,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang disalurkan pemerintah pusat, terhambat.

Akibatnya, BLT yang diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak Covid-19, hingga kini belum dapat diterima.

Hambatan itu terjadi akibat belum seluruh data keluarga penerima manfaat yang telah diintegrasi oleh pemerintah desa dan relawan desa disetujui oleh bupati dan wali kota setempat.

Sehingga, meskipun pemerintah pusat telah mentransfer BLT Dana Desa ke kas desa masing-masing, hingga kini dana tersebut belum dapat dicairkan.

"Ini yang kemudian Bapak Presiden ingin terus dilakukan percepatan," kata Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar saat memberikan keterangan secara virtual, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

Hingga Senin, dana desa yang telah tersalur ke rekening kas desa sebesar Rp 20,86 triliun untuk 53.156 desa, dari total 59.361 desa di seluruh wilayah Tanah Air.

Adapun 6.205 desa lainnya masih dalam proses di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Dari 53.156 desa yang telah ditransfer BLT-nya, baru 46.174 desa yang telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa.

Namun dari jumlah itu, yang sudah benar-benar mencairkan BLT Dana Desa baru di 12.829 desa (24 persen) yang tersebar di 274 kabupaten/kota.

"Desa yang sudah musdes khusus dan telah menetapkan calon KPM, namun belum menyalurkan BLT Dana Desa sebanyak 33.345 desa," kata dia.

Dilihat dari sebarannya, Bangka Belitung menjadi satu-satunya provinsi yang telah menyelenggarakan musyawarah desa khusus 100 persen. Penyaluran BLT pada wilayah ini pun tertinggi secara nasional, yakni 90 persen.

Baca juga: Jokowi: Baru 15 Persen BLT Desa Tersalurkan untuk Masyarakat

Adapun, posisi berikutnya untuk penyaluran BLT Dana Desa tertinggi ditempati Provinsi Bali (59 persen), Kepulauan Riau (55 persen), Sulawesi Tengah (43 persen), dan Sulawesi Tenggara (42 persen).

Sementara, Provinsi Banten menjadi provinsi dengan pencairan BLT terendah. Sekalipun, penyelenggaraan musyawarah desa khusus di provinsi ini sudah hampir mencapai 50 persen.

"Banten itu baru lima desa. Padahal musdesnya sudah banyak," kata dia.

Sejumlah upaya pun telah dilakukan agar pencairan dana desa dapat dipercepat. Salah satunya dengan menerbitkan Instruksi Mendes PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com