Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan, proses integrasi data dan pengesahan keluarga penerima manfaat oleh bupati/wali kota yang belum rampung, membuat realisasi pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT) masih rendah.

Hingga Senin (18/5/2020), dari total 59.361 desa, dana desa telah disalurkan ke 53.152 desa sebesar Rp 20,86 triliun. Namun, yang telah mencairkan dana tersebut baru sekitar 24 persen atau 12.829 desa.

"Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlapping. Sementara waktu sudah sangat mendesak, sudah mau lebaran, masih ada 33.345 desa yang belum salur tapi datanya sudah selesai," kata Abdul Halim dalam sebuah konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Bupati Luwu Utara Luncurkan BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Covid-19

Guna mempercepat penyaluran tersebut, ia mengaku telah mengeluarkan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Melalui instruksi tersebut, kepala desa diminta untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa sebelum 24 Mei 2020 tanpa harus menunggu pengesahan dokumen integrasi dari bupati/wali kota.

Selain itu, ia juga menerbitkan Instruksi Mendes PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

"Instruksi Mendes ini mengcover 2.583 desa. Makanya kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain enggak bisa salur-salur. Sementara, rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai. Tapi ini berlaku bagi 2.583 desa yang sudah musdes setelah tanggal 9 Maret dan ini bisa bertambah," ujarnya.

"Terkait dengan pengesahan bupati/walikota, tetap akan menjadi dasar untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua di desa itu. Jadi nanti penyaluran BLT Dana Desa tahap dua itu berdasarkan data pengesahan bupati/walikota," imbuh dia.

Baca juga: Baru 12.829 Desa yang Telah Mencairkan BLT Dana Desa

Meski ada percepatan, ia meyakini, tidak akan terjadi tumpang tindih data.

Pasalnya, ia mengklaim, data yang diserahkan oleh para kepala desa merupakan data terbaru berbasis RT terhadap keluarga miskin korban Covid-19.

"Sehingga saya sangat yakin valid dan tidak akan overlapping dengan yang lain," pungkasnya.