Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

Kompas.com - 18/05/2020, 23:08 WIB
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri. Dok. Kemendes PDTTMenteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan, proses integrasi data dan pengesahan keluarga penerima manfaat oleh bupati/wali kota yang belum rampung, membuat realisasi pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT) masih rendah.

Hingga Senin (18/5/2020), dari total 59.361 desa, dana desa telah disalurkan ke 53.152 desa sebesar Rp 20,86 triliun. Namun, yang telah mencairkan dana tersebut baru sekitar 24 persen atau 12.829 desa.

"Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlapping. Sementara waktu sudah sangat mendesak, sudah mau lebaran, masih ada 33.345 desa yang belum salur tapi datanya sudah selesai," kata Abdul Halim dalam sebuah konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Bupati Luwu Utara Luncurkan BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Covid-19

Guna mempercepat penyaluran tersebut, ia mengaku telah mengeluarkan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Melalui instruksi tersebut, kepala desa diminta untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa sebelum 24 Mei 2020 tanpa harus menunggu pengesahan dokumen integrasi dari bupati/wali kota.

Selain itu, ia juga menerbitkan Instruksi Mendes PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Instruksi Mendes ini mengcover 2.583 desa. Makanya kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain enggak bisa salur-salur. Sementara, rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai. Tapi ini berlaku bagi 2.583 desa yang sudah musdes setelah tanggal 9 Maret dan ini bisa bertambah," ujarnya.

"Terkait dengan pengesahan bupati/walikota, tetap akan menjadi dasar untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua di desa itu. Jadi nanti penyaluran BLT Dana Desa tahap dua itu berdasarkan data pengesahan bupati/walikota," imbuh dia.

Baca juga: Baru 12.829 Desa yang Telah Mencairkan BLT Dana Desa

Meski ada percepatan, ia meyakini, tidak akan terjadi tumpang tindih data.

Pasalnya, ia mengklaim, data yang diserahkan oleh para kepala desa merupakan data terbaru berbasis RT terhadap keluarga miskin korban Covid-19.

"Sehingga saya sangat yakin valid dan tidak akan overlapping dengan yang lain," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota, Menkes: Semua Kontak Erat Dites

Nasional
23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

23 Provinsi di Luar Jawa-Bali Capaian Vaksinasi Covid-19 Masih di Bawah Rata-rata Nasional

Nasional
Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Mengingat Pidato Menag Yaqut, Tak Boleh Ada Kelompok yang Klaim Memiliki Negara

Nasional
Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Azis Bantah Kenalkan Stepanus Robin ke Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, Hakim Meragukan

Nasional
UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 25 Oktober: 13.554 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Fahri Hamzah Usul Seskab Rangkap Jabatan sebagai Jubir Presiden

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

UPDATE 25 Oktober: Kasus Sembuh dari Covid-19 Tambah 1.236, Jadi 4.083.690

Nasional
UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

UPDATE 25 Oktober: Bertambah 460, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.240.479

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Menteri PPPA Sebut Hak Dasar Anak Sering Terabaikan ketika Berhadapan dengan Hukum

Nasional
Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Menkes: Mulai Ada Peningkatan Kasus Covid-19 di 105 Kabupaten/Kota

Nasional
Waspadai Organisasi yang Gunakan Nama dan Logo Menyerupai KPK

Waspadai Organisasi yang Gunakan Nama dan Logo Menyerupai KPK

Nasional
Polri: Koperasi Simpan Pinjam Fiktif yang Dibuat Tersangka Pinjol Ilegal Dijual ke WNA

Polri: Koperasi Simpan Pinjam Fiktif yang Dibuat Tersangka Pinjol Ilegal Dijual ke WNA

Nasional
Luhut: Presiden Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000

Luhut: Presiden Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000

Nasional
Azis Mengaku Beri Rp 200 Juta ke Mantan Penyidik KPK sebagai Utang untuk Urusan Keluarga

Azis Mengaku Beri Rp 200 Juta ke Mantan Penyidik KPK sebagai Utang untuk Urusan Keluarga

Nasional
Jokowi Ingatkan Hati-hati, Kasus Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota

Jokowi Ingatkan Hati-hati, Kasus Covid-19 Meningkat di 105 Kabupaten/Kota

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.