Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

Kompas.com - 18/05/2020, 23:08 WIB
Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri. Dok. Kemendes PDTTMenteri Desa PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar yang akrab disapa Gus Menteri.
Penulis Dani Prabowo
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar menuturkan, proses integrasi data dan pengesahan keluarga penerima manfaat oleh bupati/wali kota yang belum rampung, membuat realisasi pencairan bantuan langsung tunai dana desa (BLT) masih rendah.

Hingga Senin (18/5/2020), dari total 59.361 desa, dana desa telah disalurkan ke 53.152 desa sebesar Rp 20,86 triliun. Namun, yang telah mencairkan dana tersebut baru sekitar 24 persen atau 12.829 desa.

"Karena memang tidak mudah untuk menghindari overlapping. Sementara waktu sudah sangat mendesak, sudah mau lebaran, masih ada 33.345 desa yang belum salur tapi datanya sudah selesai," kata Abdul Halim dalam sebuah konferensi pers virtual, Senin.

Baca juga: Bupati Luwu Utara Luncurkan BLT Dana Desa untuk Warga Terdampak Covid-19

Guna mempercepat penyaluran tersebut, ia mengaku telah mengeluarkan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran BLT Dana Desa.

Melalui instruksi tersebut, kepala desa diminta untuk mempercepat penyaluran BLT Dana Desa sebelum 24 Mei 2020 tanpa harus menunggu pengesahan dokumen integrasi dari bupati/wali kota.

Selain itu, ia juga menerbitkan Instruksi Mendes PDTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyaluran Tahap Kesatu BLT Dana Desa bagi Desa yang Menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus.

"Instruksi Mendes ini mengcover 2.583 desa. Makanya kalau masih nunggu sinkronisasi dan lain-lain enggak bisa salur-salur. Sementara, rakyat sudah menunggu, kepala desa sudah ditanyai. Tapi ini berlaku bagi 2.583 desa yang sudah musdes setelah tanggal 9 Maret dan ini bisa bertambah," ujarnya.

"Terkait dengan pengesahan bupati/walikota, tetap akan menjadi dasar untuk penyaluran BLT Dana Desa tahap kedua di desa itu. Jadi nanti penyaluran BLT Dana Desa tahap dua itu berdasarkan data pengesahan bupati/walikota," imbuh dia.

Baca juga: Baru 12.829 Desa yang Telah Mencairkan BLT Dana Desa

Meski ada percepatan, ia meyakini, tidak akan terjadi tumpang tindih data.

Pasalnya, ia mengklaim, data yang diserahkan oleh para kepala desa merupakan data terbaru berbasis RT terhadap keluarga miskin korban Covid-19.

"Sehingga saya sangat yakin valid dan tidak akan overlapping dengan yang lain," pungkasnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X