Daya Beli Masyarakat Turun, Kalla Sarankan Pemerintah Beri BLT Ketimbang Sembako

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla menyarankan pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) dibanding mendistribusikan sembako.

Menurut Kalla, saran tersebut tak lepas dari faktor menurunnya daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Dalam situasi seperti sekarang ini, orang daya belinya menurun, maka harus tingkatkan daya belinya dengan memberikannya bantuan langsung tunai, cash," ujar dalam diskusi Universitas Indonesia Webinar "Segitiga Virus Corona", Selasa (19/5/2020).

Kalla menuturkan, alasan penyaluran BLT supaya masyarakat dapat membeli kebutuhan.

Dengan begitu, secara tidak langsung daya beli masyarakat perlahan mulai merangkak naik.

Baca juga: Mendes Sebut Proses Integrasi Data Sebabkan Pencairan BLT Dana Desa Lambat

Sebaliknya, masyarakat bisa saja sedang tidak membutuhkan ketika menerima paket sembako dari pemerintah.

"Kalau BLT maka di wilayah bersangkutan bisa hidup, membeli beras ikan atau apa. Kalau diberikan bantuan dalam sembako mungkin saja dia tidak butuh," katanya.

Kalla pun mencontohkan saat program BLT ketika dirinya menjadi wakil presiden pada 2005. Menurut Kalla, saat itu pemberian BLT juga dapat terdistribusi cepat.

"Semua pengalaman kita di tahun 2005, seluruh Indonesia dalam waktu sebulan," terang dia.

Di sisi lain, dia beranggapan pemberian BLT juga akan membuat masyarakat lebih disiplin karena kebutuhannya terjamin.

"Orang akan disiplin kalau kebutuhannya dijamin. Karena itu, butuh BLT segera, orang yang tidak bekerja, orang mendapat bisa makan dan sebagainya," ungkap Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini.

Diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah memperpanjang masa berlaku program bantuan sosial (bansos) sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk penerima di wilayah non Jabodetabek hingga akhir Desember 2020.

Sebelumnya, bansos Jabodetabek berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan sejak April sampai Juni. Sedangkan yang non-Jabodetabek berupa tunai Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan. 

"Ini upaya untuk mengurangi dampak Covid-19 dari sisi konsumsi, yaitu memberi masyarakat bantuan agar mereka tetap bisa menjaga level konsumsi mereka," ujar Sri Mulyani dalam video conference, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Pencairan BLT Dana Desa Terhambat Pengesahan Kepala Daerah

Sebagai informasi, bansos sembako Jabodetabek dan bansos tunai untuk non Jabodetabek disalurkan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah, yaitu tidak termasuk dalam penerima program keluarga harapan (PKH) maupun Kartu Sembako.

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, dengan perpanjangan masa berlakunya program bansos, maka dilakukan penyesuaian besaran bantuan yang diberikan.

"Dengan perhitungan Juli-Desember menjadi hanya Rp 300.000 per bulan dari yang tadinya Rp 600.000 per bulan," ujar Sri Mulyani.

Untuk anggaran, bansos sembako Jabodetabek dialokasikan sebesar Rp 6,8 triliun sementara bansos tunai non-Jabodetabek sebesar Rp 32,4 triliun.

Selain bansos berupa sembako dan uang tunai, pemerintah juga memperpanjang masa subsidi untuk pelanggan listrik baik 450 VA sebanyak 24 juta pelanggan maupun 7,2 juta pelanggan listrik 900 VA.

Baca juga: Menko PMK Ingatkan BLT Dana Desa Jangan Diselewengkan

Untuk subsidi listrik, baik berupa subsidi penuh maupun diskon listrik, masa subsidi diperpanjang dari tiga bulan hingga Juni menjadi enam bulan hingga September 2020.

Pemerintah pun menambah anggaran untuk subsidi listrik sebesar Rp 6,9 triliun menjadi Rp 61,69 triliun secara keseluruhan.

Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kepada penduduk yang terdampak pandemi corona melalui program keluarga harapan (PKH) yang anggarannya mencapai Rp 37,4 triliun serta Kartu Sembako dengan anggaran Rp 43,6 triliun.

Lalu,  ada pula bantuan langsung tunai (BLT) dana desa sebesar Rp 31,8 triliun, dan Kartu Pra Kerja sebesar Rp 20 triliun.