Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Nasdem Saran Bansos Berupa Uang Tunai, Dinilai Lebih Efisien dan Akuntabel

Kompas.com - 19/05/2020, 15:19 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi Nasdem DPR, Willy Aditya, menyatakan sebaiknya bantuan sosial untuk masyarakat diberikan berupa uang tunai.

Ia menilai bantuan uang tunai lebih efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Selain lebih efisien, bantuan tunai juga lebih akuntabel. Lebih minim penyelewengan ketimbang bantuan sembako," kata Willy kepada wartawan, Selasa (19/5/2020).

Menurutnya, masyarakat dapat membelanjakan uang tunai tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Baca juga: Jokowi Minta RT dan RW Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos

Willy mengatakan, selama ini pun distribusi logistik ke berbagai daerah tetap lancar, sehingga masyarakat tidak kesulitan mendapatkan sembako secara mandiri.

"Yang paling esensial, pasokan berbagai jenis kebutuhan hingga hari ini nyatanya masih tetap lancar. Artinya rantai produksi dan distribusi berbagai barang kebutuhan tidak mengalami kendala apapun. Semua lancar, terutama produk sembako," tuturnya.

"Jadi program bantuan sosial ini memang lebih tepat jika diubah menjadi tunai," tegas Willy.

Willy mengatakan, bantuan berupa uang tunai juga membantu perekonomian masyarakat karena daya beli masyarakat tetap terjaga.

Maka, menurut dia, lebih banyak sisi positif yang didapatkan jika pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai untuk masyarakat.

Ia pun mendorong pemerintah agar terus memperbaiki data masyarakat penerima bantuan serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah.

"Salah satu nilai positif yang lain adalah ia bisa menghidupkan ekonomi di lingkungan penerima bantuan. Ini berbeda jika bantuannya berupa barang. Barang-barang yang dimiliki oleh penjual kelontong eceran misalnya, jadi agak tersendat. Beda jika bantuannya tunai," kata Willy.

Diketahui, saat ini pemerintah memiliki sejumlah program bantuan sosial untuk masyarakat di masa pandemi Covid-19.

Baca juga: Diminta Jokowi Awasi Penyaluran Bansos, Ini Langkah KPK

Ada bantuan pangan non-tunai (BPNT) yang merupakan bansos berupa sembako senilai Rp 600.000 yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Kemudian ada pula Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan nominal yang sama.

Anggaran BLT Desa berasal dari program dana desa. Sementara anggaran BST berasal dari dana Kemensos RI.

Masyarakat yang menerima BLT Desa atau BST adalah mereka yang tidak terdaftar sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com