Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Kompas.com - 18/05/2020, 22:40 WIB
Helmy Yahya saat ditemui di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2020). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIAHelmy Yahya saat ditemui di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi komunikasi dan pembawa acara Helmy Yahya menyarankan pemerintah menggunakan gaya bahasa yang mudah diterima masyarakat dalam menyampaikan perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Helmy dalam diskusi bertajuk "New Normal : Tatanan Hidup Covid-19" secara virtual, Senin (18/5/2020).

Helmy mengatakan, gaya bahasa tersebut penting menjadi pola pemerintah karena masyarakat Indonesia beragam dan berasal dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Wali Kota Solo Sarankan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Usai Pandemi Covid-19

"Saya praktisi komunikasi, saya masih ada catatan sekarang, saya tidak katakan kritik tetapi memberikan masukan bahwa masyarakat kita demikian heterogen, dan mayoritas masyarakat kita adalah pendidikannya SMA ke bawah," kata Helmy.

"Tolong lah gunakan bahasa yang baik saja, tips komunikasi pertama itu you have to speak in audience language, kita harus bicara dalam bahasa audiens," sambungnya.

Helmy mengatakan, semua informasi yang disampaikan pemerintah terkait Covid-19 belum tentu dapat dipahami masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, sebagian dari mereka belum mengerti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Oleh karenanya, ia mengatakan, gaya bahasa sangat diperlukan agar pesan pemerintah dapat diterima dengan baik masyarakat.

"Audiens kita itu siapa? Yakin kah kita semua, rakyat kita mengerti swab test? PCR? Ini yang bahasanya, jangan-jangan rakyat itu tidak mengerti, dan Anda lihat di bawah-bawah itu, masih banyak tuh yang tidak tahu PSBB itu apa," ujarnya.

Helmy juga menyoroti, informasi yang disampaikan pemerintah yang sering berubah-ubah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Update Covid-19 Jatim: Total 2.281 Kasus, Hampir Separuhnya di Surabaya

Menurut dia, hal tersebut akan menyulitkan aparat keamanan yang bertugas di lapangan karena masyarakat bingung dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Informasi yang kerap berubah-berubah dari atas sampai kepada masyarakat, saya bayangkan jika Polisi, Satpol PP yang berada di bawah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, jadi komunikasi publik itu tidak gampang, diksi harus benar dan harus ada kedekatan atau empati dengan audiensi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Tak Setuju Pembongkaran Jalur Sepeda, Ulil: Simbol Teladan dalam Penataan Kota

Nasional
Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Kemenkes Percepat Vaksinasi untuk Tekan Penularan Covid-19 akibat Varian Virus Corona Delta

Nasional
Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Menpan-RB Serahkan Kebijakan Bekerja dari Rumah dan Kantor ke Masing-masing Kementerian dan Lembaga

Nasional
Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Terawan Ngotot Pengembangan Vaksin Nusantara Dilanjutkan, Epidemiolog: Harus Didasarkan Bukti Ilmiah

Nasional
Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal 'Rp Cepat': Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Polisi Ungkap Modus Pinjol Ilegal "Rp Cepat": Tawarkan Bunga Pinjaman Rendah tetapi Tagihan Tak Wajar

Nasional
KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

KSP: Pembangunan IKN Hanya 10 Persen dari APBN, Sisanya Investasi

Nasional
Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Soal Calon Panglima TNI Pengganti Hadi Tjahjanto, Istana: Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Kasus Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Epidemiolog: Kombinasi Mobilitas Penduduk dan Varian Baru Virus Corona

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Kasus Covid-19 Meningkat, Panglima TNI Minta Semua Pihak Putus Rantai Penularan Bersama

Nasional
Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Pemerintah Diminta Terapkan Pembatasan Berskala Besar agar Sistem Kesehatan Tak Kolaps

Nasional
Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

Nasional
Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Kasus Baru Covid-19 Kembali Lewati 10.000, Pemerintah Diminta Perbanyak Testing dan Tracing

Nasional
Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Panglima TNI: Pemerintah Siapkan Program 1 Juta Vaksin Per Hari di 100 Titik

Nasional
Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Uji Formil UU Cipta Kerja, DPR Sebut Perubahan Naskah Setelah Disetujui Sebatas Redaksional

Nasional
Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Empat Mantan Anggota DPRD Jambi Ditahan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X