Penanganan Covid-19, Pemerintah Disarankan Gunakan Gaya Komunikasi yang Mudah Diterima

Kompas.com - 18/05/2020, 22:40 WIB
Helmy Yahya saat ditemui di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2020). KOMPAS.com/ANDIKA ADITIAHelmy Yahya saat ditemui di M Bloc Space, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Praktisi komunikasi dan pembawa acara Helmy Yahya menyarankan pemerintah menggunakan gaya bahasa yang mudah diterima masyarakat dalam menyampaikan perkembangan penanggulangan pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Helmy dalam diskusi bertajuk "New Normal : Tatanan Hidup Covid-19" secara virtual, Senin (18/5/2020).

Helmy mengatakan, gaya bahasa tersebut penting menjadi pola pemerintah karena masyarakat Indonesia beragam dan berasal dari berbagai latar belakang.

Baca juga: Wali Kota Solo Sarankan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Usai Pandemi Covid-19

"Saya praktisi komunikasi, saya masih ada catatan sekarang, saya tidak katakan kritik tetapi memberikan masukan bahwa masyarakat kita demikian heterogen, dan mayoritas masyarakat kita adalah pendidikannya SMA ke bawah," kata Helmy.

"Tolong lah gunakan bahasa yang baik saja, tips komunikasi pertama itu you have to speak in audience language, kita harus bicara dalam bahasa audiens," sambungnya.

Helmy mengatakan, semua informasi yang disampaikan pemerintah terkait Covid-19 belum tentu dapat dipahami masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, sebagian dari mereka belum mengerti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Oleh karenanya, ia mengatakan, gaya bahasa sangat diperlukan agar pesan pemerintah dapat diterima dengan baik masyarakat.

"Audiens kita itu siapa? Yakin kah kita semua, rakyat kita mengerti swab test? PCR? Ini yang bahasanya, jangan-jangan rakyat itu tidak mengerti, dan Anda lihat di bawah-bawah itu, masih banyak tuh yang tidak tahu PSBB itu apa," ujarnya.

Helmy juga menyoroti, informasi yang disampaikan pemerintah yang sering berubah-ubah dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Update Covid-19 Jatim: Total 2.281 Kasus, Hampir Separuhnya di Surabaya

Menurut dia, hal tersebut akan menyulitkan aparat keamanan yang bertugas di lapangan karena masyarakat bingung dengan aturan yang ditetapkan pemerintah.

"Informasi yang kerap berubah-berubah dari atas sampai kepada masyarakat, saya bayangkan jika Polisi, Satpol PP yang berada di bawah bagaimana menjelaskan kepada masyarakat, jadi komunikasi publik itu tidak gampang, diksi harus benar dan harus ada kedekatan atau empati dengan audiensi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Periksa Anies Sebagai Saksi, KPK Dalami Soal Penyertaan Modal Program Rumah DP Rp 0

Nasional
Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, Propam Periksa Kepala Rutan Bareskrim

Nasional
Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas Minta Masyarakat Turut Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

OTT di Kolaka Timur, Ketua KPK: Tunggu Penyidik Bekerja

Nasional
Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Pamer Penurunan Kasus Covid-19, Indonesia Berharap Ada Evaluasi Status Red List dari Inggris

Nasional
Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Soal Kapal Selam Nuklir Australia, Menlu RI Sebut Sekjen PBB Ingatkan Potensi Perang Dingin

Nasional
Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Mahfud Sebut Jokowi Restui Lahan Hasil Sitaan BLBI Dibikin Lapas

Nasional
Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Puspomad Segera Periksa Brigjen Junior Tumilaar Usai Bikin Surat Terbuka untuk Kapolri

Nasional
Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Pihak yang Ditangkap dalam OTT KPK di Kolaka Timur Masih Diperiksa

Nasional
Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Ketimpangan Akses Vaksin Sangat Lebar, Sekjen PBB: Dunia Bisa Sulit Keluar dari Pandemi Covid-19

Nasional
Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Mahfud Upayakan Amnesti Akademisi Korban UU ITE Saiful Mahdi Segera Keluar

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

OTT di Kolaka Timur, KPK Amankan Beberapa Pihak

Nasional
Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Kasus Covid-19 4.195.958, Pemerintah Perbolehkan Anak di Bawah Usia 12 Tahun ke Mal

Nasional
Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Satgas: Tak Ada Jaminan Keberhasilan Penanganan Covid-19 Terus Bertahan, jika Tak Disiplin Prokes

Nasional
KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

KPK Lakukan OTT di Kabupaten Kolaka Timur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.