Kompas.com - 18/05/2020, 22:29 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
  *** Local Caption *** 
ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRAWarga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). Pemerintah membuka gelombang kedua pendaftaran program yang bertujuan memberikan keterampilan untuk kebutuhan industri dan wirausaha itu mulai Senin ini hingga dengan Kamis (23/4/2020) melalui laman resmi www.prakerja.go.id. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Pemerintah membuka perjanjian kerja sama dengan delapan mitra program Kartu Prakerja kepada publik.

Peneliti ICW Almas Sjafrina mengatakan, ICW telah meminta informasi tersebut kepada Kementerian Bidang Perekonomian RI sebagai Ketua Komite Program Prakerja.

"Permintaan informasi disampaian pada tanggal 12 Mei 2020. Informasi yang ICW mintakan adalah dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra program kartu prakerja," kata Almas dalam siaran pers, Senin (18/5/2020).

Baca juga: Survei TURC: Manfaat Kartu Prakerja Kurang Sesuai dengan Kebutuhan

Almas menuturkan, ICW meminta informasi tersebut karena penunjukkan platform digital mitra program kartu prakerja diduga tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Kerja sama dengan delapan platform pelatihan digital itu tidak melalui mekanisme lelang, melainkan penunjukan langsung.

Pemerintah beralasan hal itu dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu dan tes program.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu pemerintah berdalih bahwa mekanisme lelang tidak dilakukan karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra kartu prakerja.

"Alasan pemerintah bermasalah apabila merujuk pada Perpres 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," kata Almas.

Pasal 38 ayat 4 tersebut menyebutkan bahwa penunjukan langsung dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Pasal 38 ayat 5 perpres itu kemudian menerangkan yang dimaksud keadaan darurat.

"Jika merujuk pada poin-poin dalam ayat 5 tersebut, metode penunjukan langsung dalam memilih platform digital program prakerja tidak semestinya digunakan oleh pemerintah," ujar Almas.

Baca juga: Pelatihan Online Kartu Prakerja Dikritik Isinya Materi Dasar, Apa Kata Pemerintah?

Menurut ICW, permasalahan di atas mengindikasikan adanya permasalahan dalam program kartu prakerja sehingga ublik harus mendapat kejelasan mengenai pemilihan mitra platform digital.

"Sesuai dengan UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI wajib memberikan informasi tersebut karena tergolong sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses secara luas," kata Almas.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Satgas: Tes Antigen sebagai Diagnosis Covid-19 Hanya jika Alat Diagnostik Terbatas

Nasional
Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Nasional
Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Matakin Ingatkan Pemerintah Agar Tak Ada Penyelewengan Bansos Covid-19

Nasional
Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Anggota Komisi I Sebut Ada Sejumlah Kesalahan yang Dilakukan 2 Oknum TNI AU Terkait Kekerasan di Papua

Nasional
Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Masih Terjadi Peningkatan Kematian, Satgas Covid-19 Minta Pemda dan Masyarakat Lakukan Ini

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Manfaatkan Tempat Isolasi Terpusat jika Tak Bisa Mandiri

Nasional
UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

UPDATE 29 Juli: Sebaran 43.479 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Barat

Nasional
UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 19,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

UPDATE: Sebaran 1.893 Kasus Kematian Covid-19, Jawa Tengah Tertinggi

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 554.484 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Satgas: Jumlah Kematian Sepanjang Juli Jadi yang Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

UPDATE 29 Juli: Tambah 45.494 Orang, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 2.686.170

Nasional
UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 29 Juli: Ada 274.157 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Kemenkes Tunggu Klarifikasi Dinkes DKI soal Foto Viral Influencer Divaksin Dosis Ketiga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X