KPK Dorong APIP Awasi Anggaran Penanganan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pemerintah daerah untuk memanfaatkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sesuai aturan.

KPK mendorong Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk terlibat aktif bersama-sama pemerintah daerah mengawasi pemanfaatan anggaran itu mengingat nilainya yang besar.

"APIP juga menjadi perhatian KPK untuk secara independen dapat menjalankan fungsi check and balance, mengawal, mengamankan, mengawasi dan mengingatkan kepala daerah", kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dikutip dari siaran pers, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: DPR: Anggaran Reses Dapat Digunakan untuk Sembako Warga

Hal itu disampaikan Alex dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi terintegrasi wilayah II Provinsi Kalimantan Tengah melalui telekonferensi, Selasa siang.

Telekonferensi itu diikuti seluruh jajaran pejabat pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Meliputi Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala UKPBJ, Kepala Bapenda, Sekretaris DPRD, dan Kepala OPD terkait lainnya di wilayah Kalimantan Tengah.

Kepada para peserta telekonferensi, Alex mengimbau pemerintah daerah untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pengadaan barang/jasa.

Baca juga: Komisi III Minta KPK Tingkatkan Pengawasan Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

"Sepanjang Bapak/Ibu mengadakan barang dan jasa dengan itikad baik dan sesuai ketentuan, tidak perlu takut memaksimalkan anggaran yang sudah ada,” ujar Alex.

Sementara itu, dari realokasi anggaran yang dilakukan pemda se-Kalimantan Tengah untuk penanganan Covid-19, KPK mencatat, totalnya senilai Rp 810 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp 138,8 miliar untuk belanja penanganan dampak ekonomi, Rp 267,1 miliar untuk jaring pengaman sosial dan yang terbesar Rp 404,2 miliar untuk belanja penanganan kesehatan.

Selanjutnya, alokasi dana terbesar kedua adalah untuk jaring pengaman sosial termasuk di dalamnya untuk bansos kepada masyarakat yang terdampak Covid-19.

Baca juga: Bawaslu: Larangan dan Sanksi Kepala Daerah Politisasi Bansos Terkendala Regulasi

Terkait alokasi dana untuk jaring pengaman sosial, KPK merekomendasikan pemda agar bantuan sosial diberikan berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

KPK menilai, masih terdapat persoalan dalam penyaluran bansos yang disebabkan belum adanya kesatuan data sebagai dasar pemberian bansos.

"Memang tidak terlalu update, tapi ini merupakan data terbaik yang pemerintah miliki saat ini. DTKS harusnya setiap tiga bulan sekali di-update datanya", kata Alex.