Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Materi Realokasi Anggaran Kemendikbud Belum Lengkap, Komisi X Minta Rapat Kerja Ditunda

Kompas.com - 04/05/2020, 11:49 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi X DPR menunda rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim yang dilakukan secara virtual, Senin (4/5/2020).

Rapat kerja secara virtual itu sempat dibuka Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda yang mengagendakan implementasi dan realokasi anggaran Kemendikbud terkait pandemi Covid-19.

Namun, Komisi X memutuskan menunda rapat karena materi anggaran yang dikirimkan Kemendikbud belum lengkap.

"Membaca laporan dari kemendikbud terkait realokasi anggaran memang dalam beberapa halaman ini menurut kami sangat lah tidak sesuai," kata Wakil Ketua Komisi X Fraksi Demokrat Dede Yusuf saat memberikan pandangan fraksi atas materi Kemendikbud.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Kemendikbud Minta Guru Pilih Materi Belajar yang Esensial

Senada dengan Dede, Wakil Ketua Komisi X dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian juga mengatakan, materi realokasi anggaran yang diserahkan Kemendikbud masih kurang detail dan belum mendalam.

"Bagus (materi anggaran Kemendikbud), tapi masih terlalu umum, belum lengkap dan mendalam," kata Hetifah.

Atas usulan dari sejumlah Fraksi, pimpinan rapat sekaligus Ketua Komisi X Syaiful Huda memutuskan menunda rapat kerja tersebut.

"Dengan mempertimbangkan dan mencermati pandangan dan sikap dari fraksi-fraksi, dengan ini raker kita nyatakan ditunda dan terkait dengan agenda selanjutnya akan kami sampaikan," kata Syaiful.

Baca juga: TVRI dan Tantangan Program Belajar dari Rumah Kemendikbud

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem tak mempermasalahkan penundaan rapat.

Menurut dia, rincian realokasi anggaran Kemendikbud akan disampaikan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X.

"Dan kami secara garis besar tidak ada masalah dengan rekomendasi untuk menunda. Menurut saya kalau memang objektifnya adalah untuk mendapatkan perincian masing-masing pemindahan, format RDP adalah yang terbaik, dan itu akan segera kami koordinasikan. Saya rasa cukup dari saya," kata Nadiem.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com