Kompas.com - 28/04/2020, 09:26 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020).  Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin berjalan usai menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat menaati larangan mudik yang sudah ditetapkan pemerintah.

Ia mengatakan, saat ini terbukti sudah ada beberapa daerah yang semula bebas dari Covid-19 malah mencatat penyebaran virus corona karena adanya pergerakan masyarakat ke daerah.

Misalnya, dari DKI Jakarta atau kota-kota lain yang berstatus zona merah ke kampung-kampung halaman.

"Mudik ini berbahaya dan pemerintah sudah melarang, maka wajib kita menaatinya untuk tidak mudik demi kemaslahatan semua, bahkan keluarga kita di kampung," ujar Ma'ruf di Jakarta, Senin (27/4/2020) malam.

Baca juga: Hari Ketiga Larangan Mudik, Polisi Minta 1.800 Kendaraan Putar Balik

Sebab jika tahun ini masih banyak masyarakat yang mudik, kata dia, maka bahaya penyebaran Covid-19 yang saat ini terjadi akan lebih lama lagi.

Dengan demikian, kehidupan dan kegiatan normal seperti biasa pun akan lebih lama lagi bisa dirasakan masyarakat.

Larangan pemerintah ini, kata dia, wajib dijalankan oleh seluruh warga negara sama halnya dengan kewajiban-kewajiban negara lainnya.

"Wajib menaati pemerintah karena (keputusan) pemerintah itu juga untuk kemaslahatan semua, melarang dengan alasan yang sangat masuk akal berdasarkan peristiwa yang terjadi," kata dia.

Baca juga: Korlantas Polri: Masih Ada Masyarakat yang Nekat Mudik lewat Jalan Tikus

Saat ini, pemerintah telah mewajibkan larangan mudik dengan mengeluarkan larangan pergerakan kendaraan dari daerah-daerah yang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Larangan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 23 April 2020.

Siapa pun yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan denda Rp 100 juta hingga kurungan penjara selama satu tahun.

Baca juga: 4.041 Kendaraan yang Hendak Keluar Jabodetabek Disuruh Putar Arah Selama 3 Hari Larangan Mudik



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X