Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: 43 Persen Responden Nilai Pusat Cepat Tangani Covid-19, 50 Persen Nilai Pemprov Cepat

Kompas.com - 17/04/2020, 12:23 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 43 persen responden menilai bahwa pemerintah pusat melakukan penanganan wabah Covid-19 secara cepat.

Angka ini masih kalah dibanding penilaian responden terhadap pemerintah provinsi. Sebanyak 50 persen responden menilai bahwa pemerintah provinsi cepat dalam menangani pandemi ini.

Data tersebut merupakan temuan lembaga penelitian Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) tentang wabah Covid-19 yang dirilis 17 April 2020.

Baca juga: Survei SMRC: 63 Persen Masyarakat Setuju Sepeda Motor Tak Boleh Angkut Penumpang di Kawasan PSBB

Survei dilakukan pada 9 sampai 12 April 2020 terhadap 1.200 responden yang diwawancarai melalui telepon yang dipilih secara acak, dengan margin of error 2,9 %.

"Mayoritas warga menilai pemerintah provinsi cepat," kata Peneliti SMRC Sirajuddin Abbas melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (17/4/2020).

Survei juga menemukan bahwa 9 persen responden menilai bahwa penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat sangat cepat.

Sedangkan yang menilai pemerintah pusat lambat sebesar 34 persen, dan yang menilai pemerintah pusat sangat lambat sebanyak 7 persen.

Baca juga: Survei SMRC: 39 Persen Masyarakat Indonesia Setuju Sanksi bagi Pelanggar PSBB

"Warga Jawa Barat mayoritas menilai pemerintah pusat lambat karena hanya 40 persen yang menilai pemerintah pusat cepat," ujar Abbas.

Sementara itu, yang menilai pemerintah provinsi sangat cepat jumlahnya sebanyak 9 persen.

Sebanyak 30 persen menilai penanganan Covid-19 oleh pemerintah provinsi lambat. Sedangkan 5 persen menilai sangat lambat.

Jateng tertinggi

Dari seluruh provinsi, penilaian warga responden Jawa Tengah terhadap kecepatan pemerintah provinsi mereka dalam menangani pandemi ini adalah yang paling tinggi, yaitu sebesar 73 persen.

"Penilaian warga Jawa Tengah atas kecepatan pemerintah provinsi dalam menangani masalah Covid-19 lebih tinggi dibanding penilaian warga di daerah lain," kata Abbas.

Baca juga: Survei SMRC Sebut Warga Jawa Barat Kurang Kesadaran akan Bahaya Covid-19

Untuk diketahui, SMRC merupakan lembaga riset dan konsultasi yang didirikan oleh Saiful Mujani.

Penelitian mengenai wabah Covid-19 ini dilakukan untuk mengetahui pengalaman warga berhadapan dengan corona yang menyita perhatian dunia termasuk Indonesia.

Survei bertujuan untuk menggali bagaimana sikap warga terhadap Covid-19, terhadap kebijakan-kebijakan terkait yang sudah dibuat pemerintah, dan bagaimana kehidupan sosial ekonomi warga di tengah-tengah wabah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com