Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rawan Konflik Kepentingan, Ini Jawaban Pemerintah soal Mitra Penyedia Pelatihan Kartu Prakerja

Kompas.com - 15/04/2020, 20:30 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja, Panji Winanteya Ruky mengatakan, delapan mitra pemerintah penyedia pelatihan anggota Kartu Prakerja mempunyai tugas yang sama.

Melalui situs atau aplikasi daring yang mereka miliki, delapan platform itu bertugas melatih keterampilan dan komptensi anggota Kartu Prakerja.

Dengan tugas yang sama ini, kata Panji, penyalahgunaan atau konflik kepentingan dapat dimitigasi.

"Ini delapan platform dengan kewajiban yang sama dan tentunya dengan tugas yang sama dalam melayani masyarakat," kata Panji saat dihubungi, Rabu (15/4/2020).

"Mereka kami serahkan untuk melayani masyarakat sesuai dengan strategi dan kapasitas masing-masing dan masyarakat akan memilih. Jadi itu bisa memitigasi risiko penyalahgunaan atau konflik," tuturnya.

Baca juga: Anggap Wajar Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Ini Alasan Belva Stafsus Jokowi

Pernyataan ini merespons munculnya tudingan bahwa pelatihan anggota Kartu Prakerja berpotensi terjadi konflik kepentingan. Sebab, salah satu lembaga mitra pemerintah merupakan perusahaan yang didirikan salah satu Staf Khusus milenial Presiden Joko Widodo.

Adapun platform yang dimaksud adalah Skill Academy by Ruang Guru yang dibangun Adamas Belva Delvara.

Panji mengatakan, kedelapan lembaga ini bisa menjadi mitra pemerintah dalam program Kartu Prakerja karena memang memenuhi syarat.

Syarat itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui program Kartu Prakerja.

Baca juga: Perusahaannya Jadi Mitra Kartu Prakerja, Belva: Saya Siap Mundur dari Stafsus Milenial Jokowi

Tidak ada penunjukan lembaga tertentu sebagai mitra pemerintah, karena kesepakatan yang dijalin berbentuk kerja sama.

"Tidak pernah ada penunjukan atau pengarahan. Semuanya berbasis kolaborasi kerja sama terbuka," ujar Panji.

Panji melanjutkan, kedelapan digital platform ini akan bersaing untuk melayani masyarakat.

Anggota Kartu Prakerja bebas memilih jenis pelatihan manapun yang disediakan delapan digital platform tersebut, tanpa adanya arahan dari pemerintah.

Sistem pembayaran biaya pelatihan pun bukan dilakukan pemerintah kepada penyedia pelatihan, melainkan melalui insentif sebesar Rp 1 juta yang dikirimkan pemerintah ke rekening anggota Kartu Prakerja.

"Biarkan industri pelatihan ini tumbuh dan bersaing dan memberikan layanan terbaik," kata Panji.

Baca juga: Banyak Pelatihan Online Gratis, Mengapa Kartu Prakerja Banderol Harga Tinggi?

Diberitakan sebelumnya, pemerintah telah membuka pendaftaran program Kartu Prakerja sejak Sabtu (11/4/2020).

Para anggota Kartu Prakerja nantinya akan mendapat pelatihan online yang disediakan oleh digital platform mitra resmi pemerintah.

Hingga saat ini, ada sekitar 900 jenis pelatihan online yang disediakan oleh delapan digital platform.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com