Ini Potensi Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19 Menurut Fitra

Kompas.com - 09/04/2020, 21:25 WIB
Ilustri korupsi ShutterstockIlustri korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Misbah Hasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan," ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

Apalagi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat," katanya.

Misbah mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

Namun sayangnya, kata dia, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen.

"Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20 persen," kata dia.

Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19. Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala.  

Baca juga: Ketua KPK Kembali Ingatkan Ancaman Hukuman Mati bagi Koruptor Anggaran Bencana

Sebaiknya pula, kata dia, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

"Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan," ucap dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 10 Juli: Pemerintah Sudah Periksa Satu Juta Lebih Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Nasional
UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

UPDATE 10 Juli: ODP 38.705 Orang, PDP 13.882

Nasional
SDGs Era New Normal: Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

SDGs Era New Normal: Pentingnya Sinergi Swasta dan Pemerintah Wujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat

BrandzView
UPDATE: Tambah 52, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 3.469 Orang

UPDATE: Tambah 52, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 3.469 Orang

Nasional
UPDATE 10 Juli: Tambah 878, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 33.529 Orang

UPDATE 10 Juli: Tambah 878, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 33.529 Orang

Nasional
Gugus Tugas: Penelitian WHO soal Penyebaran Covi-19 Lewat Udara Perlu Diteliti Lagi

Gugus Tugas: Penelitian WHO soal Penyebaran Covi-19 Lewat Udara Perlu Diteliti Lagi

Nasional
Tangani Covid-19, Guru Besar IPB Singgung Keberhasilan Jembrana Tangani Flu Burung

Tangani Covid-19, Guru Besar IPB Singgung Keberhasilan Jembrana Tangani Flu Burung

Nasional
Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Komitmen dan Inovasi Bawa Dompet Dhuafa Raih Penghargaan pada IFA 2020

Nasional
UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 1.611, Kini Ada 72.347 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Tim Pemulasaraan Barzah Dompet Dhuafa Layani Pemulangan Jenazah Secara Gratis

Nasional
Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Menurut Tim Pakar Gugus Tugas, Covid-19 Menular Lewat Udara di Tempat-tempat Ini...

Nasional
DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

DPR Inisiasi Petisi Tolak Aneksasi Tepi Barat Israel, Diteken Anggota Parlemen AS hingga Inggris

Nasional
Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Dalami Kasus Maria Pauline, Bareskrim Periksa 11 Saksi

Nasional
Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Ahli Epidemiologi Sarankan Pemerintah Hentikan Rapid Test Masal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X