Kompas.com - 09/04/2020, 21:25 WIB
Ilustri korupsi ShutterstockIlustri korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan menyebutkan sejumlah potensi korupsi dalam penanganan Covid-19.

Potensi korupsi antara lain saat pemerintah menggelontarkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi karena pandemi Covid-19.

"Penggelapan dana bantuan. Bisa saja anggaran-anggaran sudah ditransfer bermasalah di pelaksananya, jumlah bantuan tak sesuai dengan yang diterimakan," ujar Misbah dalam sebuah diskusi online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: KPK Terbitkan SE soal Pencegahan Korupsi Anggaran Penanganan Covid-19

Selain itu, bisa juga terjadi pungutan liar, hingga dobel pembiayaan akibat data penerima yang amburadul.

Apalagi, kata dia, bantuan langsung tunai (BLT) yang sudah diwajibkan dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) juga terdapat dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

"Itu pasti ada masalah kalau datanya juga bermasalah, ada orang-orang yang akan dapat dobel dan ada yang malah tidak dapat," katanya.

Misbah mengatakan, sebetulnya pemerintah sudah banyak menerbitkan regulasi dalam hal kebijakan anggaran di masa pandemi Covid-19, dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga Surat Edaran (SE).

Namun sayangnya, kata dia, realokasi anggaran sebesar Rp 405,1 triliun yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19 ini masih sangat kecil atau hanya 3 persen.

"Pemerintah kurang serius dalam melakukan realokasi meski banyak yang disisir terutama yang direalokasi banyak yang di bawah 20 persen," kata dia.

Pihaknya pun merekomendasikan agar pemerintah wajib membuat item khusus untuk anggaran Covid-19. Agar penggunaannya jelas dan dapat dilaporkan secara berkala.  

Baca juga: Ketua KPK Kembali Ingatkan Ancaman Hukuman Mati bagi Koruptor Anggaran Bencana

Sebaiknya pula, kata dia, saat pengumuman rutin terkait perkembangan Covid-19, pemerintah menyertakan besaran dana yang sudah digunakan.

Selain itu, pemerintah juga diminta membuat kajian kerentanan sosial secara menyeluruh serta melakukan sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah.

"Pelibatan masyarakat sipil dalam penanganan Covid-19 terutama untuk membuat portal pengaduan terhadap potensi-potensi penyimpangan yang ada di lapangan juga diperlukan," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

LPSK Minta Publik Tak Takut Bersaksi dalam Kasus Pengroyokan Prajurit TNI-Polri

Nasional
Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Sidang MK, Pemohon Nilai Pembuatan UU Cipta Kerja Langgar Prosedur

Nasional
Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nadiem: KH Hasyim Asy’ari adalah Kiai, Guru, dan Panutan dalam Sejarah Pendidikan Indonesia

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Wapres Ma'ruf Amin Jadi Ketua Pengarah Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

AHY Dijadwalkan Bertemu Presiden PKS di Kantor Demokrat Besok

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 7.360 Meter Persegi Tanah dan Hotel Milik Benny Tjokro di Batam

Nasional
Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Satgas Covid-19: Cek Suhu Tubuh yang Benar di Dahi, Bukan di Tangan

Nasional
Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Sedih Dengar Harga Gabah Jatuh, Jokowi: Yang Mau Impor Beras Siapa?

Nasional
Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Selain Juliari, Suap Bansos Covid-19 Diduga Juga Dinikmati Sejumlah Pihak di Kemensos

Nasional
Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Cerita Peneliti Perempuan Kembangkan Vaksin Merah Putih, Tekanan Tinggi hingga Menantang Diri Sendiri

Nasional
Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Nasional
Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Rizieq Akui Larang Dokter Buka Hasil Laboratorium dan Pemeriksaan Kesehatan

Nasional
Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Jokowi Teken Kepres Panitia Pencalonan RI Tuan Rumah Olimpiade 2032

Nasional
Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Hari Kartini, Doni Monardo Sampaikan Terima Kasih kepada Para Ibu yang Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal 'Fee' Pengadaan Bansos Covid-19

Juliari Batubara Bantah Dakwaan Jaksa soal "Fee" Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X