Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Kalang Kabut dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 19:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dinilai kalang kabut dalam menangani pandemi Covid-19 yang tengah menyebar di Tanah Air.

Hal itu terjadi karena pemerintah tidak menyiapkan mitigasi risiko saat pandemi tersebut muncul pertama kali pada Desember 2019 di Wuhan, China.

"Seharusnya pemerintah buat mitigasi risiko (sejak kasus Covid-19 muncul di China) sehingga hari ini tidak kelihatan kalang kabut," ujar Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah dalam diskusi yang digelar secara online, Kamis (9/4/2020).

Baca juga: Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

Wana mengatakan, saat ini pemerintah terlihat kalang kabut dalam menyediakan data dan informasi.

Termasuk juga dalam proses uji spesimen yang masih rendah.

Sebab pemerintah kesulitan mengoptimalisasi sumber daya yang ada serta pengadaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan.

"Sudah banyak tenaga medis meninggal, ini menandakan Indonesia belum siap sepenuhnya karena kalau awal tahun punya mitigasi risiko, harusnya seluruh instrumen negara bisa mengerahkan tenaganya menanggulangi pandemi, tapi tidak terjadi," kata dia.

Baca juga: 19 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19, IDI Rekomendasikan Platform Telemedicine

 

Sikap kalang kabut pemerintah ini, menurut Wana, juga berpotensi memicu tindak pidana koruspi karena tidak adanya prioritas penanganan dan pencegahan.

"Ini berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi karena dengan tidak adanya prioritas dan pencegahan, kita jadi mengeluarkan uang tergantung dengan apa yang sudah di-list pemerintah," katanya.

Hal senada juga disampaikan jurnalis Harian Kompas Ahmad Arif.

Ia mengatakan, selain transparansi anggaran dan kasus, pemerintah juga harus memberikan data akurat terkait kasus Covid-19 yang terjadi.

"Kuncinya kita lomba kumpulkan data akurat. Kemudian dengan pemeriksaan massal. Kalau tidak, antara kasus yang dilaporkan dengan kenyataan, jauh sekali," kata dia.

Baca juga: Mencermati Tes Covid-19, Uji Spesimen yang Sedikit hingga Tingkat Positif yang Tinggi

Menurut Arif, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan setiap hari oleh pemerintah saat ini merupakan jumlah orang yang sudah dites.

Di luar itu, kata dia, kemungkinan lebih banyak lagi warga yang terkena Covid-19 tetapi tidak terdeteksi.

Apalagi dengan karakter virus yang tidak memberikan gejala sehingga orang cenderung tidak mengetahui bahwa ia terjangkit virus corona.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com