Kompas.com - 09/04/2020, 18:32 WIB
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang juga bertindak selaku Koordinator Satgas Lawan Covid-19 saat launching Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2020). Foto: Geraldi/ManWakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang juga bertindak selaku Koordinator Satgas Lawan Covid-19 saat launching Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

KOMPAS.com - DPR RI membentuk Satuan Tugas (Satgas) lawan Covid-19 lintas partai untuk membantu pemerintah mempercepat penanganan virus corona di setiap daerah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Satgas tersebut dibentuk untuk menyambungkan pengusaha atau donatur lokal yang ingin membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas.

“Mekanisme kerja dari satgas ini dilakukan melalui aplikasi atau website SatgasLawanCovid19.com, yang nantinya terkoneksi dengan 682 Rumah Sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh pemerintah secara resmi dan serta puskesmas-puskesmas," kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, pihak yang membutuhkan alat kesehatan bisa mengisi form melalui website yang terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan tiga bulan ke depan.

Baca juga: Komisi XI DPR RI Dukung Upaya Sri Mulyani di Tengah Wabah Covid-19

“Kemudian tim Satgas akan bekerja sama dengan para pengusaha lokal atau donatur lokal yang dapat masuk ke website untuk melihat kebutuhan rumah sakit rumah sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas yang berdomisili di tempat pengusaha atau donatur lokal tersebut," imbuhnya.

Selain itu, Satgas dibentuk untuk memutus atau mem-bypass mata rantai birokrasi agar bantuan dan dukungan dapat tepat langsung kesasaran.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menegaskan, Satgas Lawan Covid-19 tersebut tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk alat kesehatan seperti, masker, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator serta alat pendukung medis lainnya.

Alat bantuan kesehatan tersebut langsung didistribusi ke rumah sakit-rumah sakit rujukan serta puskesmas-puskesmas.

Baca juga: Hasil SKD CPNS Setjen DPR RI Diumumkan, Ini Informasinya!

Pendistribusian alat kesehatan itu akan dipantau Satgas Lawan Covid19 melalui satuan kerja Satgas Daerah Lawan Covid-19.

“Satgas Lawan Covid-19 ini akan berkoordinasi dan berkerja sama dengan instansi terkait khususnya Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," lanjutnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Saat Jaksa Anggap Pleidoi Rizieq Hanya Berisi Keluh Kesah...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

[POPULER NASIONAL] Ada Apa dengan Puan Maharani di Manado? | Masukan dari Guru Besar Mengenai TWK KPK

Nasional
Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Jaksa Agung Sebut Sudah Punya Sosok Jenderal Bintang 2 yang Akan Isi Posisi Jampidmil

Nasional
KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

KPK Tegaskan Tak Pernah Sebut Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Terkait Program DP 0 Persen

Nasional
Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X