KILAS

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 16:10 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

KOMPAS.comDPR RI telah membentuk tim pengawas terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19).

“Tim akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 beserta jajarannya,” ujar Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, rapat itu ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah tepat dan dikoordinasi dengan baik antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Selanjutnya, tim mengadakan pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota yang daerahnya menjadi zona merah Covid-19,” ujar Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Tugas lain, sambung dia, adalah, mengatasi beberapa temuan awal, seperti meningkatkan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.

Koordinasi yang baik itu diperlukan untuk menyinkronkan berbagai data, rencana program dari kementereian atau lembaga untuk menghindari tumpang tindih program.

“Tim juga akan berupaya mempebaiki distribusi alat pelindung diri (APD), khususnya untuk banyak rumah sakit swasta yang belum mendapat APD standar,” kata Cak Imin.

Selain itu, imbuh dia, tim akan mengantisipasi lambannya proses pencairan dana karena sistem dan prosedur normal yang menghambat penanganan Covid-19.

Baca juga: DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

“Perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19, seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas,” ujar politis Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Penerapan fungsi pengawasan DPR

Pembentukan tim pengawas sendiri merupakan penerapan fungsi pengawasan DPR RI. Anggota tim adalah dari seluruh fraksi dan komisi, serta diketuai Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

“Tim dibentuk untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Fokus tim, sambung dia, adalah mengawasi tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19.

Baca juga: DPR Desak Kemenkes Segera Penuhi Kebutuhan APD dan Alat Tes PCR Covid-19

Pengawasan juga dilakukan agar ketersediaan logistik seperti masker, APD, dan obat-obatan terdistribusi dengan baik.

“Dalam situasi darurat, tim akan mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” kata Cak Imin.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Kamis Ini, Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijadwalkan Jalani Sidang Perdana

Nasional
Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Gugus Tugas: Belum Ada Vaksin Covid-19, Status Bencana Nasional Masih Diperlukan

Nasional
Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Penerapan New Normal dan Anggapan Terlalu Prematur

Nasional
Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Menpan RB Sebut Sistem Kerja ASN Fleksibel Saat New Normal

Nasional
Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Polisi Diminta Tuntaskan Seluruh Kasus Dugaan Perbudakan ABK Indonesia

Nasional
Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Pemerintah Sebut Jakarta Salah Satu Provinsi yang Siap Relaksasi PSBB

Nasional
UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

UPDATE: 23.851 Kasus Covid-19, Sejumlah Provinsi Disebut Tak Lagi Alami Penambahan Signifikan

Nasional
Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Marak Praktik Perbudakan ABK WNI, Pemerintah Didesak Ratifikasi ILO 188

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan 'New Normal'

Ketua DPR Minta Pemerintah Transparan soal Data Covid-19 Sebelum Terapkan "New Normal"

Nasional
49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

49 WNI Positif Covid-19 di Malaysia Berasal dari Klaster Depo Tahanan Imigrasi dan Konstruksi

Nasional
Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Ini Keinginan Iman Brotoseno Setelah Dilantik Jadi Dirut TVRI

Nasional
Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Galang Petisi Penundaan Pilkada di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Dewas KPK Tindaklanjuti 183 Permintaan Pemberian Izin Terkait Penindakan

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Syarat 'New Normal' Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Kepala Bappenas Sebut Syarat "New Normal" Tak Hanya Turunnya Penularan Covid-19

Nasional
Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Peringatan Bulan Bung Karno di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X