Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 16:10 WIB
Anggara Wikan Prasetya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comDPR RI telah membentuk tim pengawas terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi coronavirus disease 2019 (Covid-19).

“Tim akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 beserta jajarannya,” ujar Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, rapat itu ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah tepat dan dikoordinasi dengan baik antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Selanjutnya, tim mengadakan pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota yang daerahnya menjadi zona merah Covid-19,” ujar Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Tugas lain, sambung dia, adalah, mengatasi beberapa temuan awal, seperti meningkatkan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.

Koordinasi yang baik itu diperlukan untuk menyinkronkan berbagai data, rencana program dari kementereian atau lembaga untuk menghindari tumpang tindih program.

“Tim juga akan berupaya mempebaiki distribusi alat pelindung diri (APD), khususnya untuk banyak rumah sakit swasta yang belum mendapat APD standar,” kata Cak Imin.

Selain itu, imbuh dia, tim akan mengantisipasi lambannya proses pencairan dana karena sistem dan prosedur normal yang menghambat penanganan Covid-19.

Baca juga: DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

“Perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19, seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas,” ujar politis Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Penerapan fungsi pengawasan DPR

Pembentukan tim pengawas sendiri merupakan penerapan fungsi pengawasan DPR RI. Anggota tim adalah dari seluruh fraksi dan komisi, serta diketuai Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

“Tim dibentuk untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Fokus tim, sambung dia, adalah mengawasi tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19.

Baca juga: DPR Desak Kemenkes Segera Penuhi Kebutuhan APD dan Alat Tes PCR Covid-19

Pengawasan juga dilakukan agar ketersediaan logistik seperti masker, APD, dan obat-obatan terdistribusi dengan baik.

“Dalam situasi darurat, tim akan mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” kata Cak Imin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 17 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Putusan MK Diketok 2011, Kenapa DPR Baru Revisi UU Kementerian Negara Sekarang?

Nasional
Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Indikator Politik: 90,4 Persen Pemudik Puas dengan Penyelenggaraan Mudik Lebaran Tahun Ini

Nasional
Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Di Sidang Tol MBZ, Pejabat Waskita Mengaku Bikin Proyek Fiktif untuk Penuhi Permintaan BPK Rp 10 Miliar

Nasional
Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Tiba-tiba Hampiri Jokowi, ASN di Konawe Adukan Soal Gaji yang Ditahan Selama 6 Tahun

Nasional
TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

TKN Sebut Jokowi Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung: Beliau Akan Beri Nasihat Kapan pun Prabowo Minta

Nasional
ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

ASN yang Tiba-Tiba Hampiri Jokowi di Konawe Ingin Mengadu Soal Status Kepegawaian

Nasional
Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Khofifah Sebut Jokowi Minta Forum Rektor Bahas Percepatan Indonesia Emas 2045

Nasional
Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Presiden Jokowi Serahkan Bantuan Pangan bagi Masyarakat di Kolaka Utara

Nasional
Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Ditanya Bakal Ikut Seleksi Capim KPK, Nawawi: Dijawab Enggak Ya?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Soal Revisi UU MK, Pengamat: Rapat Diam-diam adalah Siasat DPR Mengecoh Publik

Nasional
Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Pertamina Gandeng JCCP untuk Hadapi Tantangan Transisi Energi

Nasional
Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Imbas Kecelakaan di Subang, Muhadjir: Jangan Menyewa Bus Kecuali Betul-betul Bisa Dipercaya

Nasional
Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Antisipasi Rumor, Fahira Idris Minta Penyelenggara dan Legislator Klarifikasi Penerapan KRIS secara Komprehensif

Nasional
Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Kenaikan Beras Tak Setinggi Negara Lain, Jokowi: Patut Disyukuri Lho...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com