KILAS

Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

Kompas.com - 09/04/2020, 16:10 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

KOMPAS.comDPR RI telah membentuk tim pengawas terhadap pelaksanaan penanganan bencana pandemi coronavirus disease 2019 ( Covid-19).

“Tim akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 beserta jajarannya,” ujar Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, rapat itu ditujukan untuk memastikan kebijakan yang diambil sudah tepat dan dikoordinasi dengan baik antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

“Selanjutnya, tim mengadakan pertemuan dengan para Gubernur dan Bupati/Wali kota yang daerahnya menjadi zona merah Covid-19,” ujar Cak Imin (sapaan akrab Muhaimin Iskandar).

Baca juga: Wakil Ketua DPR: Anggota Dewan Iuran Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Tugas lain, sambung dia, adalah, mengatasi beberapa temuan awal, seperti meningkatkan koordinasi antarlembaga, kementerian, dan pemerintah daerah.

Koordinasi yang baik itu diperlukan untuk menyinkronkan berbagai data, rencana program dari kementereian atau lembaga untuk menghindari tumpang tindih program.

“Tim juga akan berupaya mempebaiki distribusi alat pelindung diri (APD), khususnya untuk banyak rumah sakit swasta yang belum mendapat APD standar,” kata Cak Imin.

Selain itu, imbuh dia, tim akan mengantisipasi lambannya proses pencairan dana karena sistem dan prosedur normal yang menghambat penanganan Covid-19.

Baca juga: DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19, Siap Distribusikan Bantuan dan APD

“Perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19, seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas,” ujar politis Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Penerapan fungsi pengawasan DPR

Pembentukan tim pengawas sendiri merupakan penerapan fungsi pengawasan DPR RI. Anggota tim adalah dari seluruh fraksi dan komisi, serta diketuai Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

“Tim dibentuk untuk memastikan pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ujar Cak Imin.

Fokus tim, sambung dia, adalah mengawasi tugas pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19.

Baca juga: DPR Desak Kemenkes Segera Penuhi Kebutuhan APD dan Alat Tes PCR Covid-19

Pengawasan juga dilakukan agar ketersediaan logistik seperti masker, APD, dan obat-obatan terdistribusi dengan baik.

“Dalam situasi darurat, tim akan mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19, agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan emergency,” kata Cak Imin.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X