Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkumham Dukung DPR Surati Presiden agar Kirim Surpres Pembahasan RUU Carry Over

Kompas.com - 01/04/2020, 16:40 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly memahami bahwa DPR akan mulai membahas Rancangan Undang-Undang yang terhambat pada periode lalu atau carry over dalam masa persidangan ini.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo diharapkan segera mengirimkan surat presiden (surpres).

"Dalam pandangan kami, carry over karena mandat politik, maka ini mandat politik baru, maka surpres baru harus kami (Menkumham) mintakan," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III, Rabu (1/4/2020).

Baca juga: Komisi III DPR dan Menkumham Sepakat Segera Selesaikan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Yasonna juga mendukung DPR yang akan menyurati Presiden Joko Widodo agar segera mengirimkan Surpres. Sebab, ada dua RUU yang akan dibahas dengan Komisi III yaitu RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

"Karena saya khawatir, kalau tidak menetapkan surpres baru, nanti kalau sudah diselesaikan oleh kelompok-kelompok tertentu akan di-judicial review, jadi persoalan baru," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Yasonna, ia juga meminta dukungan DPR untuk ikut menyurati Presiden Jokowi agar segera mengirimkan Surpres guna melanjutkan pembahasan RUU yang di-carry over tersebut.

Yasonna mengatakan, Kemenkumham berkomitmen untuk melanjutkan pembahasan RUU Pemasyarakatan dan RKUHP.

"Kami minta dukungan DPR untuk menyurati Presiden agar segera dikirim supres pembahasan RUU carry over," kata Yasonna.

"Ini untuk memenuhi asas kehati-hatian kita agar terpenuhi dengan baik. Kami di Kemenkumham komitmen kami untuk meneruskan kedua RUU ini, kita tidak berbeda pendapat soal ini," ucapnya.

Baca juga: Komisi III Sepakat Tak Ada Pembahasan Ulang Substansi RUU Pemasyarakatan

Sementara itu, Wakil Ketua DPR sekaligus anggota Komisi III Azis Syamsuddin mengatakan, DPR sudah menyusun perubahan tata tertib terkait pembahasan RUU carry over, dengan berkonsultasi dengan pimpinan Badan Legislasi (Baleg).

Menurut dia, terkait permasalahan Surat Presiden (Surpres), pimpinan DPR telah berkoordinasi bahwa pembahasan RUU dapat dilakukan tanpa Surpres.

Hal ini, kata dia, berdasarkan tata tertib terkait rancangan pembentukan perundang-undangan yang dibahas bersama Baleg.

"Adapun, perdebatan terkait perlu tidaknya Surpres, kami telah melakukan koordinasi bahwa hal itu bisa dilakukan tanpa melakukan surpres. Karena, dalam mekanisme Rancangan Tatib dan Rancangan Pembentukan UU yang telah dibahas di dalam Baleg, dapat memungkinkan untuk melakukan terobosan," kata Azis.

Baca juga: Selain 30.000 Napi, Yasonna Juga Bakal Bebaskan Koruptor dan Napi Narkotika Lewat Revisi PP

Menanggapi hal tersebut, Yasonna mengatakan, tata tertib tersebut paling tidak dapat dijadikan payung hukum untuk melanjutkan pembahasan RUU yang di-carry over.

Kendati demikian, Yasonna meminta, agar prosedur tersebut langsung disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden Jokowi.

"Dan berharap, kalau itu sudah disahkan (tatib) nanti sampaikan kalau prosedurnya benar dan menyampaikan kepada pak presiden mengenai hal ini," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Tepati Janji, Jokowi Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas Sulbar

Nasional
Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Konsumsi Avtur Naik 10 Persen Selama Ramadhan dan Idul Fitri 2024

Nasional
Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Kekuatan Koalisi Vs Oposisi jika PDI-P dan PKS Tak Merapat ke Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com