Wapres: Kebijakan Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Masyarakat

Kompas.com - 26/03/2020, 16:23 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAWakil Presiden Maruf Amin menyampaikan keterangan kepada wartawan tentang penanganan COVID-19 di Graha BNPB, Jakarta, Senin (23/3/2020). Wapres meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terkait jenazah pasien positif virus corona (COVID-19) yang meninggal dunia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan pemeriksaan cepat atau rapid test covid-19 diprioritaskan untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Ma'ruf dalam menanggapi rencana anggota DPR dan keluarganya yang akan melakukan rapid test covid-19.

"Saya kira kalau kebijakan pemerintah melalui BNPB itu memang (rapid test) diarahkan kepada masyarakat," ujar Ma'ruf saat wawancara melalui video conference, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Wapres Minta Kabupaten/ Kota Proaktif Ambil Alat Rapid Test Corona

Oleh karena itu, kata Ma'ruf, alat-alat kesehatan untuk menangani Covid-19 dari pemerintah disalurkan melalui provinsi untuk didistribusikan ke kabupaten/kota.

Terutama ke daerah-daerah yang diduga memiliki potensi terjangkit virus corona lebih luas lagi.

"Jadi, saya kira kalau pemerintah arahnya seperti itu kebijakannya," kata Ma'ruf.

Baca juga: Amnesty Dorong Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Kalompok Rentan

Diberitakan sebelumnya, Sekretariat Jenderal DPR menjadwalkan tes Covid-19 yang disebabkan virus corona bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis (25/3/2020) mendatang.

Sekjen DPR Indra Iskandar mengatakan, saat ini pembagian jadwal masih dalam penyusunan karena jumlah peserta yang ikut diperkirakan mencapai 2.000 orang.

Asumsi ini berdasarkan jumlah anggota dewan sebanyak 575 orang dengan masing-masing empat anggota keluarga.

Baca juga: Tes Covid-19 Anggota DPR Tak Jadi Hari Ini, tetapi Belum Dibatalkan

 

"Dijadwalkan mulai dari Kamis sampai dengan selesai. Ini sedang menyusun jadwal, belum selesai karena jumlah anggotanya kan banyak. Keluarga mungkin 2.000 lebih," kata Indra saat dihubungi, Senin (23/3/2020).

Indra juga menjelaskan bahwa alat tes Covid-19 untuk para anggota dewan serta keluarganya merupakan hasil sumbangan beberapa anggota lain.

Menurut dia, sejumlah anggota DPR berinisiatif memesan langsung alat tes Covid-19 ke China.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X