Kompas.com - 26/03/2020, 10:19 WIB
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARISejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR serta keluarga dikabarkan tidak jadi digelar hari ini, Kamis (26/3/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, rencana pelaksanaan tes itu memang belum dibicarakan secara detail Kesetjenan DPR dengan fraksi-fraksi.

Arsul menolak jika disebutkan bahwa pelaksanaan rapid test Covid-19 itu ditunda karena ramainya sorotan publik terhadap rencana tersebut.

"Tidak tepat juga kalau dibilang ditunda. Pelaksanaan rencana itu memang belum dibicarakan dengan fraksi tentang teknis dan jadwalnya," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Tenaga Medis Disebut Lebih Butuh Tes Corona Ketimbang Anggota DPR

Semula, dikabarkan Sekjen DPR Indra Iskandar bahwa kesekretariatan jenderal menjadwalkan pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis ini.

Arsul mengatakan bahwa rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 itu masih akan dibahas oleh masing-masing fraksi DPR untuk kemudian disampaikan kepada Kesetjenan DPR.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mengaku tidak bisa memprediksi, apakah tes akan dilakukan sebelum DPR membuka persidangan pada Senin (30/3/2020) mendatang.

"Apakah nanti akan jadi dilaksanakan sebelum dimulai masa sidang tentu harus dibicarakan dulu dengan fraksi-fraksi yang ada," tuturnya.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya Akan Dikasih ke Masyarakat

Arsul pun mafhum dengan sorotan publik mengenai rencana DPR ini.

Namun, ia menjelaskan, bahwa DPR tetap mempertimbangkan kepentingan publik dalam rencana kegiatan rapid test Covid-19.

Ia mengatakan DPR, melalui sumbangan sejumlah anggota dewan, mengadakan 40.000 unit alat rapid test Covid-19.

Baca juga: Amnesty Dorong Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Kalompok Rentan

Hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 yang dibutuhkan DPR, sementara sebagian besarnya akan disalurkan ke pemerintah daerah atau rumah sakit yang memang membutuhkan.

"DPR mengadakan 40.000-an alat tes cepat itu agar sebagian besarnya juga dimanfaatkan dengan disumbangkan melalui beberapa pemda atau rumah sakit yang ditunjuk," kata Arsul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Periksa Dedi Mulyadi, KPK Dalami Aliran Dana Bantuan Provinsi untuk Indramayu

Nasional
Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Hasil Penelusuran PPATK: Rekening Anak Akidi Tio Tak Sampai Rp 2 Triliun

Nasional
ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

ICW Desak Sidang Etik Terhadap Lili Pintauli Dilakukan secara Objektif dan Independen

Nasional
Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Ibu Hamil Perhatikan Tips Ini Sebelum Melakukan Vaksinasi Covid-19...

Nasional
19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

19 Napi Bandar Narkoba Asal Lampung Dipindahkan ke Lapas Super Maximum Security Nusakambangan

Nasional
Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Kematian Covid-19 Tembus 100.000 dan Vaksinasi Dosis Kedua yang Baru 10 Persen

Nasional
Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Kemenkes: Tren Rawat Inap Pasien Covid-19 Meningkat di Luar Jawa-Bali

Nasional
Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Naik 348 Persen pada Juli, Kematian Pasien Covid-19 Diharapkan Turun di Agustus

Nasional
Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Dari Kasus Salah Input Data Vaksinasi, Ini yang Perlu Diketahui soal NIK WNA

Nasional
5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

5 Calon Hakim Agung Diwawancara Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Pernah Disebut Pembangkang

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas: Masih Periksa Saksi

Nasional
Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Angka Kematian Akibat Covid-19 Tembus 100.000 Kasus, Ini 10 Provinsi dengan Kasus Kematian Tertinggi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

[POPULER NASIONAL] Angka Kematian Akibat Covid-19 Masih Tinggi | Pulau Jawa Catatkan Kematian Pasien Corona Tertinggi Selama Juli 2021

Nasional
Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X