Kompas.com - 26/03/2020, 10:19 WIB
Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARISejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna 10 Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2020). DPR mengesahkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi anggota DPR serta keluarga dikabarkan tidak jadi digelar hari ini, Kamis (26/3/2020).

Anggota DPR dari Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan, rencana pelaksanaan tes itu memang belum dibicarakan secara detail Kesetjenan DPR dengan fraksi-fraksi.

Arsul menolak jika disebutkan bahwa pelaksanaan rapid test Covid-19 itu ditunda karena ramainya sorotan publik terhadap rencana tersebut.

"Tidak tepat juga kalau dibilang ditunda. Pelaksanaan rencana itu memang belum dibicarakan dengan fraksi tentang teknis dan jadwalnya," kata Arsul saat dihubungi, Kamis (26/3/2020).

Baca juga: Tenaga Medis Disebut Lebih Butuh Tes Corona Ketimbang Anggota DPR

Semula, dikabarkan Sekjen DPR Indra Iskandar bahwa kesekretariatan jenderal menjadwalkan pelaksanaan rapid test Covid-19 bagi para anggota dewan serta keluarganya mulai Kamis ini.

Arsul mengatakan bahwa rencana pelaksanaan rapid test Covid-19 itu masih akan dibahas oleh masing-masing fraksi DPR untuk kemudian disampaikan kepada Kesetjenan DPR.

Ia mengaku tidak bisa memprediksi, apakah tes akan dilakukan sebelum DPR membuka persidangan pada Senin (30/3/2020) mendatang.

"Apakah nanti akan jadi dilaksanakan sebelum dimulai masa sidang tentu harus dibicarakan dulu dengan fraksi-fraksi yang ada," tuturnya.

Baca juga: DPR Beli Sendiri 20.000 Alat Rapid Test, Kelebihannya Akan Dikasih ke Masyarakat

Arsul pun mafhum dengan sorotan publik mengenai rencana DPR ini.

Namun, ia menjelaskan, bahwa DPR tetap mempertimbangkan kepentingan publik dalam rencana kegiatan rapid test Covid-19.

Ia mengatakan DPR, melalui sumbangan sejumlah anggota dewan, mengadakan 40.000 unit alat rapid test Covid-19.

Baca juga: Amnesty Dorong Rapid Test Covid-19 Diprioritaskan untuk Kalompok Rentan

Hanya sekitar 2.000 hingga 3.000 yang dibutuhkan DPR, sementara sebagian besarnya akan disalurkan ke pemerintah daerah atau rumah sakit yang memang membutuhkan.

"DPR mengadakan 40.000-an alat tes cepat itu agar sebagian besarnya juga dimanfaatkan dengan disumbangkan melalui beberapa pemda atau rumah sakit yang ditunjuk," kata Arsul.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Komisi VIII DPR Minta Pembelajaran Tatap Muka di Madrasah Disiapkan Matang-matang

Nasional
AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

AHY Cabut Gugatan terhadap 10 Penggagas KLB Deli Serdang

Nasional
BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

BPOM: Vaksin Nusantara Belum Penuhi Syarat, Kemampuan Tingkatkan Antibodinya Belum Meyakinkan

Nasional
Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Mengenang Perjalanan Rahmi Hatta Mendampingi Bung Hatta

Nasional
BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

BPOM Belum Keluarkan Izin Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara, Ini Alasannya

Nasional
Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Indonesia Bantu Upaya Pemulihan Bencana Topan di Zimbabwe dan Mozambik

Nasional
KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

KPK Diminta Selidiki Dugaan Bocornya Informasi Penggeledahan di Kalsel

Nasional
Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Kasus Samin Tan, KPK Dalami Pemberian Uang ke Eni Maulani Saragih

Nasional
Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Sekjen Gerindra Temui Rais Aam PBNU, Salah Satu Bahasannya soal Radikalisme

Nasional
Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Djoko Tjandra Ajukan Banding atas Vonis 4,5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Kemenkes: Jam Operasional Petugas Vaksinasi Covid-19 Berkurang Selama Ramadhan

Nasional
Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Mahfud Sarankan KPK Gabung SPPTI guna Cegah Kongkalikong Penanganan Perkara

Nasional
Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Susi Pudjiastuti: Presidential Threshold Tak Memungkinkan Orang Non-Parpol Nyapres

Nasional
Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Partai Demokrat Ajukan Gugatan Baru terhadap 12 Orang Mantan Kader

Nasional
Ngabalin Sebut 'Reshuffle' Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Ngabalin Sebut "Reshuffle" Kabinet Dilakukan Pekan Ini

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X