Kompas.com - 18/03/2020, 06:39 WIB
Ratna dewi pettalolo Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRatna dewi pettalolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahapan pencalonan kepala daerah jalur perseorangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus melakukan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Salah satu yang menjadi fokus Bawaslu ialah mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan menangani dugaan pelanggaran terkait hal tersebut.

"Karena berdasarkan angka penanganan yang sudah kami tangani per tanggal 13 Maret 2020 sudah ada 325 kasus yang sudah diperiksa oleh Bawaslu," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: 7 Bulan Jelang Pilkada, Bawaslu Lantik 31 Ribu Pengawas tingkat Desa

Ratna menjelaskan, dari 325 kasus yang sudah diperiksa Bawaslu, sebanyak 268 sudah menghasilkan keputusan dan hasilnya Bawaslu rekomendasikan kepada Komisi ASN.

Kemudian, sebanyak 34 kasus diputuskan untuk dihentikan pemeriksaannya, dan 23 kasus masih dalam proses.

Dugaan pelanggaran itu bentuknya beragam, mulai dari dugaan menguntungkan salah satu bakal calon kepala daerah, memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa, hingga mendampingi bakal calon mendaftar dan uji kepatutan dan kelayakan.

Baca juga: Dampak Corona, Bawaslu Gagas Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Pilkada lewat Video Call

Ratna menyebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Hanya enam provinsi yang tidak ditemukan dugaan pelanggaran tersebut, yaitu Riau, Bali, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

Selanjutnya, secara umum, dugaan pelanggaran Pilkada telah terjadi di 32 provinsi, dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Provinsi Maluku.

"Provinsi Maluku menempati angka tertinggi per tanggal 13 Maret dengan 48 kasus, kemudian NTT 38 kasus, Sulawesi Tenggara 36 kasus, Sulawesi Selatan 28 kasus dan Sulawesi Tengah 27 kasus," papar Ratna.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada Butuh Revisi Undang-Undang

Ratna mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pilkada.

"Tetapi kalau pun terjadi peanggaran terhadap netralitas ASN ini akan tetap diproses," kata dia.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 rencananya akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Kritik 100 Hari Kerja Kapolri, Kontras: Tak Ada Perbaikan Penegakan Hukum dan HAM

Nasional
Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Satgas Covid-19: Warga yang Nekat Mudik Akan Diminta Putar Balik

Nasional
Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Pukat UGM: Nasib 75 Pegawai KPK di Tangan Firli Bahuri

Nasional
Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Usut Dugaan Gratifikasi di Lampung Utara, KPK Periksa 7 Saksi

Nasional
KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

KRI Nanggala-402 Tenggelam, Panglima: Waktu yang Tepat Evaluasi Kondisi Alutsista TNI

Nasional
Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Imigrasi: 85 WN China Masuk ke Indonesia dengan Pesawat Sewaan

Nasional
Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Pelabelan KKB Teroris Dinilai Bukti Pemerintah Buntu Ide Selesaikan Konflik Papua

Nasional
Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Dukung BKN Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Komisi I DPR Rapat dengan Panglima TNI dan KSAL, Bahas Tenggelamnya KRI Nanggala-402

Nasional
Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Jaksa Sempat Keberatan Eks Ketum FPI Jadi Saksi Meringankan Rizieq Shihab

Nasional
Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Respons KPK atas Putusan MK soal Penyadapan Tak Perlu Izin Dewas

Nasional
Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Periksa 5 Pejabat Pemkot Cimahi, KPK Dalami Dugaan Suap Steppanus Robin Terkait Perkara Ajay M Priatna

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Wapres Ma'ruf Dorong Gaya Hidup Halal di Indonesia Diperluas

Nasional
Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Survei LP3ES: PDI-P, Demokrat, Gerindra Jadi Partai yang Paling Banyak Dipilih jika Pemilu Saat Ini

Nasional
Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pemerintah Diminta Cari Jalan Keluar soal 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X