Hingga 13 Maret, Bawaslu Periksa 325 Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada 2020

Kompas.com - 18/03/2020, 06:39 WIB
Ratna dewi pettalolo Kompas.com/Fitria Chusna FarisaRatna dewi pettalolo

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki tahapan pencalonan kepala daerah jalur perseorangan, Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) terus melakukan pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Salah satu yang menjadi fokus Bawaslu ialah mengawasi netralitas aparatur sipil negara ( ASN) dan menangani dugaan pelanggaran terkait hal tersebut.

"Karena berdasarkan angka penanganan yang sudah kami tangani per tanggal 13 Maret 2020 sudah ada 325 kasus yang sudah diperiksa oleh Bawaslu," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).

Baca juga: 7 Bulan Jelang Pilkada, Bawaslu Lantik 31 Ribu Pengawas tingkat Desa

Ratna menjelaskan, dari 325 kasus yang sudah diperiksa Bawaslu, sebanyak 268 sudah menghasilkan keputusan dan hasilnya Bawaslu rekomendasikan kepada Komisi ASN.

Kemudian, sebanyak 34 kasus diputuskan untuk dihentikan pemeriksaannya, dan 23 kasus masih dalam proses.

Dugaan pelanggaran itu bentuknya beragam, mulai dari dugaan menguntungkan salah satu bakal calon kepala daerah, memberikan dukungan melalui media sosial atau media massa, hingga mendampingi bakal calon mendaftar dan uji kepatutan dan kelayakan.

Baca juga: Dampak Corona, Bawaslu Gagas Pemeriksaan Kasus Pelanggaran Pilkada lewat Video Call

Ratna menyebut, dugaan pelanggaran netralitas ASN ini tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

Hanya enam provinsi yang tidak ditemukan dugaan pelanggaran tersebut, yaitu Riau, Bali, Kalimantan Utara, Bengkulu, Sumatra Selatan dan Bangka Belitung.

Selanjutnya, secara umum, dugaan pelanggaran Pilkada telah terjadi di 32 provinsi, dengan jumlah pelanggaran tertinggi di Provinsi Maluku.

"Provinsi Maluku menempati angka tertinggi per tanggal 13 Maret dengan 48 kasus, kemudian NTT 38 kasus, Sulawesi Tenggara 36 kasus, Sulawesi Selatan 28 kasus dan Sulawesi Tengah 27 kasus," papar Ratna.

Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada Butuh Revisi Undang-Undang

Ratna mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk melakukan pencegahan dan pengawasan pelanggaran Pilkada.

"Tetapi kalau pun terjadi peanggaran terhadap netralitas ASN ini akan tetap diproses," kata dia.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 rencananya akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Adapun hari pemungutan suara Pilkada 2020 jatuh pada 23 September.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Terjaring OTT KPK, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah: Saya Tidur, Dijemput

Nasional
Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Gubernur Sulsel Tiba di Gedung KPK Jakarta untuk Diperiksa Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Diterbangkan dari Sulsel, Gubernur Nurdin Abdullah yang Terjaring OTT KPK Sudah Tiba di Jakarta

Nasional
Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Vaksinasi Covid-19 bagi Anggota Keluarga DPR yang Jadi Polemik...

Nasional
7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

7 Poin Penting Vaksinasi Gotong Royong yang Perlu Diketahui

Nasional
KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

KPK Benarkan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Ditangkap Terkait Dugaan Korupsi

Nasional
Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Firli Bahuri: Jumat Tengah Malam, KPK Tangkap Tangan Pelaku Korupsi di Sulsel

Nasional
Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Azerbaijan Berikan Donasi 50.000 Dollar AS untuk Korban Gempa Sulbar lewat PMI

Nasional
OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

OTT, KPK Tangkap Kepala Daerah di Sulsel

Nasional
Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Jubir: Informasi Wartawan Terkapar Pasca-vaksinasi Covid-19 Hoaks

Nasional
Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Densus 88 Tangkap 12 Terduga Teroris di Jawa Timur

Nasional
Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Bupati Terpilih Orient Kore Disebut WN AS, Hasil Pilkada Sabu Raijua Digugat ke MK

Nasional
KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

KPK Minta Kepala Daerah yang Baru Dilantik Pegang Teguh Integritas

Nasional
Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Elektabilitas Demokrat Diprediksi Meningkat jika Mampu Atasi Isu Kudeta

Nasional
Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Pimpinan Komisi IX Minta Pendataan Vaksinasi Gotong Royong Dibuat Detail

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X