JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menggagas mekanisme pemeriksaan dugaan pelanggaran Pilkada dilakukan melalui video telekonferensi atau video call jika pertemuan secara tatap muka tidak dimungkinkan.
Pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dimaksud dilakukan Bawaslu terhadap pelapor, saksi, maupun terlapor.
Usulan ini menyikapi perkembangan penyebaran virus corona yang oleh pemerintah kini telah ditetapkan sebagai bencana nasional.
Baca juga: Bawaslu Sebut Penundaan Pilkada Butuh Revisi Undang-Undang
"Mengingat kondisi saat ini bisa saja ada situasi di mana proses pemeriksaan terhadap laporan atau temuan terhadap pihak-pihak tidak bisa dilakukan secara langsung," kata Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dalam konferensi pers di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2020).
"Misal sampai pada situasi ada larangan pembatasan keluar rumah, tentu harus dipikirkan cara lain seperti melalui video call," lanjutnya.
Ratna mengatakan, usulan ini masih akan dibahas oleh internal jajaran Bawaslu RI.
Pasalnya, berdasar bunyi Peraturan Bawaslu (Perbawaslu), proses pemeriksaan dugaan pelanggaran seharusnya dilakukan secara langsung lepada pihak pelapor, saksi, dan terlapor.
Sebab, berita acara pemeriksaan nantinya harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkaitan untuk menjamin kepastian hukum.
"Sehingga dibutuhkan tindakan cermat dan hati-hati," ujar Ratna.
Ratna mengatakan, jika wacana pemeriksaan dugaan pelanggaran melalui video telekonferensi ini nantinya direalisasikan, berita acara pemeriksaan akan dikirimkan melalui surat elektronik atau bahkan pesan WhatsApp ke pihak-pihak yang bersangkutan.
Ikut
