Kompas.com - 17/03/2020, 19:14 WIB
Puluhan TKA asal China tiba di Bandara Haluoleo Kendari KOMPAS.COM/KIKI ANDI PATIPuluhan TKA asal China tiba di Bandara Haluoleo Kendari
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum menyesalkan kesalahan informasi yang disampaikan Polda Sulawesi Tenggara terkait kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sultra.

Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Habiburokhman, meminta polisi berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Saya meminta Polri dan jajarannya agar sebagai aparat penegak hukum lebih hati-hati dan cermat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena situasi seperti ini belum pernah dialami sebelumnya," kata Habiburokhman di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Selain itu, dia menyoal penangkapan terhadap HD (39) oleh personel Polda Sultra. HD ditangkap karena diduga merekam dan menyebarkan video kedatangan TKA China itu saat tiba di Bandara Haluoleo Kendari.

Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
Baca juga: Ini Klarifikasi Kemenkumham soal Rombongan WN China di Bandara Kendari

Menurut Habiburokhman, kekhawatiran masyarakat akan kedatangan TKA China itu dapat dimaklumi di tengah upaya penanganan virus corona. Habiburokhman mengatakan semestinya polisi tidak asal melakukan penangkapan.

"Aparat juga harus lebih hati-hati dan bijak dalam menyikapi imformasi yang beredar dari masyarakat. Jangan sedikit-sedikit main tangkap. Harus juga dipahami kondisi psikologi masyarakat yang memang sudah takut," tuturnya.

Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Supriansa, mengatakan mereka akan mengagendakan rapat dengan Kapolri untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut.

Namun, dia belum dapat memastikan kapan pemanggilan dilakukan. Sebab, saat ini DPR menjalani masa reses hingga 22 Maret 2020.

"Saya kira setelah masuk masa persidangan selanjutnya, segera Komisi III memanggil Kapolri untuk diminta keterngannya terkait beberapa keterangan-keterangan yang viral dari pernyataan Kapolda Sultra, yang bertentangan dengan pernyataan Kemenkumham," kata Supriansa.

Mengenai peristiwa itu, Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam, menyampaikan permohonan maaf karena telah memberikan informasi keliru terkait kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X