Kompas.com - 17/03/2020, 19:14 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR yang membidangi urusan hukum menyesalkan kesalahan informasi yang disampaikan Polda Sulawesi Tenggara terkait kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sultra.

Anggota Komisi III Fraksi Gerindra, Habiburokhman, meminta polisi berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.

"Saya meminta Polri dan jajarannya agar sebagai aparat penegak hukum lebih hati-hati dan cermat dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena situasi seperti ini belum pernah dialami sebelumnya," kata Habiburokhman di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2020).

Selain itu, dia menyoal penangkapan terhadap HD (39) oleh personel Polda Sultra. HD ditangkap karena diduga merekam dan menyebarkan video kedatangan TKA China itu saat tiba di Bandara Haluoleo Kendari.

Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman saat ditemui usai acara Cross Check bertajuk Hentikan Diskon Hukuman Koruptor di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/12/2019).
Baca juga: Ini Klarifikasi Kemenkumham soal Rombongan WN China di Bandara Kendari

Menurut Habiburokhman, kekhawatiran masyarakat akan kedatangan TKA China itu dapat dimaklumi di tengah upaya penanganan virus corona. Habiburokhman mengatakan semestinya polisi tidak asal melakukan penangkapan.

"Aparat juga harus lebih hati-hati dan bijak dalam menyikapi imformasi yang beredar dari masyarakat. Jangan sedikit-sedikit main tangkap. Harus juga dipahami kondisi psikologi masyarakat yang memang sudah takut," tuturnya.

Anggota Komisi III Fraksi Golkar, Supriansa, mengatakan mereka akan mengagendakan rapat dengan Kapolri untuk meminta klarifikasi terkait peristiwa tersebut.

Namun, dia belum dapat memastikan kapan pemanggilan dilakukan. Sebab, saat ini DPR menjalani masa reses hingga 22 Maret 2020.

"Saya kira setelah masuk masa persidangan selanjutnya, segera Komisi III memanggil Kapolri untuk diminta keterngannya terkait beberapa keterangan-keterangan yang viral dari pernyataan Kapolda Sultra, yang bertentangan dengan pernyataan Kemenkumham," kata Supriansa.

Mengenai peristiwa itu, Kapolda Sultra Brigjen Merdisyam, menyampaikan permohonan maaf karena telah memberikan informasi keliru terkait kedatangan 49 TKA asal China di Bandara Haluoleo Kendari, Minggu (15/3/2020).

Merdisyam sempat mengatakan, puluhan TKA itu kembali tiba di Kendari setelah mengurus perpanjangan visa di Jakarta.

Baca juga: Minta Maaf soal 49 TKA China, Ini Penjelasan Kapolda Sultra

Padahal, para warga negara China itu adalah TKA baru yang akan bekerja di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

"Permohonan maaf kepada rekan-rekan sekalian dari saya sebagai Kapolda Sultra," kata Merdisyam dalam keterangan pers di Media Center Mapolda Sultra, Selasa (17/3/2020).

Merdisyam mengatakan, awalnya menerima informasi dari pengelola Bandara Haluoleo bahwa 49 TKA China itu baru tiba dari Jakarta.

Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam didampingi Wakapolda dan Kabid Humas Polda Sultra saat konfrensi pers di Mapolda SultraKOMPAS.COM/KIKI ANDI PATI Kapolda Sultra Brigjen Pol Merdisyam didampingi Wakapolda dan Kabid Humas Polda Sultra saat konfrensi pers di Mapolda Sultra
Pengelola Bandara Haluoleo juga menyampaikan kepada Merdisyam, seluruh warga asing itu sudah mengantongi visa dan sertifikat kesehatan.

Hanya saja, pengelola Bandara Haluoleo tidak menjelaskan riwayat perjalanan puluhan warga asing itu sebelum bertolak dari Jakarta.

Baca juga: Berikan Informasi Salah Soal Kedatangan TKA China di Kendari, Berikut Penjelasan Kapolda Sultra

Merdisyam juga mengaku sudah menghubungi PT VDNI, tempat para TKA itu bekerja. Namun, perusahaan itu malah mengatakan para TKA yang baru masuk adalah pekerja lama.

"Karena tidak ada TKA baru yang datang. Dan saat itu juga kami peserta rapat kaget dengan video yang beredar, dan informasi yang kami sampaikan juga mendadak," kata Merdisyam.

Belakangan terungkap 49 TKA asal China itu memang baru datang ke Indonesia. Mereka berasal dari Provinsi Henan.

Sebelum masuk ke Indonesia, mereka sempat transit di Bangkok, Thailand. Pemerintah Thailand mengarantina warga China tersebut selama 14 hari sebelum diperbolehkan melanjutkan perjalanan ke Indonesia.

Baca juga: Penyebar Video TKA China Tiba di Bandara Haluole Kendari Dibebaskan

Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan mengatakan, para TKA itu sudah mengantongi sertifikat kesehatan dari pemerintah Thailand. Surat itu jadi dasar para warga asing itu diperbolehkan masuk ke Indonesia.

Sofyan mengakui, 49 TKA asal China tersebut belum menjalani proses karantina di Indonesia. Mereka hanya mendapatkan kartu kewaspadaan kesehatan dari KKP Bandara Soekarno-Hatta.

Padahal, berdasarkan Peraturan Menkumham 7/2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam Upaya Mencegah Masuknya Virus Corona, seluruh TKA yang masuk di Indonesia wajib mengikuti proses karantina selama 14 hari.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad, TNI Didorong Bentuk Kajian

Nasional
Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Sekjen Gerindra: Pemimpin Tetap Memakmurkan Rakyat meski Tahu Besok Kiamat

Nasional
Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Gunung Semeru Terus Keluarkan Awan Panas Guguran, Statusnya Naik Jadi Awas

Nasional
Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Indonesia Kalah Gugatan Ekspor Nikel di WTO, Moeldoko Tegaskan Pemerintah Akan Berjuang Habis-habisan

Nasional
Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Wapres Beri Pesan Khusus untuk TNI AU: Kepakkan Sayap dan Terbang Jaga Langit Dirgantara

Nasional
KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

KPK Ungkap Alasan Undang Bupati Bangkalan Tersangka Suap di Hari Antikorupsi

Nasional
Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Mayor Paspampres yang Perkosa Prajurit Kostrad Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Bangun Sumur Bor, Kemensos Pasok 10.000 Liter Air Bersih per Hari untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Saat Moeldoko Masak Nasgor Sorgum, Teringat Masa Kecil Susah Dapat Nasi...

Nasional
Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Keluarkan Awan Panas Guguran Hari Ini, Gunung Semeru Tetap Berstatus Siaga

Nasional
Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Moeldoko Yakin Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad Tak Bakal Lolos dari Hukum

Nasional
Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Moeldoko: Saya Kurang Setuju Impor Beras, tetapi...

Nasional
Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Moeldoko: Semua Kepala Staf Angkatan Disiapkan Jadi Panglima TNI

Nasional
3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

3 Pesan Jenderal Andika Perkasa soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad

Nasional
Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Simsalabim Pelantikan 88 Pj Kepala Daerah Berujung Gugatan Cucu Bung Hatta ke Jokowi dan Mendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.