Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ambisi AHY Bawa Kejayaan Demokrat dan Momen Terakhir SBY Berpidato Politik

Kompas.com - 16/03/2020, 07:01 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Adapun target kemenangan pada Pileg 2024 merupakan satu dari 10 program AHY dalam memimpin Partai Demokrat masa bakti 2020-2025.

AHY mengatakan, Partai Demokrat bersyukur kendati hanya meraup 10.876.507 suara atau 7,77 persen pada Pemilu 2019.

Dia mengatakan, dengan perolehan suara tersebut, Demokrat juga telah menempatkan 54 kadernya berkancah di DPR.

Berkaca pada perolehan tersebut, AHY bertekad mampu meningkatkan jumlah kadernya yang diduduk di parlemen.

"Kita ingin kembali meningkatkan jumlah anggota DPR kita, baik DPR RI, provinsi, maupun kabupaten, kota," katanya.

Baca juga: Gantikan SBY, AHY Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat secara Aklamasi

Dia menegaskan, target tersebut dapat dipenuhi apabila seluruh elemen Partai Demokrat bekerja keras dan berjuang bersama.

Dengan begitu, ia berharap Partai Demokrat mendapatkan suara yang lebih baik ke depannya.

"Kita harus segera mencari kader-kader terbaik kita sebagai caleg dari sekarang, jangan menunggu tahun politik, jangan menunggu 2023," tegas dia.

"Tetapi dari sekarang, mari kita identifikasi kader-kader terbaik, siapa saja yang kira-kira punya kemauan dan kemampuan untuk menjadi caleg," tambah AHY.

Momen terakhir SBY

Kongres V Partai Demokrat juga menjadi momen pidato politik terakhir SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat.

Dalam pidatonya, SBY mencatat terdapat tiga tugas besar yang akan dialami Indonesia selama lima tahun ke depan.

 Baca juga: Kongres V Partai Demokrat: Pidato Politik Terakhir SBY dan Menanti Pemimpin Baru

"Tugas besar Indonesia lima tahun mendatang, menurut saya ada tiga," ujar SBY dalam pidatonya di Kongres V Partai Demokrat 2020 di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (14/3/2020).

"Pertama, bagaimana mengatasi dampak dari permasalahan dunia," tutur SBY.

Tugas kedua, menurut SBY, adalah bagaimana mengatasi permasalahan internal dalam negeri, terutama di bidang ekonomi.

Sedangkan tugas ketiga, bagaimana mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur pada tahun 2024.

Terutama, ini sesuai janji-janji kampanye pemenang Pemilu 2019, yang menjadi pemegang pemerintahan saat ini.

 Baca juga: Aklamasi Menguat, Dukungan Penuh Terhadap AHY akan Diverifikasi

SBY berpandangan bahwa tak ada jalan pintas dan resep ajaib bagi Indonesia melewati tiga tugas besar tanpa adanya kesatuan bangsa.

"Tiga tugas besar tersebut bisa dilaksanakan jika bangsa ini makin bersatu, membangun kebersamaan, berpikir cerdas, dan bekerja keras, di bawah kepemimpinan dan direction pemimpin nasional kita," kata SBY.

"Terlalu sombong jika ada pihak yang merasa bisa bekerja sendiri. Negara pun memerlukan dukungan rakyat. In crucial thing, unity," ujar dia.

SBY menegaskan, berkaitan dengan tiga tugas besar itu, pihaknya menjamin Partai Demokrat tak akan berdiam diri.

Dia menyatakan bahwa Partai Demokrat secara moral ikut bertanggung jawab atas tugas besar itu, sekalipun Partai Demokrat bukan bagian dari koalisi dan kader-kader utamanya tidak ada di dalam kabinet Presiden Joko Widodo.

"Ikut bertanggung jawab atas nasib dan masa depan rakyat kita. Do nothing, berdiam diri, apatis, dan membiarkan permasalahan yang ada di negeri ini, bukanlah sikap dan pilihan Partai Demokrat," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com