Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 13/03/2020, 15:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt. Direktur Eksekutif Human Rights Working Group (HRWG) Muhammad Hafiz memberikan tanggapan atas rencana pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat nasional.

"HRWG mendukung pendirian FKUB di tingkat pusat bila pemerintah memiliki niat baik dan mulia dalam pembentukan forum tersebut, " ujar Hafidz dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/3/2020).

Baca juga: Pemerintah Wacanakan Bentuk FKUB Tingkat Nasional

 

Menurut Hafidz, ada empat hal yang harus diperhatikan pemerintah sebelum merealisasikan hal ini.

Pertama, mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dan konflik keagamaan yang berskala nasional.

Seperti misalnya kasus kekerasan yang selama ini dialami oleh komunitas Ahmadiyah, Syiah dan minoritas lainnya.

"Fungsi utama FKUB pusat di antaranya, adalah menyelesaikan kasus pelanggaran dan kekerasan yang dialami oleh Ahmadiyah Lombok dan Syiah Sampang yang saat ini masih berada di pengungsian, termasuk pula pemulihan hak-hak korban yang sampai sekarang tak kunjung selesai," ujar Hafidz.

Baca juga: Menurut Wapres, FKUB Tingkat Nasional Dibutuhkan untuk Perkuat Kerukunan

Kedua, FKUB pusat perlu mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan kasus pelanggaran hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di daerah yang berkaitan dengan peran dan tugas pokok pemerintahan pusat serta daerah.

Pasalnya, koordinasi pusat dan daerah seringkali menjadi kendala dalam penanganan konflik dan kekerasan berbasis agama.

Ketiga, FKUB harus menegaskan komitmen terhadap kebebasan beragama dan toleransi, salah satunya dapat dirumuskan di dalam syarat-syarat keanggotaan forum secara tegas.

Tidak hanya sebagai tokoh agama atau masyarakat, persyaratan komitmen terhadap kebebasan beragama dan toleransi menjadi tolok ukur wajib yang harus dipenuhi bagi siapapun yang menjadi anggota forum tersebut.

"Hal ini penting karena komitmen terhadap kerukunan dan toleransi menjadi tolok ukur minimal seseorang sebagai bagian dari kelompok ekstremisme dan intoleran atau tidak. Bila tidak, sama halnya pemerintah menciptakan bom waktu dan ancaman bagi kebhinekaan kebangsaan Indonesia ke depan," jelas Hafidz.

Baca juga: Pembentukan FKUB Tingkat Nasional Tak Jadi Kebutuhan Atasi Konflik dan Intoleransi

Keempat, belajar dari pengalaman di daerah, representasi FKUB harus berasal dari semua kalangan dan kelompok agama atau keyakinan, termasuk penghayat kepercayaan dan agama-agama leluhur.

Tujuannya untuk meminimalisasi dominasi suatu pemahaman aliran atau kelompok tertentu, baik antaragama atau intra-agama.

Hal ini menjadi penting karena keputusan-keputusan yang diambil oleh FKUB akan sangat dipengaruhi oleh anggota yang ada di dalamnya.

Baca juga: Asosiasi FKUB Akan Cari Solusi soal Pembangunan Rumah Ibadah yang Kerap Picu Konflik

Hafidz menilai, selama anggota FKUB tersebut independen dan berkomitmen terhadap kebangsaan, maka FKUB akan dapat efektif menjawab tantangan keragaman dan keagamaan yang selama ini ada.

"Namun bila tidak maka FKUB hanya akan menjadi wadah baru kelompok intoleran yang menghendaki kekisruhan politik keagamaan di Indonesia dan akibatnya adalah diskriminasi bagi kelompok minoritas agama atau keyakinan," tambah dia.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja 'One Man Show'

Wakil Ketua KPK Sebut Janji Firli ke Lukas Enembe Jadi Peringatan untuk Hindari Kerja "One Man Show"

Nasional
Ganjar dan Anies Diprediksi Melaju ke Putaran Kedua jika Pilpres Diikuti 3 Calon

Ganjar dan Anies Diprediksi Melaju ke Putaran Kedua jika Pilpres Diikuti 3 Calon

Nasional
PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya 'Diskon' Hukuman Jaksa Pinangki

Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya "Diskon" Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Nasional
Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasional
Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Nasional
Kantongi Alamat Baru, KPK Kembali Panggil Dito Mahendra

Kantongi Alamat Baru, KPK Kembali Panggil Dito Mahendra

Nasional
Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Nasional
Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Nasional
Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Nasional
Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Nasional
Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Nasional
Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.