Menurut Wapres, FKUB Tingkat Nasional Dibutuhkan untuk Perkuat Kerukunan

Kompas.com - 10/03/2020, 12:12 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat menerima Asosiasi FKUB di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat menerima Asosiasi FKUB di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/3/2020).

Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas Ikadi di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (9/3/2020).Dok. KIP/Setwapres Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka rakornas Ikadi di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (9/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, forum kerukunan umat beragama ( FKUB) tingkat nasional dibutuhkan untuk memperkuat kerukunan antar-kelompok beragama.

Ia menilai keberadaan lembaga itu penting untuk menangani persoalan kerukunan di tingkat nasional.

"Saya juga bisa mengerti bahwa FKUB ini memang adanya di provinsi dan kabupaten/kota sehingga ketika ada masalah di tingkat nasional, (FKUB) itu tidak ada," ujar Ma'ruf Amin saat bertemu dengan Asosiasi FKUB di Kantor Wapres, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: Mendagri Sebut Banyak Daerah Tak Punya FKUB karena Tak Dianggarkan di APBD

Terkait hal itu, Ma'ruf meminta asosiasi FKUB merekomendasikan konsep dan proses pembentukan organisasi.

"Saya melihat ada keinginan dengan adanya forum ini, maka ada keinginan (FKUB) sifatnya nasional. Ini yang mungkin kita pikirkan seperti apa prosesnya kalau memang dibutuhkan, nanti rekomendasinya dari forum, seperti apa rumusannya yang nasional," kata dia.

Menurut Ma'ruf, masalah kerukunan antarumat beragama tidak hanya terjadi di daerah tetapi juga bisa terjadi skala nasional.

Dengan demikian, FKUB tingkat nasional dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan masalah kerukunan yang mungkin terjadi secara nasional.

"Saya mendukung apa yang digagas untuk bercurah pendapat di forum komunikasi dan bertukar pengalaman pertemuan-pertemuan atau disebutnya konferensi nasional yang insya Allah saya bisa hadir di pertemuan itu karena masalah kerukunan memang harus kita kawal," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Wacanakan Bentuk FKUB Tingkat Nasional

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, pemerintah tengah mewacanakan pembentukan FKUB tingkat nasional.

Hal tersebut disampaikan Tito usai bertemu dengan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Pembentukan FKUB tersebut dalam rangka memperkuat instrumen FKUB yang sudah ada selama ini di daerah.

"Oleh karena itu, kami berusaha agar, bagaimana FKUB tingkat nasional (terbentuk), karena nasional tidak memiliki forum itu," ujar Tito.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Baleg Gelar RDPU RUU Pemilu, DKPP Diusulkan Kembali Jadi Lembaga Ad Hoc

Nasional
Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Ingin Hidupkan Pam Swakarsa

Nasional
Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Pemerintah Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Tunai Pekan Depan

Nasional
Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Ceritakan Perjalanan Karier, Jaksa Pinangki Mengaku Tak Pernah Duduki Jabatan Strategis

Nasional
Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Soal Banjir Kalsel, Moeldoko Klaim Pemerintah Tak Obral Izin Tambang dan Sawit

Nasional
Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Sambil Menangis, Jaksa Pinangki Mengaku Menyesal Terlibat Kasus Djoko Tjandra

Nasional
KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

KPK Terus Kembangkan Kasus Suap Juliari Batubara

Nasional
Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Tanggapi Moeldoko soal Menteri Positif Covid-19, Epidemiolog: Harus Diumumkan

Nasional
Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Menteri Tak Umumkan Terpapar Covid-19, Epidemiolog: Belum Terlambat Bilang Maaf

Nasional
Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Epidemiolog: Pengumuman Pejabat Publik yang Positif Covid-19 Bisa Perkuat Pesan Pencegahan

Nasional
Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Pemerintah Berencana Perpanjang PPKM, Moeldoko Singgung Kedisiplinan Masyarakat

Nasional
KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

KPK Bentuk Satgas Khusus Buru Buronan, Salah Satunya Harun Masiku

Nasional
Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Deputi Direktur hingga Pimpinan Perusahaan

Nasional
Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Apresiasi Komitmen Listyo, Komnas HAM Berharap Rekomendasi soal Penembakan FPI Segera Ditindaklanjuti

Nasional
Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Kemenkes Sebut Vaksinasi Mandiri Covid-19 Bisa Percepat Herd Immunity

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X