Kompas.com - 11/03/2020, 04:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) belum tentu menjawab persoalan pemilu dan sistem kepartaian yang berlaku saat ini.

Langkah tersebut memang dapat mengurangi jumlah partai politik di parlemen, tetapi, hal itu justru bisa membawa dampak buruk pada penyelenggaraan pemilu.

Pernyataan Titi ini merespons Partai Goliar dan Nasdem yang sepakat ambang batas parlemen naik menjadi 7 persen.

"Untuk menyederhanakan sistem kepartaian kita tidak hanya bisa dilakukan dengan menaikkan ambang batas," kata Titi saat dihubungi, Selasa (10/3/2020).

Baca juga: PAN Minta Kenaikan Ambang Batas Parlemen Dilakukan Secara Bertahap

Titi mengatakan, semakin tinggi ambang batas parlemen, pemilu menjadi kian tak proporsional.

Dengan sistem konversi suara yang diterapkan Indonesia saat ini, tingginya ambang batas parlemen akan mengakibatkan perolehan suara partai menjadi tidak seimbang dengan perolehan kursi di DPR.

Selain itu, ambang batas yang tinggi juga akan membuat makin banyaknya suara sah yang sudah diberikan pemilih saat mencoblos di TPS menjadi tidak bisa dihitung atau terbuang.

"Kalau makin besar angkanya dan makin banyak partai yang tidak bisa dikonversi suaranya menjadi kursi ini bisa berakibat pada ketidakpuasan politik, lalu membuat apatisme politik warga, atau bahkan bisa berdampak buruk mengakibatkan benturan dan konflik politik," ujar Titi.

Baca juga: Ambang Batas Parlemen Diusulkan 7 Persen, Gerindra Yakin Bisa Tembus

Selain itu, lanjut Titi, ambang batas parlemen yang tinggi juga dapat memicu pragmatisme politik.

Dikhawatirkan, hal ini akan semakin menyuburkan politik uang dan semakin menenggelamkan penguatan ideologi dan kelembagaan partai.

Titi mengatakan, jika usulan peningkatan ambang batas parlemen ini bertujuan untuk menyederhanakan partai politik, ada cara lain yang dapat ditempuh.

Baca juga: Partai Demokrat: Ambang Batas Parlemen Cukup 4 Persen

Misalnya dengan memperkecil besaran daerah pemilihan, atau melalui pemberlakuan ambang batas pembentukan fraksi di parlemen.

"Jadi tidak perlu dibatasi untuk masuk parlemen, namun untuk membuat konsentrasi di parlemen menjadi lebih sederhana, maka ada pemberlakuan ambang batas perolehan kursi yang mereka harus penuhi," kata Titi.

Sementara itu, jika tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas parlemen, maka hal itu bisa dimulai dengan komitmen dan konsistensi partai politik untuk merekrut kader-kader terbaik mereka untuk maju di pemilu.

"Serta memastikan mereka tidak mempraktikkan politik transaksional di pemilu maupun di parlemen," katanya lagi.

Baca juga: Nasdem-Golkar Sepakat Ambang Batas Parlemen Naik 7 Persen, PPP: Banyak Suara Rakyat Terbuang

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sepakat ambang batas parlemen atau parliamentary threshold naik menjadi 7 persen.

Menurut Airlangga, kenaikan ambang batas parlemen tersebut merupakan gagasan yang baik. Kesepakatan itu didiskusikan dalam pertemuan dengan Surya Paloh siang ini.

"Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya bahwa parliamentary threshold 7 persen. Partai Golkar juga melihat ini suatu yang bagus dan akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga saat konferensi pers di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Keributan di Magelang, Susi Pasang Status Sambil Menangis dan Tulis 'Cukup Tahu Saja'

Usai Keributan di Magelang, Susi Pasang Status Sambil Menangis dan Tulis "Cukup Tahu Saja"

Nasional
Hanya dalam 8 Hari, Penyaluran Bansos Kemensos Tembus di Atas 80 Persen

Hanya dalam 8 Hari, Penyaluran Bansos Kemensos Tembus di Atas 80 Persen

Nasional
ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri Tolong Cek Ada Persoalan Apa

ABPD di Bank Masih Rp 278 Triliun, Jokowi: Pak Mendagri Tolong Cek Ada Persoalan Apa

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Ada Perempuan Datang ke Rumah Ferdy Sambo di Bangka, Ketika Keluar Menangis

Richard Eliezer Ungkap Ada Perempuan Datang ke Rumah Ferdy Sambo di Bangka, Ketika Keluar Menangis

Nasional
Berikan Pelayanan Publik Profesional, Kemensos Diganjar 2 Penghargaan KORPRI Awards

Berikan Pelayanan Publik Profesional, Kemensos Diganjar 2 Penghargaan KORPRI Awards

Nasional
Ferdy Sambo 3 Kali Gelengkan Kepala saat CCTV Kasus Brigadir J Diputar

Ferdy Sambo 3 Kali Gelengkan Kepala saat CCTV Kasus Brigadir J Diputar

Nasional
KPK Dalami Soal Pertemuan Pengacara Lukas dengan Para Saksi

KPK Dalami Soal Pertemuan Pengacara Lukas dengan Para Saksi

Nasional
Kapolri Ungkap Kendala Pencarian Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung

Kapolri Ungkap Kendala Pencarian Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung

Nasional
Survei Charta Politika: Persaingan Kandidat Capres Mengerucut ke Dua Nama, Ganjar dan Anies

Survei Charta Politika: Persaingan Kandidat Capres Mengerucut ke Dua Nama, Ganjar dan Anies

Nasional
Richard Eliezer Ungkap Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Pisah Rumah, Hanya Bertemu Akhir Pekan

Richard Eliezer Ungkap Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Pisah Rumah, Hanya Bertemu Akhir Pekan

Nasional
Gerindra Tak Mau 'Ge-er' Jokowi Sebut Prabowo Termasuk 'Pemimpin Berambut Putih'

Gerindra Tak Mau "Ge-er" Jokowi Sebut Prabowo Termasuk "Pemimpin Berambut Putih"

Nasional
Kapolri: 3 Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Ditemukan, 1 Masih Dicari

Kapolri: 3 Kru Helikopter yang Jatuh di Bangka Belitung Ditemukan, 1 Masih Dicari

Nasional
Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Jokowi: Diperkirakan Awal 2023 Sudah Masuk Resesi Global

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Naik, Diprediksi karena Pengaruh Usung Anies Jadi Capres

Survei Charta Politika: Elektabilitas Nasdem Naik, Diprediksi karena Pengaruh Usung Anies Jadi Capres

Nasional
Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Polri: Jenazah Kru Helikpoter Jatuh di Bangka Belitung Aipda Joko M Ditemukan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.