Langkah Saudi Tangguhkan Umrah dan Upaya Nego Pemerintah RI

Kompas.com - 28/02/2020, 09:52 WIB
Calon jamaah umrah asal Metro Bandar Lampung meninggalkan bandara untuk kembali ke rumah masing-masing usai mengetahui adanya pembatalan penerbangan dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020). Ribuan calon jamaah umrah melalui bandara Soekarno Hatta gagal berangkat menuju Tanah Suci karena adanya penghentian sementara masuknya warga negara asing ke wilayah kerajaan Arab Saudi hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularaan virus corona. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww. ANTARA FOTO/MUHAMMAD IQBALCalon jamaah umrah asal Metro Bandar Lampung meninggalkan bandara untuk kembali ke rumah masing-masing usai mengetahui adanya pembatalan penerbangan dari Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2/2020). Ribuan calon jamaah umrah melalui bandara Soekarno Hatta gagal berangkat menuju Tanah Suci karena adanya penghentian sementara masuknya warga negara asing ke wilayah kerajaan Arab Saudi hingga batas waktu yang belum ditentukan untuk mencegah penularaan virus corona. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/aww.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

Retno mengaku sudah menyampaikan pertanyaan ini langsung kepada Duta Besar Arab Saudi di Indonesia pada siang tadi.

Tak hanya itu, Duta Besar Indonesia di Riyadh juga sudah mengirim surat untuk mempertanyakan langkah Arab Saudi.

"Jadi alasan bahwa mengenai Covid-19 sudah confirm dan sebagainya, sampai saat ini sebenarnya belum relevan diberkalukan untuk Indonesia," kata Retno.

Baca juga: Indonesia Bebas Corona, Menlu Pertanyakan Penangguhan Umrah

"Dubes Saudi akan sampaikan pertanyaan ini kepada capital-nya di Riyadh, dan dubes kita di Riyadh juga akan menghubungi otoritas di Saudi untuk menanyakan masalah tersebut," sambungnya.

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah RI akan berupaya melakukan negosiasi dengan Arab Saudi atas keputusan melarang sementara ibadah umroh untuk jemaah asal Indonesia.

Menurut Terawan, pemerintah RI akan meyakinkan Arab Saudi bahwa Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan bersih dari penyebaran virus corona COVID-19.

"Ya namanya juga berusaha demi untuk rakyat pasti kita melakukan upaya (lobi) seperti itu. Tapi caranya juga kan halus," kata Terawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Terawan mengatakan, pemerintah RI menghormati keputusan Arab Saudi yang menangguhkan sementara izin visa untuk tujuan umrah, termasuk bagi jemaah asal Indonesia. Sebab, itu adalah sepenuhnya kewenangan Arab Saudi untuk menjaga negaranya dari penyebaran virus Corona.

Namun, mantan Kepala RSPAD ini berharap Arab Saudi mau mengevaluasi lagi keputusannya tersebut.

"Kan ngomong-ngomong kan enak, ya toh, negosiasi dan sebagainya. Tapi kita enggak memaksakan diri karena itu keputusan, menghargai, supaya tak jadi preseden buruk untuk kemudian hari," ujar dia.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Nasional
Bareskrim Tangani 1.804 Kasus KDRT dan 2.834 Persetubuhan pada Januari-Juni

Bareskrim Tangani 1.804 Kasus KDRT dan 2.834 Persetubuhan pada Januari-Juni

Nasional
Mendagri: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tidak Tangani Covid-19

Mendagri: Jangan Pilih Kepala Daerah yang Tidak Tangani Covid-19

Nasional
Usung Keponakan Kalla di Pilkada Makassar, Demokat Klaim Punya Tradisi Menang

Usung Keponakan Kalla di Pilkada Makassar, Demokat Klaim Punya Tradisi Menang

Nasional
Kasus Nurhadi, KPK Panggil Tiga PNS Sebagai Saksi

Kasus Nurhadi, KPK Panggil Tiga PNS Sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X