Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/02/2020, 23:28 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara (Jubir) Mahkamah Agung (MA) Andi Samsan Nganro enggan menanggapi status Sekretaris MA periode 2011-2016 Nurhadi yang menjadi tersangka dan buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menegaskan MA tak lagi berhubungan dengan kasus yang menjerat Nurhadi.

"Itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan kami," ujar Andi di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Geledah Rumah Mertua Nurhadi, KPK Pulang dengan Tangan Kosong

Andi mengatakan, saat ini kasus yang menjerat Nurhadi sudah ditangani oleh lembaga penegak hukum.

Dengan demikian, pihaknya pun menyerahkan sepenuhnya soal mantan sekretaris MA itu kepada penegak hukum.

Berdasarkan pemberitaan Kompas.com pada 28 Juli 2016, Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi Abdurachman mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di MA dan pegawai negeri sipil.

Baca juga: KPK Geledah Apartemen yang Diduga Tempat Nurhadi Bersembunyi, tetapi Nihil

Surat pengunduran diri ditujukan ke Presiden Joko Widodo dan Badan Kepegawaian Negara.

Pengunduran diri Nurhadi dilakukan setelah namanya menjadi sorotan dalam sejumlah perkara hukum, khususnya oleh KPK.

"Itu sudah masuk di ranah hukum, kami serahkan kepada penegak hukum. Lembaga penegak hukum sudah menangani," kata dia.

Baca juga: Buru Nurhadi dkk, KPK Sambangi Rumah Mertua Nurhadi di Tulungagung

Diberitakan, KPK telah menetapkan Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono serta Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal, Hiendra Soenjoto dalam Daftar Pencarian Orang setelah tiga kali mangkir saat dipanggil sebagai tersangka.

Nurhadi, Rezky, dan Hiendra merupakan tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung.

Dalam kasus itu, Nurhadi melalui Rezky diduga telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp 46 miliar.

Baca juga: Menelusuri Keberadaan Buron KPK Nurhadi dan Harun Masiku

Menurut KPK, ada tiga perkara yang menjadi sumber suap dan gratifikasi yang diterima Nurhadi yakni perkara perdata PT MIT vs PT Kawasan Berikat Nusantara, sengketa saham di PT MIT, dan gratifikasi terkait dengan sejumlah perkara di pengadilan.

Dalam perkara PT MIT vs PT KBN, Rezky selaku menantu Nurhadi diduga menerima sembilan lembar cek atas nama PT MIT dari Direktur PT MIT Hiendra Soenjoto untuk mengurus perkara itu.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Anies Gelar Pertemuan dengan PKS, Nasdem, Demokrat di Lebak Bulus

Nasional
Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus 'Obstruction of Justice'

Agus Nurpatria Dituntut 3 Tahun Penjara di Kasus "Obstruction of Justice"

Nasional
Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Mahfud MD: Eliezer, Kamu Jantan, Saya Berdoa Divonis Ringan

Nasional
KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

KPK Undang Menag dan Kepala BPKH, Bahas Biaya Haji

Nasional
Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Tuntut Chuck Putranto 2 Tahun Penjara, Jaksa: Masih Muda Diharapkan Perbaiki Diri

Nasional
Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Jaksa Nilai Chuck Putranto Tahu Pengambilan DVR CCTV Berhubungan dengan Kematian Brigadir J

Nasional
KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

KPK Sebut Pemblokiran Rekening Penjual Burung di Pamekasan Kesalahan Bank

Nasional
Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Selain Pidana Badan, Chuck Putranto Juga Dituntut Denda Rp 10 Juta

Nasional
Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Elite Nasdem Sebut Pertemuan Surya Paloh dan Jokowi Berlangsung Sejam

Nasional
Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Saat Wapres Bagikan Tas Sekolah ke Murid SD di Banjarbaru

Nasional
Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Surya Paloh Bertemu Jokowi di Istana Kemarin, Elite Nasdem ke Sekber Gerindra-PKB

Nasional
Intens Jalin Komunikasi, AHY Dinilai Ingin Dipertimbangkan Jadi Cawapres Anies

Intens Jalin Komunikasi, AHY Dinilai Ingin Dipertimbangkan Jadi Cawapres Anies

Nasional
Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Jaksa Minta Hakim Abaikan Pembelaan Ricky Rizal dalam Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Jaksa Nilai Kuat Ma'ruf Cuma Curhat dalam Pembelaannya

Nasional
Jalan Terjal Anies Jadi Capres Usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Jalan Terjal Anies Jadi Capres Usai Nasdem Manuver Kunjungi Gerindra-PKB...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.