Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres soal Penanganan Keamanan Laut

Kompas.com - 26/02/2020, 21:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal keamanan di laut.

Rencana adanya Inpres ini dibahas dalam pertemuan antara Mahfud dengan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (26/2/2020).

"Kami tadi membahas Instruksi Presiden untuk menyatukan komando dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla," ujar Mahfud.

Baca juga: Kepala Bakamla Pastikan RUU Omnibus Law Keamanan Laut Akan Rampung Tahun Ini

Menurut dia, Presiden sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pengamanan di luat berada di bawah satu komando saja.

Dalam pertemuan dengan Bakamla, lanjut Mahfud, sudah dipersiapkan sejumlah kesepakatan dan langkah teknis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden.

"Intinya nanti Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut. Kalau sekarang kan ada 7 stakeholder situ (penanganan keamanan laut)," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Nantinya Hanya Bakamla yang Berwenang Jaga Laut Indonesia

Ketujuh instansi yang dimaksud yakni Bakamla, TNI AL, Korps Kepolisian Perairan (Polair), Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

"(Mereka) punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses penanganan masalah di laut itu diselesaikan bisa dengan praktis tanpa melanggar hukum," tegas Mahfud.

Baca juga: Alasan Pemerintah Siapkan Omnibus Law tentang Keamanan Laut

 

Dia menambahkan, Bakamla nantinya juga akan mengoordinasikan pengendalian manajemen pengamananan kelautan.

Hal ini berlaku untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan SDM yang ada.

"Pengendaliannya manajemennya disatukan kepada satu tangan. Alutsistanya dan orang-orangnya nanti akan dikoordinasikan melalui Bakamla sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh presiden," tambah Mahfud. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Glenn Fredly dan Keberpihakannya pada Keluarga Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Kamis Malam Ini, PBNU Gelar Doa Bersama dan Pertobatan Global secara Online

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Komnas HAM Minta Pemerintah Lebih Gencar Sosialisasi Pemakaman Jenazah Covid-19

Nasional
Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Kebutuhan Sangat Tinggi, Kemenkes Berharap Ketersediaan APD Tetap Terjaga Selama Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

UPDATE 9 April: Bertambah 16, RSD Wisma Atlet Rawat 334 Pasien Covid-19

Nasional
Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Polri Imbau Pelaku Usaha APD Patuhi Undang-undang atau Terancam Pidana

Nasional
Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Glenn Fredly dan Jejak Langkahnya Perjuangkan Hak Asasi Manusia...

Nasional
Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Fokus TNI AU hingga 2024, Melengkapi Alutsista dan Pengembangan Organisasi

Nasional
Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Rayakan HUT TNI AU Terakhir sebagai Prajurit Aktif, Ini Pesan KSAU untuk Generasi Penerus

Nasional
KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

KSAU Sebut Perayaan HUT ke-74 TNI AU Digelar Sederhana

Nasional
Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Menag: Jemaah Harus Lunasi Dana Haji 2020, Bisa Diambil jika Tak Jadi

Nasional
Mendagri Bentuk Gugus Tugas untuk Cegah Penularan Covid-19 di Perbatasan

Mendagri Bentuk Gugus Tugas untuk Cegah Penularan Covid-19 di Perbatasan

Nasional
Dalam Dua Pekan Terakhir, Polri Sebut Kejahatan Turun 11,03 Persen

Dalam Dua Pekan Terakhir, Polri Sebut Kejahatan Turun 11,03 Persen

Nasional
MUI Usul Istigasah dan Dzikir Nasional Tangkal Corona secara Online

MUI Usul Istigasah dan Dzikir Nasional Tangkal Corona secara Online

Nasional
Kemenkes: RS Perlu Patuhi 4 Pedoman Pemilihan APD untuk Tenaga Kesehatan

Kemenkes: RS Perlu Patuhi 4 Pedoman Pemilihan APD untuk Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X