Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres soal Penanganan Keamanan Laut

Kompas.com - 26/02/2020, 21:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal keamanan di laut.

Rencana adanya Inpres ini dibahas dalam pertemuan antara Mahfud dengan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (26/2/2020).

"Kami tadi membahas Instruksi Presiden untuk menyatukan komando dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla," ujar Mahfud.

Baca juga: Kepala Bakamla Pastikan RUU Omnibus Law Keamanan Laut Akan Rampung Tahun Ini

Menurut dia, Presiden sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pengamanan di luat berada di bawah satu komando saja.

Dalam pertemuan dengan Bakamla, lanjut Mahfud, sudah dipersiapkan sejumlah kesepakatan dan langkah teknis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden.

"Intinya nanti Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut. Kalau sekarang kan ada 7 stakeholder situ (penanganan keamanan laut)," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Nantinya Hanya Bakamla yang Berwenang Jaga Laut Indonesia

Ketujuh instansi yang dimaksud yakni Bakamla, TNI AL, Korps Kepolisian Perairan (Polair), Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

"(Mereka) punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses penanganan masalah di laut itu diselesaikan bisa dengan praktis tanpa melanggar hukum," tegas Mahfud.

Baca juga: Alasan Pemerintah Siapkan Omnibus Law tentang Keamanan Laut

 

Dia menambahkan, Bakamla nantinya juga akan mengoordinasikan pengendalian manajemen pengamananan kelautan.

Hal ini berlaku untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan SDM yang ada.

"Pengendaliannya manajemennya disatukan kepada satu tangan. Alutsistanya dan orang-orangnya nanti akan dikoordinasikan melalui Bakamla sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh presiden," tambah Mahfud. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

Mewujudkan Akses Internet Optimal Secara Menyeluruh di Tengah Pandemi

BrandzView
Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Satgas Covid-19 Sebut Pemakaian Strap Masker Bisa Jadi Sumber Infeksi

Nasional
DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

DPR Minta Polisi Virtual Perhatikan Hak Masyarakat untuk Berpendapat

Nasional
10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

10 Kota dengan Skor Toleransi Tertinggi Menurut Setara Institute

Nasional
Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Djoko Tjandra Mengaku Sempat Diajak Bertemu Ma'ruf Amin di KL, tetapi Batal

Nasional
Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Nasional
Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Moeldoko: Persoalan di Partai Demokrat Belum Selesai?

Nasional
Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Kapolri Instruksikan Proses Pinjam Pakai Senpi Polisi Diperketat

Nasional
Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Kader Muda Demokrat Dukung Moeldoko dan Ibas Jadi Pimpinan Partai

Nasional
Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Kapolri Berikan 5 Instruksi Terkait Penyalahgunaan Senjata Api oleh Polisi

Nasional
Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Hari Kelima TNI AU-BPPT Modifikasi Cuaca Jabodetabek, Berpusat di Lampung hingga Banten

Nasional
Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Tanggapi SBY, Moeldoko: Saya Diam, Jangan Menekan-nekan

Nasional
Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Satgas: Keluarga Berperan Penting Jaga Kesehatan Jiwa selama Pandemi

Nasional
Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Tim Kajian Akan Minta Masukan Berbagai Elemen Masyarakat untuk UU ITE

Nasional
Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Satgas Ungkap 10 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tertinggi, Solo Pertama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X