Pemerintah Bakal Terbitkan Inpres soal Penanganan Keamanan Laut

Kompas.com - 26/02/2020, 21:10 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYAMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) soal keamanan di laut.

Rencana adanya Inpres ini dibahas dalam pertemuan antara Mahfud dengan Badan Keamanan Laut ( Bakamla) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (26/2/2020).

"Kami tadi membahas Instruksi Presiden untuk menyatukan komando dalam penanganan keamanan laut di bawah Bakamla," ujar Mahfud.

Baca juga: Kepala Bakamla Pastikan RUU Omnibus Law Keamanan Laut Akan Rampung Tahun Ini

Menurut dia, Presiden sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pengamanan di luat berada di bawah satu komando saja.

Dalam pertemuan dengan Bakamla, lanjut Mahfud, sudah dipersiapkan sejumlah kesepakatan dan langkah teknis yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden.

"Intinya nanti Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut. Kalau sekarang kan ada 7 stakeholder situ (penanganan keamanan laut)," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Nantinya Hanya Bakamla yang Berwenang Jaga Laut Indonesia

Ketujuh instansi yang dimaksud yakni Bakamla, TNI AL, Korps Kepolisian Perairan (Polair), Bea Cukai, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan.

"(Mereka) punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses penanganan masalah di laut itu diselesaikan bisa dengan praktis tanpa melanggar hukum," tegas Mahfud.

Baca juga: Alasan Pemerintah Siapkan Omnibus Law tentang Keamanan Laut

 

Dia menambahkan, Bakamla nantinya juga akan mengoordinasikan pengendalian manajemen pengamananan kelautan.

Hal ini berlaku untuk alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan SDM yang ada.

"Pengendaliannya manajemennya disatukan kepada satu tangan. Alutsistanya dan orang-orangnya nanti akan dikoordinasikan melalui Bakamla sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh presiden," tambah Mahfud. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

UPDATE 5 Juli: Tambah 16, RSD Wisma Atlet Tangani 648 Pasien Covid-19

Nasional
RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X