Kompas.com - 12/02/2020, 20:31 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia seusai dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Laksamana Madya TNI Aan Kurnia resmi dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiq R yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANPresiden Joko Widodo (kanan) memberikan ucapan selamat kepada Laksamana Madya TNI Aan Kurnia seusai dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020). Laksamana Madya TNI Aan Kurnia resmi dilantik sebagai Kepala Badan Keamanan Laut menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiq R yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/ama.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan nantinya hanya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang diberikan kewenangan menjaga laut Indonesia.

Jokowi menilai hal itu merupakan perwujudan dari eksistensi Bakamla sebagai penjaga perairan Indonesia (Indonesian Coast Guard).

"Ya memang kita harapkan ke depan Bakamla menjadi embrio coast guard-nya Indonesia sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Jadi Bakamla kayak Indonesian Coast Guard," ujar Jokowi usai melantik Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla

Meski demikian Jokowi menyadari untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah masih harus mengharmonisasikan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Sebab saat ini masih banyak institusi yang memiliki kewenangan menjaga laut Indonesia. Mereka di antaranya ialah Polri, TNI, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jokowi berharap, Aan sebagai Kepala Bakamla yang baru bisa mengawal proses harmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saya berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia ke depan yang kita inginkan tadi bisa dikawal dan dipercepat. Sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, yang diberi kewenangan di perairan kita," lanjut Presiden.

Sebelumnya Jokowi melantik Kepala Bakamla baru yakni Laksamana Madya Aan Kurnia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020), tepatnya pukul 14.30 WIB.

Aan dilantik sebagai Kepala Bakamla menggantikan Laksamana Madya A. Taufiqoerrochman. Aan resmi menjabat sebagai Kepala Bakamla berdasarkan Keppres No 17/TPA/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Bakamla.

Pelantikan Aan ditandai dengan pembacaan sumpah jabatan yang dipandu langsung oleh Kepala Negara. Aan pun mengikuti pembacaan sumpah yang dipandu Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada UUD negara RI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," ujar Aan mengikuti pembacaan sumpah yang dipandu Presiden.

Baca juga: Kepala Bakamla Baru Aan Kurnia Akui Alutsista Kurang Memadai

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahkan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela," lanjut dia.

Aan merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1987. Ia sebelumnya merupakan perwira tinggi TNI AL yang menjabat Komandan Jenderal Akademi TNI.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

RANHAM 2021-2025 Atur Penghapusan Kekerasan dan Eksploitasi Anak di Ranah Siber

Nasional
Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Kemendagri Ingatkan Pemprov DKI Terus Monitor Perkembangan Covid-19

Nasional
Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Panglima TNI Sidak ke Rusun Nagrak, 5 Lantai Bisa Digunakan Pasien Covid-19

Nasional
Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Kritik Erick Thohir Soal Ivermectin, Anggota DPR: Seperti Jualan Obat

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Lonjakan Kasus Covid-19 di Sejumlah Daerah, Pemerintah Diminta Tunda PTM Terbatas

Nasional
Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Jadwal Seleksi Guru PPPK Terbaru 2021, Pendaftaran Mulai Juni

Nasional
Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Kemenkes Jelaskan Cara Ikuti Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum yang Dimulai Juli 2021

Nasional
Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Varian Delta Disebut Bisa Menular Saat Berpapasan, Ini Kata Kemenkes

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X