Soal Hibah Drone, Moeldoko Sebut Tak Ada Imbal Balik Khusus ke Amerika

Kompas.com - 26/02/2020, 19:52 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANKepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan konferensi pers dampak penyebaran COVID-19 terhadap ekonomi Indonesia di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (13/2/2020). ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, tak ada imbal balik khusus yang diberikan Indonesia ke Amerika Serikat atas hibah 14 unit drone Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412.

Ia mengatakan, hibah merupakan suatu hal yang biasa dan mekanismenya dilakukan secara resmi sehingga Indonesia tak perlu ada imbal balik khusus.

"Hibah itu kan kita punya skema kerja sama. Hibah itu yo biasalah. Bukan hal baru, bukan hal yang interest-nya enggak ada, enggak ada kepentingan tertentu. Itu bagian dari kerja sama. Jadi bukan sesuatu yang diharamkan, bukan 'Jangan-jangan ada ini'. Karena ini hubungan baik saja," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Kalau ada permintaan kita enggak mau, ngapain," ucap dia.

Baca juga: Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit Drone Scan Eagle dari Amerika Serikat

Ia memastikan, hibah dari Amerika ini tak mengganggu proses pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia.

"Enggaklah. Karena kita dapat F-16 kemarin hibah kan, enggak ada kepentingan yang lain. Hal biasa itu dalam hubungan baik 2 negara," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Komisi I menyetujui Kementerian Pertahanan untuk menerima 14 drone Scan Eagle UAV dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Jadi hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit, kemudian 412 helikopter equipment ada 3 unit," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Kendati demikian, Meutya memberikan catatan kepada pemerintah atas penerimaan hibah tersebut.

Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Bantuan Pemerintah lewat BPJS Ketenagakerjaan, dari Subsidi hingga Relaksasi Iuran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

[POPULER NASIONAL] Jumlah Kasus Positif Covid-19 130.718 Orang | CPNS Dibuka Terbatas Tahun Depan

Nasional
Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X