Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Hibah Drone, Moeldoko Sebut Tak Ada Imbal Balik Khusus ke Amerika

Kompas.com - 26/02/2020, 19:52 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyatakan, tak ada imbal balik khusus yang diberikan Indonesia ke Amerika Serikat atas hibah 14 unit drone Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412.

Ia mengatakan, hibah merupakan suatu hal yang biasa dan mekanismenya dilakukan secara resmi sehingga Indonesia tak perlu ada imbal balik khusus.

"Hibah itu kan kita punya skema kerja sama. Hibah itu yo biasalah. Bukan hal baru, bukan hal yang interest-nya enggak ada, enggak ada kepentingan tertentu. Itu bagian dari kerja sama. Jadi bukan sesuatu yang diharamkan, bukan 'Jangan-jangan ada ini'. Karena ini hubungan baik saja," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

"Kalau ada permintaan kita enggak mau, ngapain," ucap dia.

Baca juga: Komisi I Setuju Pemerintah Terima Hibah 14 Unit Drone Scan Eagle dari Amerika Serikat

Ia memastikan, hibah dari Amerika ini tak mengganggu proses pembelian pesawat Sukhoi dari Rusia.

"Enggaklah. Karena kita dapat F-16 kemarin hibah kan, enggak ada kepentingan yang lain. Hal biasa itu dalam hubungan baik 2 negara," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, Komisi I menyetujui Kementerian Pertahanan untuk menerima 14 drone Scan Eagle UAV dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat.

"Jadi hari ini kita memberikan persetujuan kepada pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan, dalam pemberian hibah dari Amerika Serikat, dalam bentuk Scan Eagle UAV 14 unit, kemudian 412 helikopter equipment ada 3 unit," kata Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Kendati demikian, Meutya memberikan catatan kepada pemerintah atas penerimaan hibah tersebut.

Ia meminta pemerintah melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista).

"Tentu barangnya diperiksa dulu, kelayakannya diperiksa dulu, kemudian juga misalnya alat deteksi dan lain-lain harus dibersihkan terlebih dahulu dari hibah tersebut," ujar dia. 

Baca juga: Prabowo Mau ke UEA, Luhut: Ada Rencana Kerja Sama Pembuatan Drone

Lebih lanjut, Meutya mengatakan, pemberian hibah dari Amerika Serikat kepada Pemerintah Indonesia adalah hal yang wajar.

Sebab, kedua negara menjalin kerja sama dalam bidang pertahanan. Oleh karenanya, ia meminta publik tidak mencurigai pemberian hibah tersebut.

"Jadi tidak ada perlu kecurigaan yang berlebihan juga, tetapi kehati-hatian perlu. Jadi kita enggak usah berpikir dari sekarang, 'Aduh nanti kalau barangnya bagaimana?' Saya rasa itu tidak strategis, saya rasa kita ambil positifnya dengan prinsip kehati-hatian," ucap dia. 

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, 14 unit drone Scan Eagle dan 3 unit helikopter Bell 412 dari Pemerintah Amerika Serikat guna memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Baca juga: TNI AU Antisipasi Serangan Teknologi, Termasuk yang Gunakan Drone

Trenggono mengatakan, Kementerian Pertahanan sudah membentuk tim pengkaji untuk melakukan penilaian, apakah hibah alutsista yang diberikan Amerika Serikat layak diterima atau tidak.

"Dari kajian tersebut, Kemhan memutuskan untuk menerima program hibah dimaksud," kata Trenggono dalam keterangan tertulis, Rabu (26/2/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com