Alasan Pemerintah Siapkan Omnibus Law tentang Keamanan Laut

Kompas.com - 23/12/2019, 22:44 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATMenko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12/2019). Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan rancangan Omnibus Law tentang keamanan laut.

Hal tersebut disampaikan Mahfud usai melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah menteri di Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/12/2019).

"Kami akan menyiapkan rancangan Omnibus keamanan laut, omnibus kamla. Karena sekarang ini ada 17 UU yang mengatur secara berbeda, yang memberi kewenangan-kewenangan berbeda sehingga penanganan di laut itu proses-proses investasi, perdagangan, bongkar muat lama sekali, karena ada minimal 7 (yang berwenang) yang memeriksa," kata Mahfud.

Baca juga: Mahfud MD Targetkan Omnibus Law Keamanan Laut Rampung 2020

Dari ke-17 UU tersebut, kata dia, pemerintah ingin menyatukan bagian-bagian yang serupa agar menjadi satu pintu saja.

Dalam proses penyatuannya, kata dia, harus melibatkan banyak institusi. Mulai dari Kementerian Dalam Negeri, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, dan Kementerian/Lembaga terkait.

"Yang punya kewenangan-kewenangan di laut itu seperti polisi air, angkatan laut, Kementerian Perhubungan, Kelautan, Imigrasi punya aturan sendiri," kata dia.

"Di laut sebegitu banyak aturan, padahal kita ingin menyederhanakan proses perizinan masuk, proses investasi, lalu lintas orang dan barang ingin dipermudah," kata dia.

Nantinya pada tahap awal, kata dia, pihaknya akan mengumpulkan stakeholder terkait untuk membicarakan detail terkait hal tersebut.

Hasilnya ke depan, kata dia, maka hanya akan ada satu pintu terkait dengan kewenangan keamanan laut.

Baca juga: Pembahasan Omnibus Law Ketenagakerjaan Alot

Presiden Joko Widodo, kata Mahfud, akan menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam penanganan yang diatur dalam Omnibus Law itu.

"Ide di UU yang ada dan pesan Pak Jokowi cenderung nanti ditangani Bakamla, tetapi tanpa menarik aset dan kewenangan non perizinan dan pemeriksaan kecuali terkait dengan bidangnya," kata dia.

Dengan demikian, maka kewenangan-kewenangan dari Kementerian atau Lembaga terkait masih tetap diakui.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Puluhan Daerah Belum Tuntas Salurkan Dana Pilkada, Kemendagri Berikan Batas hingga September

Nasional
Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Prihatin terhadap Kesulitan Siswa Belajar Jarak Jauh, Muhaimin Bikin Posko Bantuan

Nasional
Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Menteri PPPA: Potensi dan Peran Perempuan dalam Sektor Ekonomi Sangat Besar

Nasional
Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Jaksa Pinangki Diduga Berperan Muluskan Pengajuan PK Djoko Tjandra

Nasional
YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

YLBHI Sebut Penelusuran Penyebar Dokumen Pedoman Kejagung Aneh

Nasional
Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Pelarian Djoko Tjandra Seperti Puzzle, Kejagung Didesak Kembangkan Kasus Jaksa Pinangki

Nasional
Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Pekerja Swasta Bakal Dapat BLT, Aspek Minta Tenaga Alih Daya dan Magang Diperhatikan

Nasional
Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Menteri PPPA: Perempuan Melek Digital adalah Sebuah Keharusan

Nasional
Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Pihak Keluarga Kaget, Hendri Alfred Bakari Ditangkap Polisi dengan Alasan Narkoba

Nasional
Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Evaluasi Realisasi APBD, Mendagri: Daerah yang Melanggar Penggunaan Anggaran Akan Disanksi

Nasional
UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

UPDATE 12 Agustus: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bekasi Capai 540 Orang

Nasional
Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Periksa Dirut PT PAL dalam Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang

Nasional
Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Menteri PPPA: 50 Persen Pengusaha UMKM adalah Perempuan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X