Bappenas Targetkan "Soft Groundbreaking" Ibu Kota Baru pada Juli 2020

Kompas.com - 26/02/2020, 11:00 WIB
Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinDialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Ibu Kota Negara Bappenas Hayu Prasasti menargetkan soft groundbreaking pembangunan ibu kota baru RI akan dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun 2020 ini.

"Juli bisa dimulai soft groundbreaking dan pembangunan fisiknya," kata Hayu saat membuka Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Hayu mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengebut penyusunan regulasi dan master plan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Setelah seluruh regulasi dan master plan selesai pada Juni, baru lah proses soft groundbreaking bisa dimulai.

Baca juga: Menhub: Ibu Kota Baru Bakal Jadi Gerbang Indonesia

"Soft groundbreaking artinya sudah mulai membangun akses jalan di ibu kota baru," ujarnya.

Menurut Hayu, target soft groundbreaking ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan ibu kota baru segera dimulai tahun ini.

Ia menyebut, dari 256.000 hektar, hanya 56.000 hektar lahan yang akan dibangun sebagai pusat inti ibu kota.

Sisanya akan dibiarkan tetap hijau sehingga pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan.

"Justru konsep forest city, open space, jadi bagian yang tak terpisahkan," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X