Bappenas Targetkan "Soft Groundbreaking" Ibu Kota Baru pada Juli 2020

Kompas.com - 26/02/2020, 11:00 WIB
Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinDialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Ibu Kota Negara Bappenas Hayu Prasasti menargetkan soft groundbreaking pembangunan ibu kota baru RI akan dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun 2020 ini.

"Juli bisa dimulai soft groundbreaking dan pembangunan fisiknya," kata Hayu saat membuka Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Hayu mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengebut penyusunan regulasi dan master plan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Setelah seluruh regulasi dan master plan selesai pada Juni, baru lah proses soft groundbreaking bisa dimulai.

Baca juga: Menhub: Ibu Kota Baru Bakal Jadi Gerbang Indonesia

"Soft groundbreaking artinya sudah mulai membangun akses jalan di ibu kota baru," ujarnya.

Menurut Hayu, target soft groundbreaking ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan ibu kota baru segera dimulai tahun ini.

Ia menyebut, dari 256.000 hektar, hanya 56.000 hektar lahan yang akan dibangun sebagai pusat inti ibu kota.

Sisanya akan dibiarkan tetap hijau sehingga pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan.

"Justru konsep forest city, open space, jadi bagian yang tak terpisahkan," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Bertemu Pekerja Seni, Jokowi Minta Bantuan Sosialisasi Protokol Kesehatan

Nasional
UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

UPDATE 15 Juli: Pasien Positif Klaster Secapa AD Berkurang 116 Orang

Nasional
Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Kesederhanaan Jenderal Hoegeng: Jadi Pelayanan Resto hingga Tinggal di Rumah Sempit

Nasional
Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Daftar Lembaga yang Dibubarkan dan Didirikan Jokowi Selama Menjabat

Nasional
Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Saat Swiss Tak Lagi Aman Bagi Koruptor Indonesia untuk Menyimpan Duit

Nasional
Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Menag: Semua Orang Menginginkan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nasional
Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Kronologi Tenggelamnya KRI Teluk Jakarta 541 di Dekat Pulau Kangean

Nasional
KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

KRI Teluk Jakarta 541 Tenggelam di Dekat Pulau Kangean

Nasional
Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Pemerintah Sebut Naik Turunkan Masker ke Dagu Berisiko Besar Tularkan Virus

Nasional
Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Polisi Periksa Saksi Ahli terkait Laporan BPK terhadap Benny Tjokro

Nasional
Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Pemerintah: Upayakan Tidak Bicara, Makan, dan Minum di Kendaraan Umum

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Bareskrim Polri Tangkap Penyeleweng Ekspor Lobster, 73.200 Ekor Benih Disita

Nasional
Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Perubahan Istilah OTG, ODP, PDP, dan Penjelasan Pemerintah

Nasional
Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Mau Efisiensi, Berapa Gaji Anggota BSANK yang Akan Dibubarkan Jokowi?

Nasional
Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Mengenal BSANK, Lembaga yang Disebut Hendak Dibubarkan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X