Bappenas Targetkan "Soft Groundbreaking" Ibu Kota Baru pada Juli 2020

Kompas.com - 26/02/2020, 11:00 WIB
Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinDialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Sekretariat Ibu Kota Negara Bappenas Hayu Prasasti menargetkan soft groundbreaking pembangunan ibu kota baru RI akan dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun 2020 ini.

"Juli bisa dimulai soft groundbreaking dan pembangunan fisiknya," kata Hayu saat membuka Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara, yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Hayu mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengebut penyusunan regulasi dan master plan ibu kota baru di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Setelah seluruh regulasi dan master plan selesai pada Juni, baru lah proses soft groundbreaking bisa dimulai.

Baca juga: Menhub: Ibu Kota Baru Bakal Jadi Gerbang Indonesia

"Soft groundbreaking artinya sudah mulai membangun akses jalan di ibu kota baru," ujarnya.

Menurut Hayu, target soft groundbreaking ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo yang meminta pembangunan ibu kota baru segera dimulai tahun ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia menyebut, dari 256.000 hektar, hanya 56.000 hektar lahan yang akan dibangun sebagai pusat inti ibu kota.

Sisanya akan dibiarkan tetap hijau sehingga pembangunan ibu kota baru tidak merusak lingkungan.

"Justru konsep forest city, open space, jadi bagian yang tak terpisahkan," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
Kemenpan RB Soroti Ada ASN yang Memilih Profesinya Karena Alasan Aman dan PHK Kecil

Kemenpan RB Soroti Ada ASN yang Memilih Profesinya Karena Alasan Aman dan PHK Kecil

Nasional
UPDATE 16 September: Spesimen Covid-19 yang Diperiksa dalam Sehari di Bawah 100.000

UPDATE 16 September: Spesimen Covid-19 yang Diperiksa dalam Sehari di Bawah 100.000

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.