Menhub: Ibu Kota Baru Bakal Jadi Gerbang Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakini, pemindahan ibu kota akan menjadi gerbang Indonesia di masa depan.

Tidak hanya dalam hal pengembangan sistem transportasi yang lebih modern, tetapi juga pengembangan perkotaan yang lebih baik di kemudian hari.

"Berkali-kali Presiden menyampaikan kita harus sampaikan contoh kota masa depan Indonesia. Bagaimana transportasi dibuat suatu contoh," kata Budi saat membuka Dialog Indonesia bertema Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara yang diselenggarakan Kompas di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Baca juga: Bappenas: Potensi Banjir di Ibu Kota Baru Ada, Tapi Beda Lokasi

Ia mengatakan, ibu kota baru akan dirancang secara modern, dimana nantinya ada rumah sakit hingga universitas internasional, yang menggabungkan sistem pendidikan Indonesia dan luar negeri.

"Sehingga anak-anak kita tidak perlu belajar di luar negeri," kata dia.

Budi menambahkan, dalam merancang pengembangan sistem konektivitas pintar terintegrasi yang berkelanjutan diperlukan pemikiran yang out of the box.

Oleh sebab itu, diperlukan banyak gagasan dari berbagai pihak agar pengembangannya sesuai dengan harapan.

"Kita harus berpikir bahwa kolaborasi pentahelix dengan melibatkan semua kalangan diperlukan. Mulai dari akademisi, dunia industri, komunitas masyarakat, pemerintah, termasuk media. Sehingga diharapkan kota ini bisa menjadi kota percontohan dan bisa kita banggakan," ujarnya.

Baca juga: Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.