Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala Bappenas: Korsel Tertarik Investasi di Ibu Kota Baru

Kompas.com - 25/02/2020, 12:09 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-Rae di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020) pagi.

Dalam pertemuan itu, Cho menyatakan ketertarikan Korea Selatan untuk turut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Disampaikan Korea Selatan juga berminat di Ibu Kota baru dan Bapak Presiden menyambut positif karena itu artinya ada peluang untuk bisa kerja sama," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kendati demikian, menurut Suharso, belum ada pembahasan lebih jauh terkait bidang apa yang diminati oleh Korsel.

Cho dalam pertemuan itu hanya mengungkapkan bahwa Korea Selatan sudah memiliki pengalaman dalam membangun kota hijau dan ramah lingkungan.

"Belum menyampaikan itu (bidangnya). Mereka mengatakan punya pengalaman di green city, pengalaman di sustainable city. Pak menteri sendiri itu juga punya pengalaman, latar belakang di bidang urban development," ucap Suharso.

Baca juga: Bos Softbank dan Tony Blair Akan Bertemu Jokowi Bahas Ibu Kota Baru

Suharso menambahkan, kedatangan Cho ke Indonesia adalah untuk menghadiri Peluncuran Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) di Kantor Bappenas, Senin kemarin.

"P4G itu diinisiasi dua negara, Denmark dan Belanda dalam rangka mempercepat pencapaian SDG's, khususnya di bidang food dan agriculture, air, kemudian energi, kota yang berkelanjutan, dan terakhir circular economy," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Bappenas: Potensi Banjir di Ibu Kota Baru Ada, Tapi Beda Lokasi

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com