Kompas.com - 25/02/2020, 12:09 WIB
Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Bappenas Suharso Monoarfa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menerima Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-Rae di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020) pagi.

Dalam pertemuan itu, Cho menyatakan ketertarikan Korea Selatan untuk turut terlibat dalam pembangunan ibu kota baru RI di Penajam Passer Utara-Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

"Disampaikan Korea Selatan juga berminat di Ibu Kota baru dan Bapak Presiden menyambut positif karena itu artinya ada peluang untuk bisa kerja sama," kata Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Baru Dimulai Semester II Tahun Ini

Kendati demikian, menurut Suharso, belum ada pembahasan lebih jauh terkait bidang apa yang diminati oleh Korsel.

Cho dalam pertemuan itu hanya mengungkapkan bahwa Korea Selatan sudah memiliki pengalaman dalam membangun kota hijau dan ramah lingkungan.

"Belum menyampaikan itu (bidangnya). Mereka mengatakan punya pengalaman di green city, pengalaman di sustainable city. Pak menteri sendiri itu juga punya pengalaman, latar belakang di bidang urban development," ucap Suharso.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Bos Softbank dan Tony Blair Akan Bertemu Jokowi Bahas Ibu Kota Baru

Suharso menambahkan, kedatangan Cho ke Indonesia adalah untuk menghadiri Peluncuran Partnering for Green Growth and Global Goals (P4G) di Kantor Bappenas, Senin kemarin.

"P4G itu diinisiasi dua negara, Denmark dan Belanda dalam rangka mempercepat pencapaian SDG's, khususnya di bidang food dan agriculture, air, kemudian energi, kota yang berkelanjutan, dan terakhir circular economy," kata dia.

Seperti diketahui, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara ditetapkan sebagai lokasi Ibu Kota Negara baru.

Baca juga: Bappenas: Potensi Banjir di Ibu Kota Baru Ada, Tapi Beda Lokasi

Pembangunan IKN diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp 466 triliun dan menggunakan dua skema pembiayaannya, yaitu APBN dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kajian Bappenas mengenai pemindahan ibu kota pemerintahan, pembiayaan pembangunan ibu kota baru memiliki porsi sekitar Rp 250 triliun dari pemerintah, dan sisanya oleh pihak swasta.

 



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.