Wapres Soroti Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Didominasi Negara

Kompas.com - 24/02/2020, 13:40 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sumber pembiayaan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, negara masih menjadi sumber terbesar pembiayaan penelitian dan pengembangan.

"Di Indonesia, alokasi terbesar (penelitian dan pengembangan) didominasi pembiayaannya oleh pemerintah. Sedangkan di negara ASEAN, didominasi oleh industri," ujar Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja BPPT di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Singapura Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian

Wapres Ma'ruf Amin mengutip penelitian dari Global lnnovation Index (GII).

GII menunjukkan, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27 triliun untuk penelitian dan pengembangan.

Jumlah itu lebih besar dibanding Filipina yang hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 triliun dan Vietnam yang hanya Rp 24 triliun.

Selain itu, jumlah peneliti di Indonesia juga hanya 89 orang per satu juta penduduk.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Vietnam yang jumlah penelitinya 673 per satu juta penduduk.

"Laporan GII tahun 2019 ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara di dunia dan peringkat kedua terendah di di ASEAN (dalam hal riset dan inovasi)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat berat karena Global Competitiveness Index menurun dari peringkat 45 ke 50.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X