Wapres Soroti Pembiayaan Penelitian dan Pengembangan Didominasi Negara

Kompas.com - 24/02/2020, 13:40 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariWakil Presiden Maruf Amin saat membuka Rakernas BPPT di Kantor BPPT, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti sumber pembiayaan penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Menurut Wapres Ma'ruf Amin, negara masih menjadi sumber terbesar pembiayaan penelitian dan pengembangan.

"Di Indonesia, alokasi terbesar (penelitian dan pengembangan) didominasi pembiayaannya oleh pemerintah. Sedangkan di negara ASEAN, didominasi oleh industri," ujar Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja BPPT di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2020).

Baca juga: Jokowi Bertemu Presiden Singapura Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Penelitian

Wapres Ma'ruf Amin mengutip penelitian dari Global lnnovation Index (GII).

GII menunjukkan, pada tahun 2018, pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27 triliun untuk penelitian dan pengembangan.

Jumlah itu lebih besar dibanding Filipina yang hanya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 triliun dan Vietnam yang hanya Rp 24 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, jumlah peneliti di Indonesia juga hanya 89 orang per satu juta penduduk.

Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan Vietnam yang jumlah penelitinya 673 per satu juta penduduk.

"Laporan GII tahun 2019 ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 85 dari 129 negara di dunia dan peringkat kedua terendah di di ASEAN (dalam hal riset dan inovasi)," lanjut Ma'ruf.

Baca juga: Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0

Sementara itu, Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti) Bambang Brodjonegoro mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat berat karena Global Competitiveness Index menurun dari peringkat 45 ke 50.

Halaman:


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Airlangga: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal Ketiga Akan Terdampak Varian Delta

Nasional
Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Kematian akibat Covid-19 Tembus 1.000 Per Hari dalam 3 Minggu, Ini Penyebabnya Menurut Epidemiolog

Nasional
Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi di Kuartal Ketiga Bisa Maksimal jika Varian Delta Dikendalikan

Nasional
Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Satgas Ungkap 5 Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Tinggi, Depok Nomor Satu

Nasional
Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X