KILAS

Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0

Kompas.com - 25/11/2019, 16:52 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), LIPI, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (22/11/2019). DOK. Humas DPR RIAnggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), LIPI, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram menyarankan untuk mengarahkan penelitian 4.0 di Indonesia guna meningkatkan indeks penelitian yang rendah.

Hal tersebut dia katakan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), LIPI, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

Arkanata menjelaskan, penelitian 4.0 yang dia maksud adalah penelitian berbasis simulasi komputer. Di sini, semua laboratorium basah atau menggunakan eksperimen akan dipindahkan ke dalam bentuk simulasi komputer (machine learning).

Lab basah adalah lab yang digunakan untuk menangani berbagai bahan kimia dan punya potensi bahaya basah. Untuk itu, lab ini perlu dirancang secara khusus.

Menurutnya, penelitian di Indonesia saat ini masih jarang yang menggunakan simulasi komputer, terutama untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam. Padahal, lanjutnya, penelitian ini sangat murah.

Baca juga: KPPU: Dugaan Monopoli Ovo dan Lippo Group Masih Dalam Tahap Penelitian

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kebanyakan kita masih menggunakan lab eksperimen yang basah. Jarang sekali di Indonesia ini menggunakan machine learning untuk bidang ilmu pengetahuan alam,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Politisi dari Partai Nasdem ini menambahkan, machine learning banyak dikembangkan di Indonesia dalam penelitian sosial, politik, dan ekonomi. Namun, untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam masih ketinggalan.

Indeks penelitian yang rendah

Adapun, usulan Arkanata ini menyusul rendahnya indeks penelitian Indonesia dibanding negara-negara lain.

“Bicara daya saing penelitian antara LIPI sebagai lembaga penelitian dari Indonesia dengan lembaga penelitian lain dari negara luar, maka kita kekurangan,” ungkapnya.

Baca juga: 47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

Hal ini merujuk pada H-Indeks yang digunakan sebagai indikator hasil penelitian. Diketahui, H-Indeks Indonesia yang tertinggi hanya 10. Padahal, untuk mendapat title professorship di kancah internasional minimal ada di angka 18.

Sementara itu, terkait akses hasil penelitian bagi masyarakat, Arkanata mengungkapkan jika semua hasil penelitian LIPI sebaiknya diumumkan di website untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya.

Di beberapa negara lain, menurutnya, publikasi penelitian sudah biasa. Seperti di Australia, lembaga penelitiannya membuka akses bagi masyarakat. Jadi, tidak hanya produk, tapi ilmunya pun bisa didapat masyarakat.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X