Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indeks Penelitian Indonesia Rendah, Anggota Komisi VII DPR Sarankan Penelitian 4.0

Kompas.com - 25/11/2019, 16:52 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi VII DPR RI Arkanata Akram menyarankan untuk mengarahkan penelitian 4.0 di Indonesia guna meningkatkan indeks penelitian yang rendah.

Hal tersebut dia katakan usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Balai Penelitian Teknologi Bahan Alam (BPTBA), LIPI, Gunung Kidul, Yogyakarta, Jumat (22/11/2019).

Arkanata menjelaskan, penelitian 4.0 yang dia maksud adalah penelitian berbasis simulasi komputer. Di sini, semua laboratorium basah atau menggunakan eksperimen akan dipindahkan ke dalam bentuk simulasi komputer (machine learning).

Lab basah adalah lab yang digunakan untuk menangani berbagai bahan kimia dan punya potensi bahaya basah. Untuk itu, lab ini perlu dirancang secara khusus.

Menurutnya, penelitian di Indonesia saat ini masih jarang yang menggunakan simulasi komputer, terutama untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam. Padahal, lanjutnya, penelitian ini sangat murah.

Baca juga: KPPU: Dugaan Monopoli Ovo dan Lippo Group Masih Dalam Tahap Penelitian

“Kebanyakan kita masih menggunakan lab eksperimen yang basah. Jarang sekali di Indonesia ini menggunakan machine learning untuk bidang ilmu pengetahuan alam,” ungkapnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Politisi dari Partai Nasdem ini menambahkan, machine learning banyak dikembangkan di Indonesia dalam penelitian sosial, politik, dan ekonomi. Namun, untuk penelitian bidang ilmu pengetahuan alam masih ketinggalan.

Indeks penelitian yang rendah

Adapun, usulan Arkanata ini menyusul rendahnya indeks penelitian Indonesia dibanding negara-negara lain.

“Bicara daya saing penelitian antara LIPI sebagai lembaga penelitian dari Indonesia dengan lembaga penelitian lain dari negara luar, maka kita kekurangan,” ungkapnya.

Baca juga: 47 Universitas Terbaik Bidang Penelitian Versi Kemenristek

Hal ini merujuk pada H-Indeks yang digunakan sebagai indikator hasil penelitian. Diketahui, H-Indeks Indonesia yang tertinggi hanya 10. Padahal, untuk mendapat title professorship di kancah internasional minimal ada di angka 18.

Sementara itu, terkait akses hasil penelitian bagi masyarakat, Arkanata mengungkapkan jika semua hasil penelitian LIPI sebaiknya diumumkan di website untuk memudahkan masyarakat mengaksesnya.

Di beberapa negara lain, menurutnya, publikasi penelitian sudah biasa. Seperti di Australia, lembaga penelitiannya membuka akses bagi masyarakat. Jadi, tidak hanya produk, tapi ilmunya pun bisa didapat masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com