Wakil Ketua DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Keliru Ketik Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/02/2020, 12:55 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinyatakan Menko Polhukam Mahfud MD terdapat kesalahan ketik.

"Dalam draf itu (RUU Cipta Kerja) kan ada kesalahan ketikan. Oleh karena itu, nanti kita kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Buruh akan Unjuk Rasa Besar-besaran Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Dasco mengatakan, kesalahan ketik itu kemungkinan bisa terjadi karena draf RUU Cipta Kerja sangat tebal.

"Ya ini kan drafnya tebel sekali ya. Tebel sekali, kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang ngerjain kan masih manusia, bukan mesin, jadi human error. Itu masih bisa saja terjadi," ujarnya.

Dasco juga menyinggung Pasal 251 dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya melalui Perpres.

Baca juga: [POPULER MONEY] Fakta Omnibus Law Cipta Kerja | Gopay buat Bayar SPP Tak Sekadar Meme

Menurut Dasco, DPR akan membahas pasal tersebut dengan pemerintah dengan menyoroti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan kepada DPR.

"Nah kemudian jadi inventarisasi masalah, nanti kita bahas menjadi sebuah masalah yang kemudian nanti kita akan cari solusinya sama sama," ucapnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan, DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat dalam Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan apakah RUU Cipta Kerja akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg), Komisi, atau Pansus.

"Rapim minggu ini, tapi kemudian untuk jadwal dengan pemerintah itu setelah kita bamuskan setelah rapim," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD Sambut Baik Banyaknya Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Ini Alasan Pemerintah Tak Tambah Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Usai Larangan Mudik

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni, Disiapkan 200.000 Alat Rapid Test

Nasional
Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Pimpinan DPR Kritik Pemprov DKI soal Kerumunan di Ancol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X