Wakil Ketua DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Keliru Ketik Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 18/02/2020, 12:55 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memberi kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki Pasal 170 dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang dinyatakan Menko Polhukam Mahfud MD terdapat kesalahan ketik.

"Dalam draf itu (RUU Cipta Kerja) kan ada kesalahan ketikan. Oleh karena itu, nanti kita kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Baca juga: Buruh akan Unjuk Rasa Besar-besaran Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

Dasco mengatakan, kesalahan ketik itu kemungkinan bisa terjadi karena draf RUU Cipta Kerja sangat tebal.

"Ya ini kan drafnya tebel sekali ya. Tebel sekali, kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang ngerjain kan masih manusia, bukan mesin, jadi human error. Itu masih bisa saja terjadi," ujarnya.

Dasco juga menyinggung Pasal 251 dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya melalui Perpres.

Baca juga: [POPULER MONEY] Fakta Omnibus Law Cipta Kerja | Gopay buat Bayar SPP Tak Sekadar Meme

Menurut Dasco, DPR akan membahas pasal tersebut dengan pemerintah dengan menyoroti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan kepada DPR.

"Nah kemudian jadi inventarisasi masalah, nanti kita bahas menjadi sebuah masalah yang kemudian nanti kita akan cari solusinya sama sama," ucapnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan, DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat dalam Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan apakah RUU Cipta Kerja akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg), Komisi, atau Pansus.

"Rapim minggu ini, tapi kemudian untuk jadwal dengan pemerintah itu setelah kita bamuskan setelah rapim," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD Sambut Baik Banyaknya Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Menpan RB: Total Kebutuhan ASN untuk 2021 Sebanyak 1,3 Juta Orang

Nasional
Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu 'Karet'-nya, Bukan Pasalnya

Wacana Revisi UU ITE, Gerindra: Yang Perlu Dihapus Itu "Karet"-nya, Bukan Pasalnya

Nasional
Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Soal Vaksinasi Mandiri, IDI Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja yang Bukan Karyawan

Nasional
Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Tak Menyangka Nurdin Abdullah Tersangka, PAN: Dia Memiliki Visi dan Integritas saat Pimpin Bantaeng

Nasional
Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Pandemi, Mendagri Minta Petugas Pemadam Kebakaran Beradaptasi Saat Bertugas

Nasional
Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nurdin Abdullah Tersangka KPK, Ini Sikap PKS selaku Partai Pengusung

Nasional
Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Tim Kajian UU ITE Minta Pendapat Dandhy Laksono, Ahmad Dhani, hingga Bintang Emon

Nasional
Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Ahmad Syaikhu Ingatkan Kader Susun Program yang Berdampak pada Capaian Kemenangan Elektoral

Nasional
Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Usai Meresmikan, Jokowi Langsung Mencoba KRL Lintas Yogya-Solo

Nasional
 Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Jokowi Ingin Seluruh Transportasi Massal di Indonesia Ramah Lingkungan

Nasional
Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Singgung Kerumunan di NTT, Presiden PKS: Keselamatan Rakyat Tampak Tak Jadi Prioritas Utama

Nasional
Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Jokowi Harap Beroperasinya KRL Yogyakarta-Solo Tingkatkan Pariwisata

Nasional
Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Kritik Penanganan Pandemi, Presiden PKS: Bangsa Indonesia Masih Dalam Kondisi yang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Saat Artidjo Alkostar Berikan Vonis Bebas kepada “Office Boy” yang Dijerat Kasus Korupsi…

Nasional
Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Wapres Ingin Dakwah dan Pendidikan Beradaptasi dengan Teknologi Informasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X