Wakil Ketua DPR Beri Kesempatan Pemerintah Perbaiki Keliru Ketik Omnibus Law RUU Cipta Kerja

"Dalam draf itu (RUU Cipta Kerja) kan ada kesalahan ketikan. Oleh karena itu, nanti kita kasih kesempatan memperbaiki atau nanti kita perbaiki di sini sebelum kemudian kita bahas lebih lanjut. Kan nanti ada rapat antara pemerintah dengan DPR," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020).

Dasco mengatakan, kesalahan ketik itu kemungkinan bisa terjadi karena draf RUU Cipta Kerja sangat tebal.

"Ya ini kan drafnya tebel sekali ya. Tebel sekali, kemudian ada kemarin tenggat waktu yang kemudian namanya sempit waktu dan ini yang ngerjain kan masih manusia, bukan mesin, jadi human error. Itu masih bisa saja terjadi," ujarnya.

Dasco juga menyinggung Pasal 251 dalam draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang menyatakan Presiden memiliki kewenangan untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan undang-undang diatasnya melalui Perpres.

Menurut Dasco, DPR akan membahas pasal tersebut dengan pemerintah dengan menyoroti Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diberikan kepada DPR.

"Nah kemudian jadi inventarisasi masalah, nanti kita bahas menjadi sebuah masalah yang kemudian nanti kita akan cari solusinya sama sama," ucapnya.

Lebih lanjut, Dasco mengatakan, DPR akan menggelar rapat pimpinan dan rapat dalam Badan Musyawarah (Bamus) untuk memutuskan apakah RUU Cipta Kerja akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg), Komisi, atau Pansus.

"Rapim minggu ini, tapi kemudian untuk jadwal dengan pemerintah itu setelah kita bamuskan setelah rapim," pungkasnya.

Adapun berdasarkan penelusuran Kompas.com, Pasal 170 ayat 1 dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berbunyi:

"Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,".

Kemudian, pada Pasal 170 ayat 2 disebutkan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ayat berikutnya menyatakan dalam rangka penetapan peraturan pemerintah, pemerintah dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Mahfud MD mengatakan, ada kemungkinan penempatan aturan tersebut di dalam draf itu disebabkan salah ketik.

"Kalau isi UU diganti dengan PP, diganti dengan perpres, itu tidak bisa. Mungkin itu keliru ketik. Atau mungkin kalimatnya tidak begitu. Saya tidak tahu kalau ada (aturan) begitu (di dalam draf)," ujar Mahfud di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Senin (17/2/2020).