Pemerintah Dituding Catut Nama Ketum KASBI sebagai Perumus RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 15/02/2020, 18:22 WIB
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining ElitosKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Gedung Bara Futsal, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020). HARYANTI PUSPA SARIKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining ElitosKetua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos di Gedung Bara Futsal, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuding pemerintah mencatut namanya dalam tim pembahas draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, kata Nining, pihaknya tak pernah diajak bicara atau diundang saat merumuskan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

"Kami sebenarnya sebagai organisasi serikat buruh, walaupun diklaim pihak pemerintah sudah diajak bicara, diundang, sebenarnya itu manipulasi yang dilakukan pemerintah," kata Nining dalam diskusi bertajuk 'Mengusir Bala dari RUU Cilaka" di Gedung Bara Futsal, Kebayoran, Jakarta Selatan, Sabtu (15/2/2020).

Nining mengatakan, pada pertemuan yang diinisiasi Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan di Hotel Puri Denpasar, KASBI dengan tegas menolak dicatut dalam tim pembahas draf Omnibus Law Cipta Kerja karena dinilai tidak demokratis.

Baca juga: Menaker Bantah Omnibus Law RUU Cipta Kerja Sebabkan Pekerja Dikontrak Seumur Hidup

"Kami menyampaikan surat protes terbuka dalam satu pertemuan yang diinisiator oleh kementerian perekenomian, dan kementerian tenaga kerja di hotel Puri Denpasar, kenapa? bukan hanya kita dicatut sebagai tim perumus, tetapi mulai apa yang mau disiapkan, konsepnya seperti apa, draftnya seperti apa kami tidak tahu," ujarnya.

Selain itu, Nining menyinggung sikap pemerintah yang membantah isu-isu miring terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Padahal, kata dia, isu negatif itu sudah terbukti pada hari ini.

Baca juga: Presiden KSPSI Sebut Namanya Dicatut Terkait Pembahasan Draf Omnibus Law Cipta Kerja

Menurut Nining, RUU Cipta Kerja tidak sesuai dengan tujuan pemerintah yang ingin menciptakan banyak lapangan kerja, tetapi malah menguntungkan investor.

"Kami memastikan ini judulnya saja cipta lapangan kerja, tapi sejatinya tidak untuk membuka lapangan kerja, tetapi investasi dan kepentingan pemodal yang diberikan seluas-luasnya, untuk mengeksploitasi manusianya, sumber daya alam kita, pasar kita itu yang kemudian akan terjadi," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, klaim serupa juga dialami Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea.

Andi mengaku, namanya dicatut pemerintah terkait pembahasan draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Menurut Andi, secara tiba-tiba namanya masuk dalam Tim Pengkajian RUU Cipta Kerja.

"Tiba-tiba kemarin sore keluar SK Menko Perekonomian. Tiba-tiba menjelang kami demo dan melihat dalam SK tersebut saya masuk dalam Tim Pengkajian dan berkomunikasi," kata Andi saat audiensi dengan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Ia menilai dirinya baru dilibatkan dalam tim tersebut ketika pemerintah mendengar kabar KSPSI akan menggelar aksi unjuk rasa terkait RUU Cipta Kerja.

Baca juga: RUU Cipta Kerja, Kewenangan Pemda Terkait Penataan Ruang Bakal Dihapus

Bagi Andi, meskipun ia tetap menyambut niat baik pemerintah, namun pelibatan KSPSI ini sangat terlambat.

"Kami akan coba untuk membahas dengan teman-teman konfederasi, niat baik pemerintah ini kita sambut baik, tapi terlambat. Karena ketika semua sudah menjadi masalah dan terjadi penolakan di mana-mana, dan tim itu baru dibentuk, mengajak buruh," ujar dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

RUU PKS Diusulkan Ditunda, Amnesty: Wakil Rakyat Tak Sensitif...

Nasional
Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Ini Menteri yang Tak Kena Reshuffle Menurut Prediksi Pengamat...

Nasional
Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Ini Data WNI di Luar Negeri Terinfeksi Covid-19 Hingga 5 Juli 2020

Nasional
Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Kontroversi Kalung Eucalyptus, Diklaim Antivirus Corona...

Nasional
UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

UPDATE: Ada 62.142 Kasus Covid-19 Hingga Masyarakat yang Masih Bandel

Nasional
Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Survei IPO: 58,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Nasional
Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Kementan Sebut Kalung Eucalyptus sebagai Antivirus Corona, Ini Tanggapan IDI

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Jadi Tersangka KPK, Ketua DPRD Kutai Timur DIpecat dari PPP

Nasional
Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Survei: 64,1 Persen Responden Nilai Yasonna Paling Layak Di-reshuffle, Terawan 52,4 Persen

Nasional
Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Survei IPO: 72,9 Persen Responden Anggap Perlu Ada Reshuffle di Kabinet Jokowi

Nasional
7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

7 Hal yang Harus Diperhatikan dalam Pembelajaran Jarak Jauh Selama Covid-19

Nasional
Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Kasus Covid-19 Masih Bertambah, Jubir: Masih Ada Pembawa Virus tapi Tak Mampu Lindungi Orang Lain

Nasional
1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

1.447 Kasus Baru Covid-19, Ini 5 Provinsi dengan Penambahan Tertinggi

Nasional
Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Soal Reshuffle, PKS: Kita Serahkan ke Pak Jokowi, PKS Oposisi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X