Ombudsman: Birokrasi Korup Masih Terjadi, Hambat Investasi...

Kompas.com - 12/02/2020, 11:05 WIB
Ketua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua Ombudsman Amzulian Rifai usai menghadiri acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020).

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Ombudsman Republik Indonesia Amzulian Rifai mengatakan, birokrasi yang bersifat koruptif dan tidak melayani, masih terjadi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Amzulian saat berpidato dalam acara Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPSDM Hukum dan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM di BPSDM Hukum dan HAM, Depok, Rabu (12/2/2020).

" Birokrasi yang korup, dan tidak melayani itu memang masih terjadi. Kita harapkan tentu tidak terjadi di tempat ini," kata Amzulian.

Baca juga: Pemerintah Ingin Cegah Korupsi di Birokrasi Melalui Omnibus Law

Sifat para biroktat yang demikian, lanjut Amzulian, diketahui oleh Ombudsman melalui laporan-laporan dari masyarakat.

Sikap koruptif para birokrat terlihat dari pelayanan yang berbelit-belit. Misalnya, dalam pengurusan dokumen yang berkasnya ditahan-tahan.

"Saya masih menemukan birokrasi kita yang mempersulit tidak melayani. Saya bicara seperti ini masih ada orang tahan berkas misanya, mungkin hanya karena tidak ada uang pelicinnya," ujar Amzulian.

Persoalan birokrasi tersebut dinilai turut berpengaruh pada tersendatnya investasi masuk ke Indonesia.

"Bapak Presiden RI mengatakan telah adanya perang dagang antara China dan Amerika ada 30 perusahaan yang merelokasi perusahaannya 20 pindah ke Jerman, 10 perusahaan pindah ke negara lain tapi tidak satupun yang pindah ke Indonesia," kata Amzulian.

Baca juga: Tol Samarinda-Bontang Dibangun Tahun Ini, Investasi Capai Rp 11 Triliun

Oleh karena itu, Ombudsman mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaganya terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan birokrasinya demi mendapat kepercayaan dari publik.

Salah satunya melalui pemanfaatan teknologi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM lewat aplikasi "Hi! Kemenkumham CorpU”.

"Trust itu tidak bisa dicapai seperti balikan telapak tangan. Penerapan teknologi adalah salah satu upaya kita untuk perbaiki birokrasi kita yang mungkin penuh kekurangan," ujar Amzulian.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Dompet Dhuafa: Di Tengah Pandemi, Antusias Kemanusiaan Masyarakat Indonesia dalam Tren Positif

Nasional
Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan 'New Normal'

Pemerintah Dinilai Terlalu Paksakan Penerapan "New Normal"

Nasional
Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Pasien Covid-19 di RSD Wisma Atlet Kemayoran Berkurang 66, Kini Jadi 619 Orang

Nasional
Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Ramadhan 2020, Dompet Dhuafa Berhasil Himpun Dana Rp 105 Miliar

Nasional
Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Bela Risma soal Mobil PCR, PDI-P Berharap Khofifah Lebih Bijak Tentukan Prioritas

Nasional
Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Kualitas SDM Jadi Kunci Sukses Program Kesejahteraan Sosial Kemensos

Nasional
KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

KawalBansos.ID Terima 510 Aduan Terkait Bansos Covid-19, Terbanyak dari Jawa Barat

Nasional
'New Normal' Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

"New Normal" Mulai 5 Juni, ASN Diminta Tetap Patuhi Jam Kerja

Nasional
Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Partai Golkar Dukung Pemberlakuan New Normal

Nasional
Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Keyakinan Jokowi, Proyek Strategis Nasional Pulihkan Ekonomi Saat Pandemi

Nasional
Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Menko PMK Sebut Penyaluran Bantuan Sosial Tunai di Jawa Barat Mencapai 80 Persen

Nasional
Protokol 'New Normal' Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Protokol "New Normal" Mendagri, Operasional Ojek Online Tetap Ditangguhkan

Nasional
Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Peran Bung Karno Mengenalkan Pancasila ke Seluruh Dunia

Nasional
Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Update Covid-19 di Indonesia: 25.216 Kasus Positif, 8 Provinsi Nihil Pasien Baru

Nasional
CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

CLS UGM: Diskusi soal Pemberhentian Presiden Bersifat Akademis, Tak Terkait Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X