Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengusaha Minta Pemerintah Kaji Ulang Pembatasan Impor dari China

Kompas.com - 06/02/2020, 07:47 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Lembaga Kerjasama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-Tiongkok Sudrajat mengatakan, pihaknya meminta pemerintah mengkaji ulang pembatasan terhadap impor barang dari China.

Hal itu disampaikannya saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD pada Rabu (5/2/2020).

"Betul (meminta pemerintah mengkaji ulang). Terutama arus barang untuk yang datang dari China," ujar Sudrajat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat. 

Baca juga: Tanggapi Dubes China soal Pembatasan Impor, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

Ia menilai barang-barang asal China tidak memiliki hubungan langsung dengan penularan virus corona.

Sehingga pihaknya mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah kondusif terkait arus barang yang datang dari China.

Menurut Sudrajat, kebijakan pembatasan ini akan memberi dampak penurunan volume bisnis Indonesia.

"Yang kedua market juga agak terganggu dan yang ketiga adalah berkaitan komitmen kita terhadap para langganan kita dan produsen-produsen kita yang mensuplai selama ini," tutur dia.

Baca juga: Dubes China Anggap Rencana Penghentian Impor Berpotensi Ganggu Hubungan dengan Indonesia 

Sudrajat mengatakan, volume perdagangan Indonesia dengan China mencapai Rp 60 miliar dolar.

Sehingga dia mengingatkan akan ada kerugian jika pembatasan dilakukan secara jangka panjang.

"Kalau (penghentian impor) hewan hidup saya kira masuk akal karena itu bisa terkontaminasi. Tapi kalau barang mohon ditinjau ulang. Kalau ini misalnya berlaku lama, dalam seminggu saja sudah terasa banget (dampak kerugiannya)," tambah Sudrajat.

Baca juga: Impor Bawang Putih Terganggu Akibat Virus Corona, Harganya Terus Melonjak

Sebelumnya, pemerintah berencana melakukan penghentian impor sementara untuk beberapa produk asal China.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan, rincian daftar produk impor yang dilarang bakal dilakukan esok, Selasa (4/2/2020).

Pengidentifikasian jenis produk impor secara lebih rinci dilakukan bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Namun demikian, dirinya mengatakan salah satu produk yang mungkin akan dihentikan untuk diimpor dari China untuk sementara waktu adalah hewan hidup.

"Ini baru persiapan, mendetilkan supaya tidak salah sasaran. Jadi itu antara lain produk-produk yang mungkin. Belum tentu produk itu membawa virus, yang jelas sekarang itu adalah berkaitan dengan hewan hidup. Itu sudah pasti, yang lain-lain masih kita pertimbangkan tapi belum final. Jadi ini segera ya. Besok sudah ada detail yang lebih konkrit," ujar Agus usai melakukan rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (3/2/2020).

Baca juga: Rabu, Pelarangan Penerbangan dari dan ke China Mulai Berlaku

Beberapa produk impor lain yang masuk daftar pertimbangan untuk pembatasan impor adalah produk holtikultura. Namun, masih dilakukan pembatasan lebih lanjut.

"Produk hortikultura, itu belum 100 persen. Tapi kalau itu tidak membawa virus penyakit, tetap kita akan bolehkan," ujar Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Kumpulkan Seluruh Kader PDI-P Persiapan Pilkada, Megawati: Semangat Kita Tak Pernah Pudar

Nasional
Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Indonesia U-23 Kalahkan Korsel, Wapres: Kita Gembira Sekali

Nasional
Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional

Nasional
Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Di Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, Fahira Idris Sebut Indonesia Perlu Jadi Negara Tangguh Bencana

Nasional
297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Bukti Hadapi Sidang di MK

Nasional
Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Meski Anggap Jokowi Bukan Lagi Kader, Ini Alasan PDI-P Tak Tarik Menterinya dari Kabinet

Nasional
Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com