Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Dubes China soal Pembatasan Impor, Jokowi: Kepentingan Nasional Nomor Satu

Kompas.com - 05/02/2020, 19:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyatakan, sudah sewajarnya pemerintah menomorsatukan kepentingan nasional dengan membatasi komoditas impor dari China berupa hewan hidup dan menutup penerbangan dari dan ke China.

Dua kebijakan tersebut diambil untuk mencegah masuknya virus corona ke Indonesia.

"Ya apa pun, saya sampaikan bahwa kepentingan nasional kita tetap nomor satu. Dinomorsatukan," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

Baca juga: Pria yang Meninggal akibat Virus Corona di Hong Kong Kondisinya Sempat Stabil

Hal senada disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman.

Ia mengatakan, setelah rapat terbatas di Istana Bogor, Selasa (4/2/2020) kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembatasan impor hanya berlaku bagi hewan hidup.

 

Karena itu, Indonesia tetap mengimpor barang lain seperti biasa dari China.

Ia pun meyakini pembatasan impor hewan hidup dari China juga dilakukan negara lain untuk mencegah masuknya virus corona ke negara masing-masing.

"Karena tindakan Pemerintah Indonesia, juga dilakukan oleh pemerintah lain di dunia. Hingga nanti saatnya akan dicabut oleh WHO, berupa pelarangan yang terkait merebaknya virus corona tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menilai, rencana penghentian impor sejumlah produk dari China oleh Indonesia berpotensi berdampak negatif terhadap hubungan perdagangan kedua negara.

"Tindakan itu akan merugikan hubungan dagang antara kedua negara dan juga akan memberikan dampak negatif kepada hubungan kedua negara," kata Dubes Xiao saat memberikan keterangan di kediamannya di Jakarta, Selasa (4/2/2020), seperti dilansir dari Antara.

Baca juga: Pemerintah Hanya Larang Ekspor dan Impor Binatang Hidup dari China

Xiao mengatakan, hingga kini belum ada bukti bahwa virus corona dapat ditularkan melalui barang-barang impor.

Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sebelumnya telah menyatakan ketidaksetujuannya atas tindakan pembatasan perdagangan ke China.

Xiao Qian merujuk pernyataan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang menyatakan tidak ada alasan untuk mengintervensi perdagangan dan perjalanan internasional terkait virus corona.

Oleh karena itu, Dubes Xiao berharap agar Indonesia dapat mempertimbangkan saran WHO.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com