Kompas.com - 04/02/2020, 20:13 WIB
Menhub Budi Karya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Menhub Budi Karya di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

BOGOR, KOMPAS.com - Pelarangan penerbangan pesawat penumpang dari dan ke China berlaku mulai Rabu (5/2/2020), tepatnya sejak pukul 00.00 WIB.

"Itu besok ya (berlaku)," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa (4/2/2020).

Budi mengatakan, ia telah berkomunikasi dengan maskapai dalam dan luar negeri terkait pelarangan terbang itu.

Baca juga: Pelarangan Penerbangan China, Jokowi Minta Menterinya Kaji Dampak Bagi Perekonomian

Sementara itu, terkait pesawat kargo, pemerintah mempertimbangkan opsi tetap menerima kiriman dari China di tengah menyebarnya virus corona.

Namun, ia melarang petugas kargo dari China turun saat mengirim barang.

"Kargo lagi dipikirin. Pada dasarnya kan barang itu enggak ada masalah. Jadi yang sedang kita akan finalisasikan itu barang tetap bisa jalan tapi awak pesawatnya itu tidak turun. Atau awak kapalnya tidak turun dan kita periksa," ujar Budi.

Baca juga: Penerbangan ke China Ditutup, Menhub Sebut Akan Ada Kompensasi

Ia menyadari kebijakan pelarangan terbang pesawat penumpang mendapat protes dari China.

Ia juga menyadari kebijakan pelarangan terbang dari dan ke China membawa dampak bagi perekonomian Indonesia.

Namun, pemerintah telah mengkajinya dan menilai harus menangguhkan sementara penerbangan dari dan ke China untuk menangkal virus corona.

"Kan yang kita lakukan ini sama yang diberlakukan oleh negara-negara lain. Kita sebetulnya sangat hati-hati untuk melakukan itu," lanjut dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Soal Larangan Mudik, Ketua DPR Minta Distribusi Logistik Tak Terganggu

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

[POPULER NASIONAL] Respons Kemenkumham soal Masuknya 157 WNA China | KPK Sesalkan Beredarnya Surat Keputusan soal Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Kemenag soal Takbiran: Keliling Tak Boleh, di Masjid 10 Persen dari Kapasitas

Nasional
ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

ICW Duga TWK Bermotif untuk Hentikan Perkara Besar di KPK

Nasional
UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 7 di 3 Negara, Total 4.545 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Sidang Rizieq Shihab Dilanjut Senin Ini, Agenda Pembacaan Tuntutan

Nasional
MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

MA Batalkan SKB soal Seragam Sekolah dan Respons 3 Kementerian

Nasional
Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Mudik Dilarang, Kemenhub: Angkutan Jalan Turun 85 Persen, Udara Lebih dari 90 Persen

Nasional
PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

PKB Bantah Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK adalah Kadernya

Nasional
Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Bupati Nganjuk yang Terjaring OTT KPK Pernah Mengaku Kader PDI-P

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X