Kompas.com - 31/01/2020, 09:35 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin (tengah) ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis (30/1/2020). Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/af/pd. ANTARA FOTO/MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNASWakil Presiden Maruf Amin (tengah) ditemani sejumlah menteri dan kepala daerah menjawab pertanyaan wartawan di Pendopo Bupati Lebak, Banten, Kamis (30/1/2020). Maruf Amin menyebutkan pemulihan pascabencana longsor dan banjir bandang sudah dalam proses pelaksanaan seperti pembangunan 12 jembatan yang rusak, gedung sekolah, relokasi tempat korban bencana, dan kompensasi berupa uang tunai bagi korban yang ingin membangun kembali rumahnya. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/af/pd.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ma'ruf Amin dipilih Joko Widodo sebagai pendampingnya pada Pilpres 2019.

Ma'ruf Amin menggeser kandidat cawapres Jokowi kala itu yang namanya sudah santer disebut, yakni Mahfud MD yang kini menjabat Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Kala itu, publik menduga Jokowi memilih Ma'ruf sebagai pendampingnya untuk merangkul kelompok-kelompok Islam. Karenanya, harapan masyarakat kepada Ma'ruf agar bisa menyatukan pihak-pihak yang berseteru usai Pilpres cukup besar, khususnya di internal umat Islam.

Baca juga: Sandiaga Apresiasi Perekonomian 100 Hari Pemerintah Jokowi-Maruf

Selama masa kampanye, Ketua Umum MUI nonaktif itu banyak mengangkat isu pemberdayaan pesantren dan pengembangan ekonomi syariah.

Dua isu itu dekat dengan Ma'ruf yang besar di dunia santri serta banyak bergerak di bidang ekonomi syariah.

Untuk mengembangkan pesantren, Ma'ruf menggagas pendirian Bank Wakaf Mikro agar para santri memiliki peluang mendapat pinjaman lunak. Dengan demikian para santri bisa menggunakan uang pinjaman untuk memulai usaha.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bank Wakaf Mikro sudah berdiri di beberapa pesantren dan akan terus ditambah keberadaannya di pesantren-pesantren. Kini tercatat ada 56 Bank Wakaf Mikro yang tersebar di seluruh pesantren Indonesia.

Namun, jumlah Bank Wakaf Mikro sebanyak itu sebagian besarnya tak berdiri di era pemerintahan Ma'ruf Amin. Sebab, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juli 2019 sebanyak 52 Bank Wakaf Mikro sudah ada terlebih dahulu.

Dengan demikian, sejak Ma'ruf menjabat wakil presiden, baru ada empat Bank Wakaf Mikro yang didirikan.

Sementara itu, terkait ekonomi syariah, saat ini berdasarkan data Islamic Finance Development Indicator (IFDI) tercatat Indonesia mengalami kenaikan peringkat dalam pengembangan ekonomi syariah. 

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Wapres: SDM Indonesia Harus Kuasai Iptek dan Inovatif

Nasional
Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Indonesia Juara Piala Thomas, Ketua DPR: Merah Putih Berkibar di Dada Kita Semua

Nasional
Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Kasus Azis Syamsuddin, KPK Periksa Wali Kota Tanjungbalai sebagai Saksi

Nasional
OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

OJK Diminta Hapus Kebijakan Beri Akses IMEI kepada Penyedia Layanan Pinjol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.