100 Hari Jokowi-Maruf, Kebijakan Investasi jadi Ancaman bagi Lingkungan Hidup

JAKARTA, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai, kebijakan investasi pada 100 hari masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menjadi ancaman bagi kondisi kelestarian lingkungan hidup.

"Yang menjadi catatan sejak dilantik, kami melihat situasinya lebih mengkhawatirkan terhadap ancaman lingkungan hidup," ujar Kepala Desk Politik Walhi Khalisa Khalid seusai diskusi publik di Kawasan Cikini, Jakarta, Rabu (28/1/2020).

Baca juga: 100 Hari Jokowi-Ma’ruf: Gebrakan Jokowi Gaet Staf Khusus Milenial

Khalisa menyebut upaya meningkatkan investasi yang dilakukan Presiden Jokowi berpotensi mengancam kondisi lingkungan Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dinilai serampangan adalah rencana penghapusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dan IMB melalui penerbitan omnibus law, yang bertujuan mempermudah investasi tumbuh di Indonesia.

Khalisa menilai, usaha penghapusan instrumen tersebut justru akan mempertegas jika Jokowi tak peduli terhadap isu lingkungan.

"Sebenarnya wacana-wacana itu yang selalu dimunculkan, karena menganggap instumen lingkungan menghambat investasi," kata Khalisa.

Baca juga: Wakil Menteri ATR/BPN Sebut IMB dan Amdal Penghambat Investasi

Khalisa mengatakan, publik sejak awal sudah dibikin pesimistis terhadap pemulihan lingkungan pada periode kedua Jokowi.

Keraguan publik dimulai pada saat Jokowi dilantik menjadi presiden di DPR, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, salah satu yang ditegaskan adalah mengenai investasi.

Menurut Khalisa, sejauh ini komitmen Jokowi terhadap investasi tak dibarengi dengan kebijakan pemulihan lingkungan.

Akibatnya, bencana ekologis pun tak terbendung. Salah satunya bencana ekologis pada awal tahun yang terjadi di sejumlah daerah.

"Seharusnya itu membuka mata pemerintah, bahwa yang harus dilakukan adalah mengoreksi kebijakan ekonomi dan pembangunannya," kata Khalisa.

Baca juga: Soal Rencana Penghapusan IMB dan Amdal, Walhi: Kerusakan Alam Akan Semakin Masif

"(Presiden) mengabaikan fakta, bahwa kita ini dihadapkan bencana ekologis yang semakin masif," kata Khalisa.

Khalisa menegaskan bahwa Jokowi tidak boleh menutup fakta dampak investasi terhadap lingkungan.

Hal itu dilakukan agar Jokowi dapat mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap lingkungan.

"Penyangkalan terhadap kerusakan lingkungan, krisis ekologis, semakin kelihatan di saat seharusnya upaya yang dilakukan adalah pemulihan lingkungan," kata dia.